Rosan Roeslani Sebut Eks PM Inggris Tony Blair Jadi Pengawas Danantara

Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), Rosan P. Roeslani, mengonfirmasi bahwa mantan Perdana Menteri (PM) Inggris, Tony Blair, menjadi salah satu pengawas di BPI Danantara.

Pernyataan ini disampaikan Rosan di Jakarta pada Senin (24/2/2025). Namun, ia belum mengungkapkan secara lengkap siapa saja nama lain yang masuk dalam jajaran pengawas Danantara Indonesia.

"Iya (Tony Blair) salah satunya (pengawas)," ujar Rosan kepada awak media.

Keterlibatan Tony Blair dalam struktur pengawas BPI Danantara menarik perhatian publik. Sebagai sosok yang memiliki pengalaman luas dalam kebijakan publik dan investasi global, Blair diyakini bisa memberikan perspektif strategis bagi pengelolaan aset negara di bawah Danantara.

BPI Danantara sendiri merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2025 dan PP Nomor 10 Tahun 2025. Lembaga ini bertanggung jawab atas optimalisasi dan pengelolaan aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) guna meningkatkan investasi dan efisiensi ekonomi.

Dengan adanya pengawasan dari tokoh-tokoh berpengaruh seperti Tony Blair, diharapkan Danantara dapat menjalankan tata kelola yang transparan dan profesional sesuai standar internasional.

Nama Tony Blair bukanlah hal baru di Indonesia. Sejak lengser dari jabatannya sebagai PM Inggris pada 2007, Blair telah beberapa kali terlibat dalam kerja sama dengan pemerintah Indonesia, terutama dalam bidang investasi dan pembangunan ekonomi.

Pada 2020, Blair pernah menjabat sebagai Penasihat Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di era Presiden Joko Widodo. Ia juga memiliki hubungan erat dengan beberapa pejabat tinggi di Indonesia serta sering terlibat dalam diskusi mengenai kebijakan investasi dan reformasi ekonomi.

Keberadaan Tony Blair dalam struktur Danantara dipandang sebagai upaya untuk menarik investor global serta memperkuat posisi Indonesia dalam peta investasi internasional.

Sebagai lembaga pengelola investasi, Danantara memiliki misi besar untuk mengonsolidasikan seluruh aset BUMN sebelum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) akhir Maret 2025. Saat ini, baru tujuh BUMN yang sudah berada di bawah naungan Danantara, yakni:

Bank Mandiri, BRI, BNI, Pertamina, PLN, MIND ID, Telkom

Jumlah ini dipastikan akan terus bertambah secara bertahap. Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa Danantara harus mampu menciptakan lapangan kerja baru serta meningkatkan efisiensi pengelolaan aset negara.

COO Danantara, Dony Oskaria, juga menegaskan bahwa seluruh BUMN akan masuk ke dalam Danantara sebelum RUPS mendatang. Evaluasi menyeluruh akan dilakukan untuk memastikan tata kelola yang baik dan transparan.

Dengan masuknya Tony Blair sebagai pengawas, banyak pihak berharap Danantara dapat menjalankan misinya dengan lebih efektif dan kredibel di mata investor global.

Namun, tantangan terbesar adalah memastikan bahwa pengelolaan investasi ini benar-benar membawa manfaat bagi perekonomian Indonesia, bukan hanya menguntungkan segelintir pihak.

Ke depan, publik akan menantikan langkah-langkah konkret dari Danantara dalam mengoptimalkan aset BUMN serta menarik lebih banyak investasi strategis demi pertumbuhan ekonomi nasional.