Setelah Ridwan Kamil Melubangi Sendiri Kapalnya

Diakui atau tidak, Pilgub Jabar 2018 sudah bukan milik Ridwan Kamil lagi. Ridwan alias Kang Emil yang selama lebih dari dua tahun terakhir disebut-sebut sebagai Gubernur Jawa Barat 2018-2023 kini sudah semakin terpuruk.

Kang Emil memang belum seluruhnya tamat. Tetapi, lubang yang mengangnga di “lambung kapanya” terlalu lebar, dan tidak mungkin lagi untuk ditambal.

Menariknya, justru Ridwan sendirilah yang melubangi lambung kapalnya sendiri dengan menerima pinangan Nasdem, dan selanjutnya menghadiri acara deklarasinya yang dihelat pada 19 Maret 2017.

Lubang selebar gerbang sekolah dasar negeri yang ada pada lambung kapal ersebut pastinya bisa dijadikan pintu air oleh para pesaingnya. Semakin banyak air yang masuk ke dalam kapal, semakin membebani Ridwan. Dan, air itu adalah pengakuan Ridwan sendiri tentang alasannya yang mau didukung oleh Nasdem.

Kemungkinan karamnya Ridwan ini sudah terbaca oleh Golkar dan PDIP. Kedua parpol kawakan yang baru saja merasakan kekalahan menyakitkan dalam Pilgub DKI 2017 ini kemudian membuat langkah-langkah mitigasi.

Golkar dengan tangkas melempar sauhnya kepada Demokrat. Demokrat yang membutuhkan dukungan parpol lain untuk memenuhi persyaratan ambang batas pencalonan gubernur dan wakil gubernur pun tidak menyia-nyiakan kesempatan emas yang datang padanya. Koalisi ciamik pun digalang, Deddy Mizwar pun digandengkan dengan Dedi Mulyadi.

Sedangkan PDIP mencoba lepas dari marabahaya dengan menurunkan sekocinya TB Hasanuddin yang dipasangkan dengan Anton Charlyan. PDIP beruntung sebab untuk Pilgub Jabar 2018, partai binaan Megawati Soekarnoputri ini tidak membutuhkan parpol lainnya.

Dengan Kondisi Ridwan yang semakin memburuk tersebut, diakui atau tidak, saat ini Pilgub Jabar 2018 telah menjadi milik duo Deddy-Dedi yang masih ditempel ketat oleh pasangan Mayjen (Purn) Sudrajat-Ahmad Syaiku. Sementara pasangan TB dan Anton saat ini masih mengekor di urutan buncit.

Sebenarnya, pada akhir Juli 2017, Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) mengeluarkan rilisnya yang mengatakan Pemilih di Jawa Barat tidak terpengaruh isu bahwa Ridwan Kamil akan diusung oleh partai politik pendukung Basuki Tjahaja Purnama dalam Pilkada DKI Jakarta (KOMPAS.com).

Tetapi, hasil survei SMRC tersebut sulit untuk dipercaya. Karena pada kenyataannya, warga Jabar sangat terpengeruh oleh penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Itulah kenapa begitu Ridwan menerima dukungan Nasdem yang diketahui sebagai salah satu parpol yang paling militan mendukung Ahok, ketika itu juga Ridwan yang dikenal sebagai jawara polling media sosial langsung sempoyongan.

Golkar dan PDIP pastinya tidak akan membuka alasannya meninggalkan Ridwan. Sebab, jika kedua parpol gaek itu membukanya itu sama artinya dengan meramu racun untuk diminumnya sendiri.

Kehancurleburan Ridwan tersebut dituliskan dalam artikel “Pilgub Jabar: Seperti Dewi Sinta, Ridwan Kamil Harus Menyucikan Dirinya” yang ditayangkan pada Agustus 2017. Sebuah artikel yang sangat bertolak belakang dengan hasil survei SMRC. Bahkan, dalam artikel tersebut dituliskan kalau Ridwan dapat mengembalikan kekuatannya jika ia menjaukan, membersihkan , dan menyucikan dirinya dari Nasdem.

