Pramono Anung Tegaskan Rekrutmen PPSU Lewat Kelurahan: Saya Mau Hapus Ordal

Tampang.com | Balai Kota DKI Jakarta kembali dipadati ratusan pencari kerja pada Rabu (23/4/2025), sebagian besar dari mereka berharap bisa diterima sebagai Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) maupun petugas pemadam kebakaran (Damkar) dalam skema Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP). Antusiasme ini menjadi perhatian Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, yang langsung memberikan pernyataan tegas mengenai sistem rekrutmen.

Pramono menegaskan bahwa proses pendaftaran tidak seharusnya dilakukan langsung di Balai Kota, melainkan di tingkat kelurahan. Menurutnya, sistem rekrutmen yang baik harus terdesentralisasi agar lebih dekat dengan warga dan menghindari praktik-praktik kotor seperti "orang dalam" atau yang dikenal dengan istilah ordal.

“Saya mau sistem rekrutmen PPSU dan Damkar ini bersih dari ordal. Semua harus transparan, dilakukan lewat kelurahan, dan diakses secara terbuka. Tidak perlu ke Balai Kota,” tegas Pramono saat ditemui usai rapat di Balai Kota.

Gubernur yang baru menjabat ini memang dikenal vokal dalam membenahi sistem birokrasi dan pelayanan publik di Ibu Kota. Ia melihat posisi PPSU sebagai garda terdepan pelayanan lingkungan yang seharusnya bisa diakses secara adil oleh masyarakat, tanpa diskriminasi atau praktik nepotisme.

Saat ini, Pemprov DKI Jakarta telah membuka 1.100 lowongan PPSU dan 1.000 posisi Damkar. Tak hanya itu, sebanyak 506 posisi tambahan untuk PPSU juga direncanakan akan dibuka menjelang akhir tahun 2025 sebagai bagian dari program peremajaan layanan publik.

Pramono mengimbau warga untuk tidak mudah percaya pada calo atau oknum yang mengaku bisa "meloloskan" peserta dengan imbalan tertentu. Ia mengingatkan bahwa semua informasi resmi terkait rekrutmen dapat diakses secara gratis melalui situs jakarta.go.id/loker.

“Kalau ada yang minta uang, laporkan saja. Jangan percaya oknum. Semua info resmi ada di website. Kalau ada kendala, datanglah ke kelurahan, bukan ke Balai Kota,” ujarnya.

Upaya ini disambut baik oleh masyarakat dan pegiat antikorupsi yang menilai langkah Pramono sebagai bentuk nyata komitmen terhadap transparansi dan meritokrasi dalam pelayanan publik.

Menurut pengamat tata kelola publik dari Universitas Indonesia, Dr. Andi Wibowo, reformasi kecil semacam ini memiliki dampak besar terhadap kepercayaan masyarakat. “Ketika rekrutmen PPSU dilakukan terbuka dan adil, maka masyarakat kecil akan merasa diberi ruang yang sama. Ini penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah,” ujarnya.

Dengan pendekatan berbasis kelurahan dan pengawasan ketat terhadap praktik curang, Pramono berharap ke depan PPSU Jakarta benar-benar diisi oleh warga yang kompeten dan punya semangat pelayanan tinggi, bukan sekadar mereka yang punya koneksi.