Puan Minta Pemerinntah Benahi Program MBG: Perlu Evaluasi Mana Saja yang Masih Kurang

Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap program makan bergizi gratis (MBG) yang tengah dijalankan pemerintah. Hal ini disampaikan menyusul sejumlah persoalan yang muncul di lapangan, termasuk kasus keracunan yang terjadi di Cianjur, Jawa Barat, serta dugaan penyalahgunaan dana dalam pelaksanaan program tersebut.

Puan menegaskan bahwa program MBG memiliki tujuan yang sangat mulia, yaitu untuk meningkatkan gizi anak-anak Indonesia, terutama mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu. Namun, ia menekankan bahwa program yang baik harus diikuti dengan pelaksanaan yang baik pula. "Program yang baik, maka pelaksanaannya pun juga harus baik," ujar Puan kepada awak media di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (25/4/2025).

Menurut Ketua DPR RI Puan Maharani, program MBG seharusnya memberikan manfaat maksimal tanpa menimbulkan masalah baru di masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap setiap tahapan pelaksanaan, mulai dari pengadaan bahan makanan, pengolahan, distribusi, hingga pengawasan di lapangan.

Puan juga meminta pemerintah untuk segera mengidentifikasi mana saja aspek yang masih kurang dalam pelaksanaan program ini. "Perlu evaluasi, mana saja yang kurang, mana saja yang perlu dibenahi. Jangan sampai niat baik pemerintah justru menimbulkan persoalan yang merugikan masyarakat," katanya.

Dalam kasus di Cianjur, diketahui sejumlah siswa mengalami gejala keracunan usai mengonsumsi makanan dari program MBG. Insiden ini memicu kekhawatiran masyarakat terkait keamanan dan kualitas makanan yang diberikan kepada anak-anak sekolah. Selain itu, muncul pula laporan mengenai dugaan penyalahgunaan dana MBG di beberapa daerah.

Puan menegaskan bahwa keselamatan dan kesehatan penerima manfaat harus menjadi prioritas utama dalam program ini. Ia mendesak pemerintah untuk memastikan bahwa semua standar kesehatan pangan dipatuhi dengan ketat dan adanya pengawasan yang konsisten di semua tingkat pelaksanaan.

Lebih lanjut, Ketua DPR RI Puan Maharani juga mengingatkan bahwa program sebesar MBG, yang melibatkan anggaran besar, rawan terhadap penyimpangan apabila tidak disertai dengan sistem pengawasan yang kuat. Ia meminta aparat pengawasan internal pemerintah hingga lembaga eksternal seperti BPK dan KPK untuk aktif mengawasi implementasi program ini.

"DPR akan terus melakukan fungsi pengawasannya terhadap pelaksanaan program MBG. Kami ingin memastikan bahwa tujuan mulia program ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, tanpa ada penyimpangan," tegas Puan.

Program makan bergizi gratis sendiri merupakan salah satu program prioritas pemerintahan saat ini untuk mendukung generasi masa depan yang lebih sehat dan kuat. Namun, realisasi di lapangan harus betul-betul dikelola dengan baik agar tidak mengkhianati harapan rakyat.

Puan berharap evaluasi ini tidak hanya menjadi respons terhadap kasus-kasus yang terjadi, tetapi juga menjadi momentum untuk memperbaiki keseluruhan sistem agar ke depan program MBG dapat berjalan lebih optimal dan membawa manfaat sebesar-besarnya bagi anak-anak Indonesia.