Presiden Wanita dan Muslim Pertama Di Singapura

Tampang.com- Departemen Pemilu Singapura (ELD) kemarin mengatakan, bahwa hanya ada satu orang yang memenuhi syarat untuk menjadi presiden di Singapura. 

sejarah baru akan tercatat dalam perjalanan pemerintahan Singapura pada pekan ini. Mantan anggota serikat dan Ketua Parlemen Halimah Yacob akan menjadi presiden wanita pertama di negara-kota tersebut. 



momen ini menjadi penting karena selama ini tidak ada orang keturunan Melayu muslim yang menjadi pimpinan di negara tersebut. Bahkan untuk menjabat di jajaran eselon teratas di pemerintahan maupun tentara nasional. 

Halimah adalah satu-satunya kandidiat yang menerima Sertifikat Kesesuaian dan Sertifikat masyarakat. Dengan demikian dia akan menjadi presiden kedelapan Singapura dan wanita pertama yang memegang posisi kepala negara di Singapura.

Penetapan Halimah sebagai presiden rencananya akan secara resmi diumumkan pada Rabu mendatang. Kemudian, dia akan mulai bekerja pada keesokan harinya.



Etnis Melayu diketahui terakhir memegang kursi kepresidenan di Singapura pada 1965 dan 1970, di bawah pimpinan presiden Yusof Ishak. Kala itu adalah tahun-tahun awal kemerdekaan Singapura. Hingga kini wajah Yudof masih menghiasi uang kertas di negara tersebut. 



Halimah sebelumnya dikenal sebagai Ketua Parlemen Singapura. Pengalamannya menjabat Ketua Parlemen Singapura selama tiga tahun turut membantu Halimah dalam memenuhi syarat pencalonan. Dia mencalonkan diri sebagai kandidat dari sektor publik.

Sebelumnya ada empat kandidat lainnya dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh Departemen Pemilu Singapura. Pada Senin (11/9) kemarin, Departemen Pemilu Singapura menyatakan hanya ada satu Sertifikat Kelayakan yang dikeluarkan pihaknya. 



 

Departemen Pemilu Singapura tidak menjelaskan lebih lanjut soal alasan penolakan empat kandidat lainnya. Namun dua kandidat di antaranya yang berasal dari sektor swasta dilaporkan tidak memenuhi syarat soal memimpin perusahaan dengan nilai aset minimum SG$ 500 juta, atau memiliki pengalaman dan kemampuan sebanding dengan sektor publik