Titiek Soeharto ke Pemerintah, Tak Usah Takut Lawan Oligarki

Tampang.com | Ketua Komisi IV DPR, Titiek Soeharto, baru-baru ini menyuarakan seruan tegas kepada pemerintah untuk tidak takut melawan oligarki, terutama dalam kasus sengketa lahan pagar laut di perairan Tangerang, yang diduga melibatkan perusahaan besar di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK). Titiek menegaskan bahwa pemerintah harus berani mengambil langkah yang tepat, meski melawan kekuatan besar yang memiliki pengaruh di dalam negeri.

Kasus sengketa terkait kepemilikan lahan pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang, Banten, mencuat ke permukaan setelah terungkapnya fakta bahwa beberapa perusahaan besar di kawasan PIK, termasuk yang tergabung dalam Agung Sedayu Group, diduga memiliki hak atas lahan tersebut. Lahan yang seharusnya digunakan untuk kepentingan publik kini menjadi milik sejumlah perusahaan yang mendapat Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB), yang kemudian dipersoalkan oleh masyarakat dan pihak-pihak terkait.

Salah satu hal yang menjadi sorotan adalah bagaimana tanah tersebut bisa beralih ke pihak swasta, sementara banyak pihak yang merasa bahwa ini adalah langkah yang merugikan kepentingan masyarakat. Titiek Soeharto berpendapat bahwa hal ini menunjukkan adanya ketidakberpihakan pemerintah terhadap kepentingan rakyat kecil yang justru terdampak langsung dari proyek-proyek tersebut.

Dalam pernyataannya, Titiek Soeharto menegaskan bahwa kementerian terkait tidak perlu takut untuk melawan kekuatan oligarki yang sering kali menguasai berbagai sektor ekonomi di Indonesia. "Kami DPR ada di belakang kementerian untuk membela kepentingan rakyat," ujarnya.

Seruan ini juga terkait dengan kasus di kawasan PIK, yang diakui banyak pihak memiliki hubungan erat dengan sejumlah pengusaha besar yang memiliki pengaruh politik dan ekonomi. Titiek berpendapat bahwa kementerian yang memiliki kewenangan harus lebih berani untuk mengusut tuntas kasus ini dan memastikan bahwa kebijakan dan keputusan yang diambil selalu berpihak pada masyarakat, bukan pada kelompok-kelompok yang sudah memiliki kekuatan besar.

Kasus ini menyoroti masalah pengelolaan sumber daya alam dan lahan yang sering kali diperebutkan oleh kelompok-kelompok dengan kepentingan pribadi. Menurut Titiek, ketidakadilan dalam pengelolaan lahan ini dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk menunjukkan keberpihakan pada rakyat, bukan pada kelompok-kelompok yang memiliki koneksi kuat dengan pengusaha atau politisi.

"Kementerian harus menjalankan tugasnya dengan transparansi dan tanpa rasa takut, karena yang mereka bela adalah kepentingan rakyat," tegasnya.

Titiek Soeharto juga menegaskan bahwa DPR akan selalu ada untuk mendukung kementerian yang berani menegakkan keadilan, serta memastikan bahwa kebijakan yang diambil selalu mengutamakan kepentingan rakyat. Peran DPR dalam mengawasi kebijakan pemerintah, lanjutnya, adalah bentuk komitmen untuk menjaga agar segala kebijakan dan keputusan yang diambil tidak dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk kepentingan pribadi mereka.

Seruan Titiek Soeharto agar pemerintah tidak takut melawan oligarki adalah langkah penting untuk memperjuangkan keadilan sosial dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Kasus pagar laut di Tangerang adalah salah satu contoh bagaimana kekuasaan dan pengaruh besar dapat mengabaikan kepentingan rakyat. Pemerintah, bersama dengan DPR, perlu memastikan bahwa setiap kebijakan dan keputusan yang diambil selalu berpihak pada kepentingan masyarakat, dan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan segelintir orang.