Seorang Guru PNS di Periksa Polisi karena Melakukan Kampenye Terselubung pada Siswanya

Tampang.com - Memang selama ini ditegaskan bahwa seorang pegawai negeri atau PNS dilarang untuk berpolitik, apalagi seorang guru, dan memang kalau untuk TNI tidak diperbolehan untuk memilih apalagi memihak salah satu calon dalam Pemilu.

 Hal ini terjadi pada seorang guru SMAN 87 Jakarta, tindakan seorang guru dari sekolah tersebut telah dilaporkan memberikan doktrin dan arahan kepada para siswanya untuk membenci Jokowi.  Dan hal ini telah di usut oleh pihak Mapolda Metro Jaya dan BANWASLU DKI Jakarata.

Ketua Divisi Hukum dan Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta Puadi mengatakan, Polri merupakan bagian dari Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) sehingga wajib dilibatkan dalam setiap penanganan dugaan adanya pelanggaran pemilu.

Kebenaran akan doktrin yang menyatakan dirinya membenci Jokowi memang belum ada, dan  hingga namanya telah menjadi bahan perbincangan di dunia maya sebagai guru yang melibatkan siswa dalam berkampenye di sekolah belum terlihat kebenarannya, sang guru tidak mengakui kalau dirinya bersalah dengan cara mengajarnya.

Setelah diperiksa pada Rabu, 10 Oktober 2018 lalu, yang bersangkutan membantah telah menjelek-jelekkan Presiden Jokowi.

"Jadi saat kita ketemu dengan guru yang bersangkutan dan kepala sekolah, guru ini menyatakan bahwa kami tidak pernah melakukan intimidasi terhadap murid-murid apalagi menjelekkan Pak Jokowi," kata Komisioner Bawaslu DKI Jakarta Muhammad Jufri ,Kamis (11/10/2018).

Tenaga pendidik itu cukup terkejut ketika dirinya menjadi perbincangan hangat di jagad dunia maya.

"Dia merasa bahwa dalam proses belajar dan mengajar yang disampaikan itu tidak ada masalah," imbuh dia.

Dalam unggahan yang viral itu, pengadu yang mengaku orang tua murid menyebut anaknya dan siswa SMAN 87 lainnya dikumpulkan guru N di masjid dan ditunjukkan video gempa di Palu, Sulawesi Tengah. Dalam aduan itu, si pengadu menjelaskan guru N menyebut banyak korban yang bergelimpangan akibat gempa merupakan salah Jokowi.

Dueh ya, jaman sekarang yang namanya aja katanya negara demokrasi , rakyat bebas untuk mengungkapkan pendapatnya, namun pada kenyataanya berbicara sedikit saja sudah ditahan, terus mana yang dinamakan negara demokrasinya itu.