Sah, Prabowo Setujui Anggaran Pembangunan IKN Tahap II Capai Rp 48,8 Triliun

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto resmi menyetujui anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tahap kedua. Dalam Sidang Kabinet Paripurna, Prabowo mengumumkan bahwa anggaran sebesar Rp 48,8 triliun akan digunakan untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur vital IKN pada periode 2025-2029.

Anggaran ini dirancang untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur ekosistem yudikatif dan legislatif yang menjadi bagian integral dari konsep IKN sebagai pusat pemerintahan baru Indonesia. Keputusan ini diharapkan mempercepat realisasi pembangunan IKN, sekaligus menjadi fondasi bagi Indonesia untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efisien dan modern.

Tahap kedua pembangunan IKN akan difokuskan pada pembangunan infrastruktur yang menunjang fungsi pemerintahan. Infrastruktur yudikatif, seperti gedung pengadilan tinggi dan fasilitas penunjang lainnya, akan menjadi prioritas utama. Selain itu, pembangunan gedung legislatif sebagai pusat kegiatan DPR, MPR, dan DPD juga masuk dalam daftar proyek strategis yang akan dikebut selama lima tahun ke depan.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), yang hadir dalam rapat tersebut, menyebutkan bahwa sebagian besar anggaran akan dialokasikan untuk memastikan keberlanjutan proyek sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. "Tahap ini adalah kunci untuk memastikan IKN dapat berfungsi optimal sebagai pusat pemerintahan pada 2030," ujarnya.

Selain pembangunan infrastruktur, anggaran Rp 48,8 triliun ini juga diproyeksikan memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional. Proyek ini diperkirakan akan membuka ribuan lapangan kerja, baik di sektor konstruksi maupun pendukung lainnya. Selain itu, pembangunan IKN juga akan menarik investasi dari dalam dan luar negeri, khususnya di sektor properti dan infrastruktur.

Namun, ada tantangan besar yang perlu dihadapi. Para ekonom mengingatkan bahwa keberhasilan proyek ini tidak hanya bergantung pada anggaran yang besar, tetapi juga pada efisiensi pelaksanaan dan pengawasan yang ketat. “Anggaran besar harus diiringi dengan transparansi agar hasilnya dapat dirasakan oleh masyarakat luas,” kata seorang pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia.

Pemerintahan Prabowo-Gibran terus menunjukkan komitmennya dalam merealisasikan pembangunan IKN. Dalam beberapa kesempatan, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa IKN bukan hanya sekadar simbol pusat pemerintahan baru, tetapi juga representasi dari masa depan Indonesia yang lebih maju, inklusif, dan berkelanjutan.

“Kita ingin membangun IKN tidak hanya sebagai pusat pemerintahan, tetapi juga sebagai kota pintar yang ramah lingkungan, modern, dan dapat menjadi kebanggaan bangsa Indonesia,” tegas Prabowo dalam pidatonya.

Keputusan ini mendapatkan tanggapan beragam dari masyarakat. Beberapa pihak memuji langkah pemerintah yang fokus pada pembangunan strategis untuk mendukung fungsi pemerintahan. Namun, ada juga kekhawatiran terkait pengelolaan anggaran yang sangat besar ini. "Kami berharap transparansi tetap dijaga agar pembangunan IKN bisa selesai tepat waktu tanpa ada pemborosan anggaran," ujar seorang warga di Jakarta.

Dengan anggaran besar dan fokus yang jelas, pembangunan IKN tahap kedua diharapkan mampu menghadirkan terobosan baru dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia. Kini, semua mata tertuju pada implementasi dan pengawasan anggaran tersebut untuk memastikan keberhasilan proyek ambisius ini.