Sri Mulyani Singgung Ayah Prabowo Saat Pidato Penutup APBN di DPR

Tampang.com | Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menghadiri Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam rangka pengesahan Rancangan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Dalam kesempatan tersebut, Sri Mulyani secara tegas menyinggung pemikiran dari Soemitro Djojohadikoesoemo, yang merupakan ayah dari Presiden Terpilih Prabowo Subianto, mengenai trilogi pembangunan yang ditekankannya pada pidato penutup tersebut.

Sri Mulyani menekankan pentingnya menjaga perekonomian untuk mencapai tiga keseimbangan, yaitu pertumbuhan, pemerataan, dan stabilitas dalam situasi ekonomi yang terus berkembang. Hal ini sejalan dengan apa yang telah terlaksana dalam APBN selama 10 tahun terakhir. Termasuk di dalamnya adalah pengesahan APBN pada tahun pertama kepemimpinan Prabowo sebagai Presiden, dengan nilai mencapai Rp 3.621,31 triliun.

Dalam mewujudkan trilogi pembangunan tersebut, APBN dianggap sebagai instrumen kebijakan fiskal yang harus dipertahankan kesehatan dan keberlanjutannya, sehingga mampu melindungi masyarakat dan perekonomian Indonesia secara efektif dan berkeadilan. Atas mandatnya, APBN dianggap sebagai instrumen keuangan negara utama yang menunjang pertumbuhan, pemerataan, dan menjaga stabilitas.

Dalam RAPBN 2025, terdapat asumsi makro yang menjadi landasan dalam penyusunan anggaran tersebut. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan sebesar 5,2%, dengan tingkat inflasi sebesar 2,5%. Selain itu, kurs rupiah terhadap dolar AS sebesar Rp16.000, SBN 10 Tahun sebesar 7%, serta harga minyak mentah Indonesia (ICP) yang mencapai US$ 82 per barel. Angka lifting minyak sebesar 605.000 barel per hari, dan lifting gas sebanyak 1.005 juta boepd juga menjadi pertimbangan dalam penyusunan RAPBN.

Tingkat kemiskinan diharapkan dapat ditekan menjadi sekitar 7-8%, sedangkan tingkat kemiskinan ekstrem diusahakan mencapai angka nol. Gini ratio yang menggambarkan tingkat ketimpangan pendapatan diharapkan berada pada rentang 0,379-0,382, sementara tingkat pengangguran dijaga pada kisaran 4,5-5%. Indeks Modal Manusia diharapkan mencapai 0,56, dan nilai tukar petani serta nelayan juga menjadi perhatian dalam menyusun RAPBN 2025.

Adapun postur APBN tahun 2025 mencakup pendapatan negara sebesar Rp 3.006,12 triliun, dengan rincian penerimaan pajak sebesar Rp 2.189,30 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 513,64 triliun, dan penerimaan dari bea cukai sebesar Rp 301,6 triliun. Sementara itu, anggaran belanja negara direncanakan mencapai Rp 3.621,31 triliun. Anggaran tersebut akan dialokasikan ke belanja pemerintah pusat, kementerian dan lembaga (K/L), serta belanja non-K/L sebesar Rp 1.094,55 triliun untuk K/L, dan Rp 1.606,78 triliun untuk non-K/L. Selain itu, transfer ke daerah juga menjadi perhatian, dengan anggaran mencapai Rp 919,87 triliun.

Di sisi lain, keseimbangan primer diharapkan mencapai Rp 633,31 triliun, sementara defisit diperkirakan sebesar Rp 616,86 triliun atau setara dengan 2,53% terhadap PDB. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga keseimbangan fiskal demi pertumbuhan yang berkelanjutan.

Pidato penutup Sri Mulyani di DPR menggambarkan komitmen pemerintah dalam menjaga keberlanjutan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui APBN 2025. Dengan asumsi makro yang matang dan perhatian pada aspek pemerataan, diharapkan APBN tahun 2025 mampu menjaga stabilitas ekonomi sambil mendorong pertumbuhan yang berkeadilan.