Pertanyaannya, mungkin ada yang bertanya, kenapa artikel yang ditayangkan di Kompasiana tersebut berbeda dengan hasil survei SMRC?

Jawabannya, karena hasil pengamatan yang dilakukan dengan mata kejujuran dan dituangkan secara tulis ikhlas ke dalam sebuah tulisan sangat jauh berbeda dengan hasil survei yang diduga dipenuhi oleh motif-motif tertentu.

Sekilas dua hasil survei Populi Center yang dirilis pada April 2016 ini terlihat normal-normal saja (Baca di sini).

Tetapi, begitu mendapatkan sekuelnya yang dirilis pada Oktober 2016 (Baca di sini), baru tercium ada sesuatu dengan rilis survei Populi Center tersebut.

Dan, sesuatu tersebut lebih menyengat lagi jika memperhatikan peristiwa yang terjadi pada Juni 2016. (Baca di sini)

Perhatikan kronologisnya (rilis Populi Center pada bulan April, pemberitaan media pada bulan Juni, dan rilis Populi Center pada Oktober 2016.

Sepertinya ada kemiripan antara kedua rilis survei Populi Center tersebut mirip-mirip dengan rilis survei SMRC pada April 2017. Seolah ada sebuah alam pikiran yang dicoba untuk dijejalkan kepada publik.

Lebih parah lagi, ternyata ada lembaga survei yang bahkan tidak tahu perbedaan antara tingkat popularitas dengan tingkat elektabilitas seperti yang ditulis dalam “Sebelum Bilang Ridwan Kamil Kebakaran Jenggot, Baiknya PPS UIN UGD Pelajari Lagi Hasil Surveinya”.

Jika lembaga survei sudah sedemikin sulit dipercaya, media lebih lagi. Metrotvnews.com, bahkan,di siang hari bolong yang begitu terang-benderang tertangkap tangan lewat sebuah operasi tangkap basah telah melakukan tindakan penukaran atau pemutarbalikan “popularitas” menjadi “elektabilitas” dan begitu juga sebaliknya. Dan, dua barang bukti hasil OTT itu ada di sini dan juga di sini.

Lembaga survei boleh saja berdalih jika hasil survei yang dirilisnya berdasarkan pada jawaban responden saat survei digelar. Karenanya, lembaga survei selalu menyematkan kalimat “Jika pemilu bla bla bla dilaksanakan pada hari ini”.

Tidak ada yang salah dengan dalih tersebut. Karena memang hasil survei pada periode X pastinya berbeda dengan hasil survei pada periode Y. Demikian juga jika survei digelar pada periode Z.

Tapi, bagaimana dengan survei SMRC tentang Pilgub Jabar 2018 yang dirilis pada 27 September sampai 3 Oktober 2017 ini?

Dalam surrvei tersebut nama Anton Charliyan tidak keluar dalam katagori tingkat popularitas. Padahal sejak Juli 2017, baliho-baliho bersablonkan foto Anton Charliyan sudah memajang di sejumlah titik lokasi di Jabar. Terlebih lagi, baliho-baliho itu dipajang di titik-titik strategis yang ramai oleh lalu-lalang kendaraan.

Apakah SMRC tidak menangkap adanya kemungkinan jika Anton akan menerjunkan dirinya dalam Pilgub Jabar 2018? Sehingga, mungkin, SMRC tidak memasukkan nama Anton Charlian ke dalam show card atau/atau drop card-nya.

Jika memang SMRC tidak memasukkan Anton Charliyan, apa alasannya? Sebab jika dibanding tokoh-tokoh lainnya yang muncul di dafrtar tingkat popularitas, tidak satu pun alasan bagi SMRC untuk tidak mencantumkan nama Anton Charliyan dalam show card atau drop card-

Lembaga survei memang sangat mudah digunakan sebagai kaki tangan dalam melancarkan aksi propaganda. Lembaga survei yang berkedokan nilai-nilai akademik membuat banyak orang, khususnya para pengamat, tidak memiliki keberanian untuk membantahnya. Mereka takut dituding anti-ilmu pengetahuan, tidak intelek, dan lain sebagainya. Tidak mengherankan jika ada sekian banyak lembaga survei yang leluasa melancarkan aksi propaganda sesuai pemesannya.

