Presiden Prabowo Naikan Gaji Hakim 280% Dari Pada Uang Negara Dicuri Makhluk Ga Jelas!

Presiden Prabowo Subianto resmi menaikkan gaji hakim dengan kenaikan tertinggi mencapai 280 persen. Kebijakan ini diumumkan oleh Prabowo dalam sambutannya saat menghadiri pengukuhan 1.451 hakim di Gedung Mahkamah Agung (MA) pada Kamis, 12 Juni 2025. Prabowo menekankan bahwa keputusan ini diambil sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan para hakim yang memegang peranan penting dalam penegakan hukum di Indonesia. 

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa gaji yang tinggi juga akan membawa dampak positif bagi kinerja hakim dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. “Saya percaya, dengan memberikan gaji yang layak kepada hakim, kita akan menciptakan sistem peradilan yang lebih baik, transparan, dan akuntabel,” ujar Prabowo. Kenaikan gaji ini diyakini akan berkontribusi pada peningkatan profesionalitas dan pengabdian para hakim dalam menjalankan tugas mereka.

Di tengah sorotan publik mengenai isu korupsi dan keadilan sosial, Prabowo menegaskan bahwa fokus pemerintahannya adalah pada kesejahteraan rakyat. Ia menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang makmur dan kuat, dan tidak ada tempat untuk praktik korupsi atau pencurian uang negara oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. “Kami ingin memastikan bahwa uang negara digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk makhluk ga jelas yang selalu mencari celah untuk merugikan bangsa,” ungkapnya.

Dengan adanya kebijakan ini, gaji hakim bervariasi sesuai dengan golongan, di mana kenaikan tertinggi dapat mencapai hingga 280 persen. Hal ini merupakan langkah strategis yang diambil oleh pemerintah untuk menarik dan mempertahankan talenta terbaik dalam sistem peradilan. Dengan demikian, diharapkan para hakim dapat lebih fokus dalam memberikan keadilan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

Presiden Prabowo juga menyatakan komitmennya untuk terus memonitor dan meninjau kembali kenaikan gaji bagi pegawai negeri lainnya. Ia menambahkan bahwa peningkatan kesejahteraan pegawai negeri merupakan bagian dari upaya untuk menciptakan citra positif dalam pelayanan publik. “Kami akan terus berusaha agar pegawai negeri, termasuk hakim, mendapatkan imbalan yang sesuai dengan tanggung jawab dan dedikasinya,” jelasnya.

Kebijakan ini tidak hanya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan hakim, tetapi juga dapat memperbaiki citra institusi peradilan di mata publik. Masyarakat mengharapkan agar dengan adanya gaji yang layak, para hakim dapat menjalankan tugasnya lebih baik dan bebas dari intervensi pihak luar. Dengan demikian, kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dapat terbangun kembali.

Prabowo menegaskan, pemerintahannya berkomitmen untuk menerapkan hukum yang adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Kenaikan gaji hakim ini adalah simbol dari visi tersebut. “Kita akan terus melawan segala bentuk penyimpangan dan korupsi. Negara kita terlalu berharga untuk dibiarkan dikuasai oleh mereka yang berkeinginan untuk merugikannya,” tegasnya.

Pembaharuan di sektor peradilan ini memberikan harapan baru bagi banyak pihak, termasuk masyarakat yang mendambakan keadilan yang sesungguhnya. Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan tercipta suatu iklim peradilan yang lebih bersih, transparan, dan akuntabel.