Presiden Prabowo Subianto Targetkan IKN Jadi Ibu Kota Politik pada 2028

Presiden Prabowo Subianto menetapkan target ambisius untuk menjadikan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai ibu kota politik Indonesia pada tahun 2028. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, setelah menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo dan sejumlah menteri di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (21/1/2025).

Basuki menjelaskan bahwa target tersebut merupakan bagian dari tahap kedua pembangunan IKN. “Pada tahap kedua, yang paling penting, Presiden menargetkan bahwa pada tahun 2028, IKN sudah resmi menjadi ibu kota politik,” ujar Basuki kepada awak media.

Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo menekankan pentingnya percepatan pembangunan IKN untuk mewujudkan target tersebut. Tahap pertama pembangunan yang meliputi infrastruktur dasar dan fasilitas utama telah dimulai sejak beberapa tahun lalu dan diharapkan selesai pada 2025. Tahap kedua, yang mencakup pengembangan fasilitas pemerintahan dan pemindahan lembaga-lembaga politik, menjadi fokus utama untuk mencapai tujuan pada 2028.

Menurut Basuki, pembangunan tahap kedua akan mencakup gedung-gedung pemerintahan utama, fasilitas diplomatik, serta infrastruktur pendukung seperti transportasi publik dan perumahan bagi para pegawai negeri sipil (PNS) yang akan dipindahkan. “Kami memastikan bahwa semua elemen pendukung telah siap sebelum 2028,” tambahnya.

Namun, proyek ini bukan tanpa tantangan. Proses pemindahan ibu kota melibatkan banyak aspek kompleks, mulai dari pendanaan hingga kesiapan masyarakat dan institusi yang akan dipindahkan. Pemerintah juga harus memastikan keberlanjutan lingkungan di tengah pembangunan besar-besaran tersebut.

“Kami terus berkoordinasi dengan semua pihak terkait, termasuk kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, untuk memastikan semua berjalan sesuai rencana. Pemerintah juga sangat memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan melibatkan masyarakat setempat dalam proses pembangunan,” kata Basuki.

Target ini mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk kalangan akademisi dan pelaku industri. Banyak yang menilai bahwa langkah ini akan mempercepat pemerataan pembangunan dan mengurangi beban Jakarta sebagai pusat pemerintahan.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Puan Maharani, menyatakan dukungannya terhadap visi Presiden Prabowo. “Pemindahan ibu kota ini adalah langkah besar untuk membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Kami di DPR akan terus mendukung kebijakan ini melalui regulasi dan pengawasan yang diperlukan,” ujarnya.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemindahan ibu kota ini bukan sekadar simbol perubahan, tetapi juga mencerminkan visi besar Indonesia untuk menjadi negara maju. “IKN akan menjadi pusat pemerintahan modern yang tidak hanya memprioritaskan efisiensi, tetapi juga keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Dengan target 2028, pemerintah berharap IKN dapat menjadi contoh keberhasilan pembangunan kota modern yang ramah lingkungan sekaligus menjadi pusat pemerintahan yang efisien. Semua pihak kini menanti langkah-langkah strategis pemerintah untuk merealisasikan target ambisius ini.