Prabowo Ingin Menaikkan Rasio Utang Jadi 50%, Airlangga: Itu Hanya Wacana

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto angkat bicara mengenai rencana Presiden terpilih Prabowo Subianto yang ingin meningkatkan rasio utang negara hingga 50% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Airlangga menegaskan bahwa rasio utang pemerintah akan tetap dipertahankan di sekitar 40%. Pernyataan ini disampaikan Airlangga pada Kamis, (11/6/2024) kemarin.

Menurut Airlangga, rencana peningkatan rasio utang menjadi 50% yang disampaikan oleh adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo, hanyalah sebatas wacana. Ia menegaskan bahwa pemerintah tetap fokus pada upaya mempertahankan rasio utang di bawah 40%. "Ya itu kan wacana aja yang dibahas," ujarnya, mengomentari pernyataan Hashim terkait rencana tersebut.

Airlangga yang juga pernah menjabat sebagai Ketua Pengarah Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran, menambahkan, "Sekarang kita tidak membicarakan itu, kita tetap konsentrasi di bawah 40%."

Sebelumnya, Hashim Djojohadikusumo telah mengungkapkan bahwa pemerintahan yang dipimpin kakaknya nantinya akan menaikkan batas utang negara hingga 50% dari posisi saat ini, yakni 39% terhadap PDB. Hal ini dilakukan untuk mendanai program belanja ambisius Prabowo dan Gibran, salah satunya program makan bergizi gratis. Kebijakan ini direncanakan akan ditopang oleh peningkatan pendapatan pajak dan tim Prabowo telah berkonsultasi dengan Bank Dunia terkait rencana tersebut.

"Ideanya adalah untuk meningkatkan pendapatan dan meningkatkan tingkat utang," ujar Hashim, yang juga menyatakan bahwa 50% adalah tindakan yang bijaksana menurut Bank Dunia.

Namun demikian, berdasarkan hukum Indonesia, rasio ulang terhadap PDB tidak boleh melebihi 60%. Hashim menegaskan bahwa Prabowo tidak akan menerapkan kebijakan ini tanpa adanya peningkatan penerimaan negara, baik dari pajak, cukai, PNBP, dividen, royalti, maupun sumber pendapatan lainnya. "Kami tidak ingin menaikkan tingkat utang tanpa meningkatkan pendapatan," papar Hashim.

Sebaliknya, Ketua Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Sufmi Dasco Ahmad, menyanggah pernyataan Hashim. Ia menegaskan bahwa pemerintahan ke depan akan tetap menjaga batasan defisit APBN 2025 sebesar 3% dari produk domestik bruto (PDB). Dasco juga memastikan bahwa rasio utang terhadap PDB dalam APBN 2025 akan tetap di level yang telah dijaga selama ini, yakni di kisaran 30%.

"Pemerintah tetap teguh pada komitmen pengelolaan fiskal yang berkelanjutan dan hati-hati," tegas Dasco.

Dalam menghadapi rencana peningkatan rasio utang negara, perlu adanya penyesuaian kebijakan fiskal yang tepat. Upaya untuk meningkatkan pendapatan negara dan menjaga keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran menjadi kunci dalam mengatasi masalah ini. Selain itu, perlunya koordinasi dan konsultasi yang baik antara pihak-pihak terkait, termasuk dengan lembaga internasional seperti Bank Dunia, agar kebijakan yang diambil dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian tanah air.