Satryo Soemantri Disebut Tampar dan Pecat Pegawai, Kemendikti Buka Suara

Aksi unjuk rasa terjadi di depan kantor Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) pada Senin (20/1/2025). Sejumlah pegawai Kemendikti berkumpul untuk menyuarakan ketidakpuasan mereka terhadap kebijakan yang dianggap tidak adil, yang diterapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Prof. Satryo Soemantri Brodjonegoro. Dalam aksi tersebut, para pegawai menyebutkan bahwa mereka merasa diperlakukan secara tidak profesional, termasuk diduga mengalami pemecatan sepihak dan perlakuan kasar dari Menteri.

Aksi protes ini berawal dari keputusan Menteri Satryo Soemantri yang melakukan pergantian jabatan pegawai secara mendadak dan tanpa alasan yang jelas. Dalam laporan yang diterima, beberapa pegawai yang diganti posisinya mengklaim bahwa mereka tidak diberi kesempatan untuk mempertahankan diri atau menjelaskan alasan mereka. Bahkan, ada yang menyebutkan bahwa Menteri Satryo Soemantri sempat melakukan tindakan yang dianggap kasar, seperti menampar salah satu pegawai yang berusaha mengajukan protes.

Kabar mengenai tindakan yang dianggap tidak profesional ini segera menjadi perbincangan hangat di kalangan pegawai Kemendikti dan media. Para pegawai menganggap bahwa keputusan tersebut mencerminkan gaya kepemimpinan yang tidak transparan dan tidak memberi ruang untuk dialog antara atasan dan bawahan. Mereka juga merasa tindakan tersebut menyalahi prinsip-prinsip dasar tata kelola pemerintahan yang baik.

Menanggapi tudingan tersebut, Sekretaris Jenderal Kemendikti Saintek, Prof. Togar M Simatupang, segera memberikan klarifikasi. Ia menegaskan bahwa kementerian tidak melakukan pemecatan sepihak, melainkan pergantian jabatan yang sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Menurutnya, perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas organisasi di tengah tantangan yang ada.

“Pihak kami merasa bahwa seharusnya aspirasi ini disampaikan melalui jalur yang lebih formal, seperti forum internal atau pertemuan terbuka. Kami terbuka untuk dialog, namun bukan dengan cara melakukan aksi unjuk rasa,” ujar Prof. Togar.

Ia juga menambahkan bahwa bagi pegawai yang merasa tidak puas dengan keputusan tersebut, masih ada opsi untuk mendiskusikan masalah ini lebih lanjut dengan pihak terkait, dan membuka kemungkinan untuk peninjauan kembali keputusan yang telah diambil. Menurutnya, Kemendikti selalu berusaha memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil mempertimbangkan aspek keadilan dan kesejahteraan pegawai.

Isu yang muncul ini mengangkat kembali pentingnya komunikasi yang baik dalam organisasi pemerintahan. Sebagai lembaga yang memiliki tanggung jawab besar dalam bidang pendidikan dan sains, Kemendikti harus memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil tidak hanya adil tetapi juga transparan bagi semua pegawai. Hal ini juga menjadi refleksi penting bagi banyak instansi lainnya untuk memperhatikan kesejahteraan dan hak-hak pegawai.

Masyarakat pun menilai bahwa seharusnya ada saluran komunikasi yang lebih baik antara atasan dan bawahan, sehingga keputusan-keputusan besar, seperti pergantian jabatan atau perubahan struktural lainnya, bisa dipahami dan diterima dengan baik oleh semua pihak. Salah satu cara yang diusulkan adalah dengan mengadakan forum diskusi yang melibatkan seluruh pihak terkait agar keputusan bisa diambil secara bersama-sama dan berdasarkan musyawarah.

Meskipun sudah ada klarifikasi dari Kemendikti, publik tetap menantikan hasil evaluasi lebih lanjut atas insiden ini. Beberapa pengamat kebijakan berharap agar kementerian dan lembaga pemerintah lainnya lebih bijak dalam mengambil keputusan terkait pergantian jabatan agar tidak menimbulkan ketidakpuasan di kalangan pegawai.

Sementara itu, para pegawai yang menggelar aksi juga berharap agar masalah ini bisa segera diselesaikan dengan cara yang lebih mengedepankan dialog dan keadilan. Mereka menegaskan bahwa tujuan dari aksi tersebut bukan untuk menciptakan ketegangan, tetapi untuk memperjuangkan hak-hak mereka sebagai pegawai yang berkontribusi dalam pembangunan sektor pendidikan dan sains di Indonesia.

Aksi unjuk rasa yang digelar di depan kantor Kemendikti Saintek ini menyoroti pentingnya komunikasi yang baik dan transparansi dalam pengambilan kebijakan di lembaga pemerintahan. Sementara pihak Kemendikti berusaha memberikan klarifikasi atas tudingan tersebut, penting bagi semua pihak untuk mengedepankan dialog dan saling pengertian agar konflik semacam ini tidak terulang di masa mendatang. Dengan pendekatan yang tepat, diharapkan hubungan antara atasan dan bawahan bisa semakin harmonis dan produktif.