Ya Allah, Kami Tidak Mau Anggota DPR dan Dinasti Jokowi Ada di Surga!

Rakyat semakin muak dan marah dengan DPR dan dinasti Jokowi yang dinilai merusak demokrasi dan memonopoli kekuasaan. Kecewa dengan tindakan mereka, banyak yang berharap agar mereka tidak mendapatkan tempat di surga. Ini mencerminkan rasa frustrasi terhadap ketidakadilan dan pembegalan konstitusi.

 

Politik Dinasti Jokowi, Berbahayakah?

Gibran Rakabuming Raka, Bobby Nasution, dan Kaesang Pangarep seharusnya belajar dari Joko Widodo dalam membangun karier politik mereka. Jokowi memulai perjalanannya dari bawah sebagai wali kota, kemudian menjadi gubernur, dan akhirnya presiden.

Ia tidak berasal dari keluarga penguasa, bukan bagian dari partai politik, militer, atau media besar, dan tidak memiliki kemudahan yang sering dimiliki oleh para calon pemimpin lainnya. Jokowi membuktikan bahwa kekuasaan harus diperjuangkan dari bawah dengan integritas dan kerja keras.

Namun, situasi berbeda terjadi dengan anak-anak Jokowi. Seakan-akan memuluskan jalan karir politik anak-anaknya, Gibran, bahkan terpilih sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029, mendampingi Prabowo Subianto.

Padahal, Gibran sebelumnya tidak memenuhi syarat usia untuk menjadi capres-cawapres, tetapi aturan Mahkamah Konstitusi (MK) diubah sehingga memungkinkan Gibran maju dalam Pilpres. Karier politik Gibran tergolong baru, dimulai dari menjadi Wali Kota Solo pada 2020 dengan dukungan besar dari PDIP.

Gibran sebelumnya dikenal sebagai pengusaha di bidang kuliner sebelum beralih ke dunia politik. Seperti Gibran, Kaesang juga memulai kariernya di bidang bisnis sebelum bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan menjadi ketua umum partai tersebut.

Meski PSI gagal memenuhi ambang batas parlemen dalam Pemilu 2024, Kaesang tetap memiliki peluang besar dalam dunia politik, terutama setelah MA mengubah aturan batas usia calon kepala daerah. Dengan perubahan ini, Kaesang yang akan berusia 30 tahun pada Desember 2024, dapat mendaftar sebagai calon gubernur DKI Jakarta.

Tidak dapat dipungkiri, semua itu digadang-gadang berkat ‘cawe-cawe’ Jokowi. Ketika seorang presiden menjadi patron bagi keluarganya, mereka akan mendapat keuntungan yang tidak dimiliki kandidat lain, seperti mobilisasi aparatur sipil negara dan jaringan politik yang luas.

Dinasti politik seperti ini, meskipun tidak ilegal, tetap menimbulkan masalah etika, risiko korupsi, dan merusak demokrasi. Dengan demikian, Jokowi tidak hanya mengoyak etika politik, tetapi juga merusak proses demokrasi di Indonesia.

Meskipun Gibran, Bobby, maupun Kaesang mungkin memiliki prestasi tertentu, kekhawatiran terhadap potensi korupsi dan pelanggaran tata kelola tetap ada. Dinasti politik sering kali dihubungkan dengan penyalahgunaan kekuasaan, dan pengaruh besar Jokowi sebagai presiden menciptakan dinamika yang merusak prinsip meritokrasi dalam politik. Alih-alih memperkuat demokrasi, dinasti politik Jokowi justru mengancam integritas sistem politik Indonesia.

 

Dinasti Politik Era Jokowi dan Kemarahan Rakyat

Dinasti politik yang era Jokowi telah memicu kemarahan rakyat dari berbagai lapisan masyarakat. Dinasti ini dianggap mengabaikan norma-norma etika politik dan menghalangi proses demokrasi yang sehat.

Penolakan publik terhadap dinasti politik Jokowi berakar pada keyakinan bahwa konsolidasi demokrasi seharusnya membuka peluang bagi semua warga negara untuk meraih mobilitas vertikal dalam politik. Namun, keberadaan dinasti politik justru menutup peluang tersebut, menghambat kaderisasi dalam partai politik, dan mengarahkan kekuasaan hanya kepada lingkaran yang sama.

Dinasti politik Jokowi juga dianggap melemahkan proses kaderisasi dalam partai politik, dengan memberikan jalan pintas kepada anggota keluarga untuk menduduki jabatan politik. Hal ini menciptakan siklus kekuasaan yang berputar di lingkaran yang sama dan berpotensi memunculkan korupsi dan praktik otoritarianisme.

Akibatnya, proses penguatan demokrasi di Indonesia mengalami kemunduran yang serius. Puncaknya, pada Kamis, 22 Agustus 2024, sejumlah elemen masyarakat sipil, menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPR RI guna menyuarakan ketidakpuasan mereka terhadap praktik politik dinasti.