Presidential Threshold sebagai Bentuk Kepanikan Pemerintah Hadapi Pilpres 2019

Tampang.com- Sidang paripurna pengambilan keputusan RUU Pemilu di DPR hari kamis, (20-07-2017) sampai Jum'at, (21-072017), diwarnai aksi Walk out (WO) beberapa fraksi dar anggota DPR RI peserta sidang dari beberapa partai. Partai yang melakukan aksi Walk out antara lain Partai Gerinda, Partai Demokrat, PKS dan PAN. 

Salah satu fraksi yang dari awal sudah menolak keberadaan Presidential Threshold ini yaitu Partai Gerindra yang merupakan Partai bentukan Prabowo Subianto. Salah satu pemimpin sidang paripurna dari fraksi Partai Gerinda, Wakil ketua DPR, Fadli Jhon melakukan aksi walk out menolak Presidential Threshold. Fadli Jhon memimpin sidang karena menggantikan ketua DPR, Setya Novanto yang sudah berstatus tersangka kasus e-KTP.

Karena Fadli jhon melakukan aksi WO, sidang akhirnya dipimpin kembali oleh ketua DPR, Setya Novanto. Hal ini banyak menimbulkan reaksi dari beberapa anggota DPR RI yang berpendapat tidak pantas kalau Setya Novanto yang sudah ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus e-KTP memimpin jalannya sidang.

Wakil sekertaris jenderal partai Gerindra, Andre Rosiade, menilai sidang paripurna pengambilan keputusan RUU pemilu yang dipimpin Setya Novanto hanyalah sebagai aksi panggung rezim pemerintah dan partai pendukungnya. Andre juga menilai, presidential threshold yang terkesan dipaksakan merupakan bentuk kepanikan pemerintah menghadapi Pilpres 2019 mendatang.

"Apa yang terjadi pada sidang paripurna kemarin merupakan bukti bahwa pemerintah mulai panik dan takut kalah pada Pilpres 2019. Kekalahan Ahok pada Pilkada DKI Jakarta kemarin, membuat pemerintah membuat berbagai macam cara agar syarat pencapresan Tahun 2019 dikuasai rezim Jokowi dan pendukungnya" jelas Andre.

Andre juga menduga bahwa pengambilan keputusan RUU pemilu ini merupakan kehendak rezim pemerintah yang dipaksakan meskipun hal ini mengabaikan hasil keputusan Mahkamah Konstitusi ( MK ) yang sudah meniadakan sistem Presidential Threshold pada pemili serentak tahun 2019 mendatang.

"Saya menduga kalau pemerintah menginginkan adanya calon presiden tunggal dalam pilpres 2019. ini jelas menunjukkan bahwa Jokowi tidak berani menghadapi Prabowo dalam pertarungan di pilpres nanti, pemerintah sudah panik duluan" tambah Andre.

lebih jauh Andre juga mengingatkan bahwa janji kampanye Presiden Jokowi pada pilpres 2014 lalu salah satunya adalah menumbuhkan demokrasi yang lebih sehat. Kenyataannya sekarang, demokrasi hampir ditiadakan makanya tak heran jika banyak pihak menyebutkan bahwa pemerintah sekarang mulai menunjukkan pemerintahan yang otoriter.