Trump Tidak Akan Menghadiri Pembukaan Kedutaan Besar AS di Yerusalem

Presiden Donald Trump tidak akan menjadi bagian dari delegasi tingkat tinggi yang menghadiri pembukaan Kedutaan Besar AS di Yerusalem pekan depan, Gedung Putih mengatakan Senin.

Trump, yang mengumumkan bahwa Amerika Serikat akan mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel tahun lalu, yang disampaikan pada salah satu janji kampanye kepresidenannya untuk memindahkan Kedutaan AS dari Tel Aviv ke Yerusalem.

Keputusan presiden untuk memindahkan kedutaan itu memicu kemarahan di seluruh dunia Arab. Jika Trump menghadiri upacara itu, itu mungkin akan memperkuat protes yang diperkirakan akan pecah di sekitar pembukaan.

Sebagai gantinya, Wakil Menteri Luar Negeri John J. Sullivan akan memimpin delegasi, Gedung Putih mengatakan dalam sebuah pernyataan.

Duta Besar AS untuk Negara Israel David M. Friedman, Menteri Keuangan Steven Mnuchin dan asisten presiden Jason D. Greenblatt juga akan hadir.

Putri Trump, Ivanka Trump, dan menantu laki-laki, Jared Kushner, yang melayani sebagai penasihat presiden, juga akan hadir.

Bulan lalu, presiden mengisyaratkan menghadiri upacara pembukaan, mengatakan, "Jika saya bisa, saya akan."

Trump mengatakan, Amerika Serikat diperkirakan akan menghabiskan seperempat juta dolar untuk pembangunan gedung itu.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memuji keputusan pemerintah Trump untuk memindahkan kedutaan, sementara Trump mengatakan hubungan antara Amerika Serikat dan Israel "tidak pernah lebih baik."

"Kami sangat dekat dengan kesepakatan perdagangan, kami sangat, sangat dekat dengan militer dan terorisme dan semua hal yang harus kami kerjakan bersama. Hubungan itu tidak pernah lebih baik," kata Trump tentang Israel.

Tanda jalan Kedutaan Besar AS pertama naik di Yerusalem pada hari Senin.

"Ini bukan mimpi - ini kenyataan! Pagi ini, saya memasang tanda-tanda untuk Kedutaan Besar AS di Yerusalem!" Walikota Yerusalem Nir Barkat tweeted. "Jerusalem adalah modal abadi dari orang-orang Yahudi - dan dunia mulai menyadari fakta ini!"

Para pejabat Palestina mengatakan Senin bahwa pemindahan kedutaan AS ke Jerusalem adalah pelanggaran hukum internasional.

"Dengan mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan memindahkan kedutaannya, pemerintahan Presiden AS Donald Trump melanggar kewajibannya berdasarkan hukum internasional, termasuk UNSCR 478, dan komitmen AS sendiri terhadap proses perdamaian," Saeb Erekat, sekretaris jenderal Eksekutif Komite Organisasi Pembebasan Palestina, mengatakan.