Proyek IKN: Mimpi Oligarki, Mimpi Buruk Rakyat

Proyek Ibu Kota Baru (IKN) di Nusantara, yang merupakan langkah ambisius pemerintah Indonesia untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta, telah menjadi sorotan banyak pihak. Di balik gemerlap rencana pemindahan tersebut, tersimpan kekhawatiran mendalam akan dampaknya terhadap rakyat kecil. Proyek ini, yang dianggap sebagai mimpi oligarki, bisa jadi bukan hanya sekedar pembangunan infrastruktur, tetapi juga dapat berujung pada penggusuran massal warga yang tinggal di wilayah yang direncanakan untuk dijadikan IKN.

Pembangunan IKN di Kalimantan Timur diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat, mulai dari mendistribusikan pusat ekonomi ke wilayah luar Jawa hingga mengurangi beban Jakarta dengan segala masalah perkotaannya. Akan tetapi, pertanyaan besar tetap menghantui, siapa sebenarnya yang akan diuntungkan dari proyek ini? Banyak analis berpendapat bahwa proyek IKN ini lebih menguntungkan para elit dan oligarki, bukan masyarakat umum. Ketika melihat siapa yang memunculkan ide dan merancang proyek ini, tidak jarang kita menemukan bahwa kepentingan ekonomi para pemilik modal besar menjadi prioritas.

Penggusuran menjadi isu yang tak terhindarkan dalam proses pembangunan IKN. Sejumlah warga yang mendiami daerah sekitar lokasi proyek dihadapkan pada keniscayaan untuk meninggalkan rumah mereka. Pemerintah beralasan bahwa penggusuran ini diperlukan demi terwujudnya IKN yang ideal, namun realitasnya sering kali menunjukkan kurangnya perhatian terhadap nasib mereka yang terpaksa berpindah. Masyarakat yang telah menempati wilayah tersebut selama bertahun-tahun, bahkan beberapa di antaranya telah menjalani kehidupan turun-temurun, kini harus menghadapi penggusuran yang membawa banyak ketidakpastian.

Berita tentang penggusuran ini sering kali disampaikan secara terbatas oleh media, sehingga suara rakyat yang terdampak tidak mendapatkan sorotan yang layak. Ketidakadilan ini semakin nyata ketika warga yang terdampak penggusuran tidak diberikan solusi yang memadai untuk mendapatkan tempat tinggal baru. Masyarakat kecil bahkan kerap kali ditantang untuk berjuang sendiri, tanpa adanya dukungan yang cukup dari pemerintah. Penggusuran yang dilakukan tanpa perencanaan yang matang berpotensi menimbulkan konflik sosial dan meningkatkan jumlah pengungsi internal di negara kita.

Di tengah sorotan nasional dan internasional, pemerintah tetap berkomitmen untuk melanjutkan proyek IKN, tanpa memberikan perhatian yang seimbang pada dampak sosial yang ditimbulkan. Banyak pihak menganggap bahwa proyek ini adalah investasi jangka panjang untuk masa depan, tetapi adakah investasi itu sepadan dengan pengorbanan yang harus dibayar oleh rakyat biasa? Pada saat yang sama, proses pembangunan IKN juga menyisakan ketidakpastian dalam benak masyarakat, seperti bagaimana mereka akan bertahan hidup setelah rumah dan tanah yang mereka cintai dirampas untuk kepentingan pembangunan.

Proyek IKN ini juga memiliki tantangan besar terkait dengan pelibatan masyarakat. Minimnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan implementasi proyek menunjukkan rendahnya tingkat partisipasi publik. Proyek ini seharusnya tidak menjadi arena bagi oligarki untuk meraih keuntungan, melainkan harusnya dapat memberikan ruang bagi semua lapisan masyarakat untuk turut berperan.

Dalam konteks lebih luas, proyek IKN di Indonesia menyentuh banyak aspek mulai dari ekonomi, sosial, hingga budaya. Ketika semua stakehoders tidak bersinergi dan memperhatikan kepentingan rakyat, maka akan menimbulkan kesenjangan yang lebih besar. Oligarki bisa jadi akan terus merengkuh ansuran keuntungan dari proyek ini, sementara rakyat terpaksa merelakan hak-hak mereka atas tempat tinggal dan tanah. Ketidakadilan yang berpotensi lahir dari proyek IKN ini seharusnya menjadi perhatian serius agar tujuan pembangunan yang diimpikan tidak justru berakhir menjadi mimpi buruk bagi rakyat.