Survei Litbang Kompas: Mayoritas Responden Khawatir Perluasan Jabatan TNI di Ranah Sipil

Tampang.com | Hasil survei terbaru dari Litbang Kompas menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat khawatir perluasan jabatan prajurit TNI ke institusi sipil dapat menghambat proses reformasi yang telah berjalan sejak 1998.

Kekhawatiran terhadap Kemunduran Reformasi

Dalam survei yang dilakukan pada 17-20 Maret 2025, sebanyak 69,5 persen responden menyatakan kekhawatiran bahwa keterlibatan prajurit TNI dalam jabatan sipil dapat memundurkan reformasi. Secara lebih rinci, 55,5 persen responden merasa khawatir dan 14 persen sangat khawatir terhadap dampak dari kebijakan ini.

Peneliti Litbang Kompas, Vincentius Gitiyarko, menjelaskan bahwa awalnya terjadi keterbelahan pendapat mengenai apakah demokrasi akan terganggu jika TNI masuk ke institusi sipil. Sebanyak 46,8 persen responden merasa terganggu, sementara 49,7 persen tidak terganggu, dan 3,5 persen tidak tahu.

Namun, ketika pertanyaan lebih difokuskan pada dampak terhadap reformasi, tingkat kekhawatiran masyarakat meningkat.

Sebagian Besar Responden Menilai Prajurit TNI Harus Mundur dari Jabatan Sipil

Dalam survei ini, mayoritas responden juga setuju bahwa prajurit TNI yang menduduki jabatan di institusi sipil harus mengundurkan diri dari dinas militer. Tercatat 58,8 persen responden menyatakan prajurit TNI perlu mundur, sementara 36,7 persen menganggap tidak perlu, dan 4,5 persen tidak tahu.

Menurut Vincentius, kelompok yang menilai prajurit TNI tidak perlu mundur mungkin dipengaruhi oleh romantisme terhadap militer dan semangat patriotisme yang masih kuat di masyarakat.

Metode Survei dan Keakuratan Data

Survei ini dilakukan melalui wawancara telepon terhadap 535 responden dari 38 provinsi di Indonesia. Metode pemilihan sampel dilakukan secara acak sesuai proporsi jumlah penduduk di setiap provinsi. Dengan pendekatan ini, hasil survei memiliki tingkat kepercayaan 95 persen dengan margin of error +/- 4,25 persen.

Survei ini sepenuhnya dibiayai oleh PT Kompas Media Nusantara tanpa campur tangan pihak lain.