Referendum Catalonia 2017: Ketika Identitas Menjadi Dosa Politik

Referendum Catalonia pada tahun 2017 menjadi salah satu momen paling kontroversial dalam sejarah politik Spanyol. Ketegangan antara pemerintah daerah Catalonia dan pemerintah pusat Spanyol mencapai puncaknya ketika pemerintah Catalonia menggelar referendum untuk menentukan nasib mereka sendiri. Momen ini tidak hanya memicu perdebatan tentang kemerdekaan, tetapi juga menyoroti kompleksitas identitas nasional yang menjadi inti dari konflik ini.

Catalonia memiliki sejarah panjang sebagai wilayah yang kaya akan budaya dan bahasa. Bahasa Catalan, misalnya, merupakan simbol identitas bagi rakyatnya. Meskipun Catalunya merupakan bagian dari Spanyol, banyak penduduknya merasa terasing dari kebijakan politik pusat yang seringkali tidak memperhitungkan aspirasi lokal. Pada 1 Oktober 2017, pemerintah Catalonia menyelenggarakan referendum yang diakui secara sepihak, meskipun pemerintah Spanyol menyatakan referendum tersebut ilegal.

Pelaksanaan referendum ini mengundang kritik internasional dan memicu respons keras dari pemerintah Spanyol. Polisi Spanyol dikerahkan untuk mencegah pemungutan suara, menggunakan kekuatan yang pada banyak kesempatan dianggap berlebihan. Masyarakat Catalonia, di sisi lain, muncul dengan semangat penentuan nasib sendiri, dengan ribuan orang berkumpul untuk memberikan suara meskipun dalam keadaan penuh ketegangan. Pilihan untuk merdeka atau tetap menjadi bagian dari Spanyol, bagi banyak orang, adalah lebih dari sekadar pilihan politik; itu adalah pernyataan identitas.

Setelah referendum berlangsung, pemerintah Catalonia mengklaim sekitar 90 persen suara mendukung kemerdekaan, meskipun angka ini dipertanyakan karena banyak pemilih yang tidak bisa memberikan suara akibat tindakan represif yang dilakukan oleh pihak berwenang Spanyol. Meski terlepas dari kenyataan di lapangan, hasil referendum tersebut menjadi titik tolak bagi pengumuman unilateral kemerdekaan Catalonia beberapa hari setelahnya.

Tindakan pemerintah Catalonia tersebut memicu krisis politik yang hebat. Pemerintah Spanyol langsung merespons dengan menerapkan Artikel 155 Konstitusi, yang memberi wewenang kepada pemerintah pusat untuk mengambil alih kekuasaan daerah jika dianggap perlu. Akibatnya, sejumlah pemimpin Catalonia dipenjara atau melarikan diri ke luar negeri untuk menghindari penangkapan. Ini menunjukkan bahwa identitas dalam konteks politik bukan hanya sekedar soal budaya atau sejarah; ia juga membawa risiko yang signifikan. Menjadi Catalonia, dalam pandangan Madrid, berarti melawan kesatuan negara.

Dalam masyarakat modern, identitas seringkali dipolitisasi, dan perdebatan tentang referendum ini tidak lepas dari pengaruh ekonomi, politik, dan sosial. Catalonia adalah salah satu daerah terkaya di Spanyol, dan dorongan untuk merdeka tidak saja didorong oleh ikatan kultural, tetapi juga oleh keinginan untuk mengelola sumber daya secara mandiri. Pertanyaan tentang siapa yang berhak mengatur sumber daya dan bagaimana distribusi kekuasaan dilakukan menjadi inti dari perseteruan ini.

Dampak dari referendum Catalonia meluas, tidak hanya untuk Spanyol tetapi juga untuk seluruh Eropa. Kasus Catalonia menjadi acuan bagi gerakan separatis lainnya di Eropa, seperti Skotlandia dan Flanders. Identitas yang seharusnya menjadi kekuatan pemersatu, justru menjadi senjata yang digunakan oleh berbagai pihak dalam menghadapi kepentingan politik. Akibatnya, pertarungan antara hak abadi masyarakat untuk menentukan nasib diri dan kebutuhan untuk menjaga kesatuan negara seringkali menjadi dialog yang penuh konflik dan perdebatan ketidakadilan. 

Sebagaimana banyak konflik identitas lainnya di dunia, referendum Catalonia 2017 menjadi pengingat bahwa identitas bukan hanya sekedar label, tetapi juga merupakan alat dan sumber konflik yang dapat memecah belah masyarakat. Ketika identitas dihadapkan dengan kepentingan politik, maka hasilnya seringkali bukanlah persatuan, melainkan ketegangan yang berkepanjangan.