Prabowo: TNI Selalu Dituduh Mau Jadi Diktaror, Padahal Kita Mundur Dengan Rela
Tanggal: 12 Mei 2025 22:44 wib.
Presiden RI Prabowo Subianto mengaku heran karena TNI selalu dicap sebagai kelompok yang ingin menjadi diktator. Dalam berbagai diskusi politik dan media, anggapan tersebut terus beredar, meskipun jika ditelusuri lebih dalam, banyak tentara di dunia ini yang rela mundur dari dunia politik dan kekuasaan. Hal ini membuat Prabowo merasa perlu mengklarifikasi pandangan tersebut guna memberikan perspektif yang lebih utuh mengenai peran TNI.
Dalam pandangan Prabowo, anggapan bahwa TNI berambisi untuk berkuasa secara otoriter merupakan suatu simplifikasi yang tidak akurat. TNI, sebagai institusi militer, selama ini telah menjalankan peran penting dalam menjaga stabilitas dan keamanan negara. Kemandirian TNI dalam politik bisa terlihat dari kenyataan bahwa banyak anggota militer memilih untuk mundur dari kursi kekuasaan demi menjaga citra lembaga tersebut. Hal ini menunjukkan komitmen mereka terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia.
Menurut survei, intensitas kepercayaan warga terhadap TNI masih cukup tinggi. Hal ini bisa dilihat dalam berbagai penelitian yang menunjukkan bahwa masyarakat merasa lebih aman dan terlindungi ketika TNI terlibat dalam menjaga keamanan dalam negeri. Kepercayaan ini mungkin berasal dari sejarah panjang TNI yang dikenal lurus dalam menjalankan misi-misi kemanusiaan maupun bantuan sosial di tengah komunitas, terlepas dari berbagai kontroversi yang ada.
Prabowo menjelaskan bahwa keberadaan TNI dalam konteks politik seharusnya bukan untuk mendominasi, tetapi lebih kepada memberikan dukungan kepada pemerintah dan masyarakat dalam menjaga ketertiban. Dalam situasi tertentu, keterlibatan TNI dapat dianggap perlu agar stabilitas nasional tidak terganggu. Meski demikian, Prabowo sangat menyadari pentingnya menjaga jarak antara militer dan politik. Sebagai mantan Jenderal TNI, Prabowo berkomitmen untuk memperkuat posisi TNI sebagai lembaga yang netral dan profesional.
Lebih lanjut, Prabowo juga menyoroti tantangan yang dihadapi oleh TNI dalam menjalankan tugas mulia mereka. Keterlibatan TNI dalam berbagai operasi kemanusiaan dan penanganan bencana menjadi salah satu contoh nyata di mana mereka tampil di garis depan untuk membantu masyarakat tanpa mengharapkan imbalan politik. Ini adalah bagian dari pengabdian mereka kepada negara, yang sekaligus menjadi alasan kuat mengapa harus ada pemahaman yang lebih baik tentang peran mereka.
Prabowo menilai bahwa penting bagi masyarakat untuk membedakan antara kelompok-kelompok tertentu yang memiliki kepentingan politik dengan TNI sebagai institusi. Tindakan beberapa individu atau kelompok yang mungkin berniat untuk melibatkan TNI dalam politik tidak bisa dijadikan representasi dari keseluruhan institusi tersebut. TNI sebagai lembaga harus terus menyerukan pentingnya pelaksanaan demokrasi yang sehat, serta mendorong partisipasi rakyat dalam proses politik.
Presiden Prabowo mengajak semua pihak, baik masyarakat maupun media, untuk lebih banyak berdiskusi dan bertukar pikiran tentang peran TNI dalam konteks kebangsaan. Hal ini penting agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh stigma negatif yang mungkin tidak mewakili realitas. TNI, menurut Prabowo, sudah sepantasnya diakui sebagai pilar penting dalam menjaga kedaulatan dan keamanan negara, tanpa perlu dilabeli sebagai kekuatan otoriter.