Artikel “Quick Count Ngawur: Di Arab Jokowi Raih 75 %, Prabowo Caplok 20 %” adalah contoh bagaimana hasil survei dijadikan sebagai alat kampanye pemenangan Jokowi. Setelah artikel itu ditayangkan di Kompasiana, banyak media yang menghapus beritanya atau mengganti judul dan isi beritanya dari quick count menjadi exit poll.

Tetapi, jika awak redaksinya sedfikit saja lebih paham, pastinya mengerti jika exit poll sulit dilakukan di luar negeri karena banyak dari WNI yang memilih dengan tidak mendatangi TPS tetapi megirimkan surat suara lewat pos. Bagaimana menggelar exit poll jika surat suara dikirim lewat pos?

Karenanya, sudah waktunya bagi bangsa Indonesia, khususnya warga Jabar untuk menutup diri pada rilis survei politik. Katakan tidak padanya.

Kalau ada lembaga survei yang dalam rilisnya masih menempatkan Ridwan Kamil di puncak klasemen tingkat elektabilitas, sudah selayaknya warga Jabar menertawainya.

Dan, kalau pun nanti Metro TV menyampaikan hal-hal positif tentang Ridwan. Warga Jabar harus menangkap dari sudut yang berlawanan 180 derajat.

Masih ditempatkannya Ridwan di posisi teratas oleh lembaga survei dalam rilis-rilisnya sebenarnya tidak lebih dari strategi untuk mencoba menambal lubang pada lambung kapal Ridwan. Strategi ini mirip dengan yang digunakan untuk memenangkan Ahok dalam Pilgub DKI 2017 lalu. Strategi itu nampak jelas dengan mengamati tren tingkat elektabilitas Ahok yang terus meningkat.

Melihat situasi terakhir, sudah bisa dipastikan jika tingkat elektabilitas Ridwan bakal semakin jatuh. Lubang pada lambung kapal Ridwan Kamil terlalu besar. Dan, lubang besar ini akan dijadikan sasaran tembak oleh para pesaing Ridwan.

Melihat lubang besar yang begitu terbuka lebar, para pesaing Ridwan pun tidak memerlukan amunisi-amunisi berat untuk menenggelamkannya. Cukup dengan pistol air saja, Ridwan Kamil sudah bisa ditenggelamkan.

Menyerang Ridwan dengan memanfaatkan tragedi diterimanya pinangan Nasdem bukanlah kampanye hitam yang dilarang keras, tetapi merupakan kampanye negatif yang justru menjadi vitamin penyehat demokrasi.

Sebab, didukungnya Ridwan oleh Nasdem adalah fakta. Pengakuan Ridwan soal alasannya yang mau dipersunting Nasdem juga merupakan fakta. Sedangkan, fakta-fakta itu harus menjadi bahan pertimbangan bagi pemilih di Jabar dalam menentukan pilihannya. Karenanya, fakta-fakta tersebut harus diinformasikan kepada calon pemilih Jabar.

Karenanya tidak ada yang salah jika para pesaing Ridwan Kamil menggunakan fakta-fakta tersebut dalam kompetisi Pilgub Jabar 2018.

Fakta lain yang patut diketahui pemilih di Jabar adalah elektabilitas Ridwan Kamil saat ini tidak setinggi 2 tahun sebelumnya. Saat ini, Deddy Mizwar dan pasangannya, Dedi Mulyadi yang memuncaki klasemen sementara tingkat elektabilitas Pilgub Jabar 2018. Dan jika melihat trennya, pasangan duo D inilah yang bakal keluar sebagai pemenangnya.