Wacana Pemindahan Ibu Kota Diduga Upaya untuk Menggembosi Anies-Sandi
Tanggal: 6 Jul 2017 07:08 wib.
Wacana pemindahan Ibu kota negara kembali mencuat, terlebih pasca terlaksananya pilgub DKI 2017 lalu. Menanggapi wacana pemindahan Ibu Kota Negara ini, Ketua DPD Partai Demokrat DKI, Santoso, menduga bahwa wacana ini sebagai salah satu upaya untuk menggembosi pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, Anies Baswedan-Sandiaga Uno, dalam merealisasikan janji-janji politiknya.
Lebih lanjut menurut Santoso, upaya Anies-Sandi merealisasikan slogan 'Maju Kotanya, Bahagia Warganya' terancam berantakan dengan adanya rencana pemindahan Ibu Kota Negara, dari Jakarta ke Kalimantan.
"Income Jakarta otomatis akan tergerus apabila Ibu Kota Negara dipindahkan. Maka janji-janji Anies-Sandi untuk mensejahterakan warga Jakarta sulit dipenuhi selama lima tahun mendatang," kata Santoso di Gedung DPRD DKI, Jakarta, Rabu (5/7/2017).
Santoso meyakini bahwa pemindahan Ibu Kota tidak akan dilakukan Pemerintah apabila pada Pilgub DKI 2017 lalu, pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat yang meraup suara terbanyak.
"Pemindahan ibukota seolah melawan suara rakyat. Saya yakin kalau Ahok menang, rencana pemindahan Ibu Kota tidak akan pernah ada," ujar Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta ini.
Disisi lain, Santoso berpendapat wacana pemindahan Ibu Kota akan mudah diwujudkan. Apalagi dalam kondisi ekonomi yang sedang tidak baik. Santoso mengatakan pemindahan Ibu Kota membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Berdasarkan hal tersebut, Santoso menilai wacana pemindahan Ibu Kota Negara harus dibahas matang-matang dengan berbagai pihak.
"Rasanya tidak gampang memindahkan Ibu Kota," ujar Santoso.
Perlu diketahui, sebelumnya Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengaku telah membahas rencana detail pemindahan ibu kota ini bersama Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Istana Negara, Senin (3/7/2017) lalu.
Dalam perbincangan terakhirnya dengan Presiden, Bambang mengatakan kajian pemindahan ibukota, termasuk skema pendanaan, akan rampung tahun ini.
"Maka tahun 2018 atau 2019 sudah mulai ada kegiatan terkait dengan pemindahan pusat administrasi pemerintahan," kata Bambang, di kantor Bappenas, Menteng, Jakarta Pusat.