Pantas Generasi Z Menganggur & Tak Kuliah: UKT Mahal! Gimana Nih Pak Jokowi?

Generasi muda Indonesia saat ini dihadapkan pada masalah pengangguran dan ketidakmampuan melanjutkan pendidikan ke jenjang universitas. Fenomena ini menjadi sorotan karena dianggap membuang banyak potensi produktif yang tidak diberdayakan.

Salah satu indikator dalam Sustainable Development Goals (SDGs) adalah jumlah usia muda (15-24 tahun) yang tidak bersekolah, tidak bekerja, dan tidak mengikuti pelatihan (Not in Employment, Education, and Training/NEET). Dengan kata lain, NEET mencerminkan penduduk usia muda yang tidak terlibat dalam dunia pendidikan atau tidak terserap oleh pasar kerja.

Menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS), pada Februari 2024, jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,2 juta orang. Meskipun angka ini mengalami penurunan sebesar 9,89% dibandingkan dengan Februari 2023, namun masih menjadi perhatian serius dalam upaya mengatasi angka pengangguran di Indonesia.

Data tersebut juga mencakup empat kelompok penduduk yang menghadapi masalah pengangguran, antara lain: yang aktif mencari pekerjaan, yang mempersiapkan usaha, yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, dan yang sudah memiliki pekerjaan tapi belum mulai bekerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Indonesia sendiri mencapai 4,82% pada Februari 2024, menurun dari 5,45% pada Februari 2023.

Sementara itu, data dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) menunjukkan bahwa jumlah mahasiswa di Indonesia telah mencapai 9,32 juta orang pada tahun 2022. Meskipun angka ini menunjukkan peningkatan sebesar 4,02% dari tahun sebelumnya, namun kenyataannya masih banyak generasi muda yang tidak mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang universitas dengan alasan kurangnya akses dan biaya.

Biaya kuliah yang terus meningkat menjadi salah satu faktor dominan yang membuat generasi muda sulit untuk melanjutkan pendidikan. Pada tahun 2024, biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan uang pangkal di 10 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) mengalami kenaikan yang signifikan. Hal ini tentu menjadi beban yang berat bagi masyarakat yang kurang mampu.

Pemerintah Indonesia perlu memberikan perhatian khusus terhadap masalah biaya pendidikan yang terus meningkat agar generasi muda dapat mengakses pendidikan tinggi tanpa beban yang terlalu berat. Kebijakan-kibijakan yang bersifat inklusif perlu diimplementasikan untuk memastikan bahwa setiap generasi muda memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses pendidikan. Sebagai salah satu upaya, pemerintah dapat melakukan revisi terhadap kebijakan pendidikan guna mengakomodasi kesulitan finansial yang dihadapi oleh sebagian masyarakat.

Selain memperhatikan biaya pendidikan yang terus meningkat, pemerintah juga perlu berfokus pada upaya menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dan beragam. Memberikan kesempatan kepada generasi muda untuk mengembangkan keterampilan dan menyalurkan potensi melalui berbagai pelatihan serta program-program magang juga dapat menjadi langkah positif dalam mengatasi masalah pengangguran.

Pengembangan sektor industri kreatif dan digital juga bisa menjadi solusi jangka panjang untuk menciptakan lapangan kerja yang lebih bervariasi. Pembangunan infrastruktur teknologi dan ketersediaan akses internet yang merata di seluruh wilayah Indonesia juga dapat membuka peluang bagi generasi muda untuk berkontribusi dalam perekonomian negara.

Dalam mengatasi masalah pengangguran dan ketidakmampuan melanjutkan pendidikan, kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, institusi pendidikan, dan masyarakat menjadi kunci utama. Pendekatan yang menyeluruh perlu dilakukan untuk mengidentifikasi akar permasalahan dan merumuskan solusi yang tepat dengan melibatkan semua pihak terkait.

Dengan upaya bersama yang melibatkan seluruh stakeholder, diharapkan generasi muda Indonesia dapat memperoleh akses yang lebih mudah terhadap pendidikan, pelatihan, dan lapangan kerja yang akan membantu mereka mengaktualisasikan potensi secaramaksimal.