Tudingan Amien Rais Bagi-Bagi Sertifikat Merupakan Pengibulan, Kini Seret Bank Dunia

 Seperti diberitakan sebelumnya Ketua Majelis Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN), Amien Rais menyebut program bagi-bagi sertifikat tanah Presiden Joko Widodo merupakan suatu pengibulan. Pernyataan itu mendapat reaksi keras dari Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan.

"Kau merasa paling bersih, kamu boleh ngomong. Tapi dosamu banyak juga kok. Sudahlah, diam saja lah. Tapi jangan main-main. Kita bisa cari dosamu sampai dapat," tegas Luhut.

Terkait pernyataan Amien Rais ini menimbulkan kontroversi di tengah-tengah masyarakat hingga melibatkan Bank Dunia yang merupakan pernyataan anak Amien Rais bernama Hanafi Rais. Berikut informasi lengkap yang dilansir di laman merdeka.com.

Sejumlah pihak mendorong agar perseteruan itu diselesaikan dengan dialog. Belum juga reda tiba-tiba putra Amien, Hanafi Rais mengatakan 74 persen tanah negara Di Indonesia dikuasai oleh segelintir orang. Dia menyebutkan hal tersebut merupakan data dari laporan Bank Dunia pada tahun 2015.

"74 Persen tanah negara dikuasai segelintir orang itu adalah laporan Bank Dunia tahun 2015. Itu kan ada datanya, jangan dibantah," ucap Hanafi, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Hanafi mengatakan bahwa semua yang dikatakan ayahnya berdasarkan data yang masih bisa terus dipertajam.

"Kita banyak masukan dari LSM, dari pakar ekonomi, pakar pertanahan yang selama ini memang memberi, mem-feeding informasi dan data," katanya.

Country Director World Bank for Indonesia, Rodrigo A Chaves menegaskan pihaknya tidak pernah menerbitkan laporan seperti itu. "World Bank tidak pernah menerbitkan laporan seperti itu. Sangat jelas saya katakan bahwa itu tidak benar," tegasnya di Energy Building, Jakarta, kemarin.

Menurutnya, kebijakan Jokowi sangat bagus untuk menormalisasikan kepemilikan tanah. "Tapi ingat kalau 74 persen tanah itu juga sebagian besar masih dikelola oleh pemerintah," tuturnya.

"Saya tidak mengerti mengapa orang membuat isu politik seperti itu," tambah Rodrigo.

Menurut Hanafi, data Bank Dunia sempat dipakai oleh Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), lalu pada 6 Januari 2017 dikutip Ombudsman RI dan dimuat di harian Kompas dan di CNN Indonesia. "Tentu informasi itu sudah jauh-jauh hari sudah ada, open access semua orang bisa membaca itu dan tidak hanya itu saja," tuturnya.

Data itu, kata Hanafi, juga dikutip oleh Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra. Anggota Komisi I DPR merasa heran, mengapa Bank Dunia baru mengeluarkan bantahan saat yang membuka data tersebut dirinya.

"Jadi kenapa terjadi pembiaran baru sekarang kemudian dibantah. Saya tidak tahu kenapa tiba-tiba Bank Dunia membantah sekarang enggak dari dulu. Apakah ada yang dorong? Apakah ada yang maksa? Apakah ada yang dorong-dorong? Sebaiknya sih bantahan juga disertai data," ungkapnya.

Hanafi menantang Bank Dunia membuka data sebenarnya yang dimiliki terkait kepemilikan lahan di Indonesia. "Sebaiknya sih bantahan juga disertai data. Kalau memang dibantah tidak pernah ada ya sampaikan data yang dimiliki Bank Dunia itu apa terkait dengan ketimpangan aset atau ketimpangan lahan," kata Hanafi.

Menurut Hanafi, seharusnya pemerintah menyiapkan jawaban atas permasalahan lahan tanah yang dikritik Amien Rais. Bukannya menarik masalah kritikan menjadi penuh nuansa politis dan terlalu berkaitan dengan teknis.

Dia juga menegaskan banyak pihak yang memiliki data yang menunjukan data ketimpangan lahan di Indonesia sangat besar. Mulai dari Badan Pusat Statistik (BPS) hingga Badan Pertanahan Nasional (BPN).

"Soal ketimpangan lahan ini memang banyak data memang menyatakan hal sama. Lembaga kita sendiri pemerintah sendiri apakah itu BPN-BPS juga selalu punya sensus yang juga mempublikasi bahwa ada keberatan mengenai ketimpangan lahan itu," tandasnya.