PKS dan “Janji yang Tercederai”: Mengapa Keputusan Terkait Anies Baswedan Bisa Memicu Turunnya Suara PKS di 2024

Politik itu sensitif. Sekali suara pemilih merasa dibelokkan dari ekspektasi mereka, dampaknya bisa berlangsung jauh melewati satu kontestasi. Bagi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dinamika Pilkada Jakarta 2024 bukan sekadar soal kalah-menang kontestasi lokal, tetapi mencerminkan aneurisma kepercayaan politik yang berpotensi memengaruhi peta suara nasional di masa depan.

Janji Politik: Nilai Katalis Kepercayaan Pemilih

Di dunia politik, janji bukan sekadar retorika. Ia adalah kontrak tanpa tindakan hukum, tetapi dengan nilai moral di mata pemilih. Ketika sebuah partai berjanji atau memberi harapan tertentu kepada basisnya, pemilih akan menginternalisasi bahwa partai tersebut mengerti dan mewakili aspirasinya. Ketika harapan itu tak terpenuhi, kecewa pun berakar.

Ini bukan sekadar pemikiran normatif. Di Pilkada Jakarta 2024, PKS awalnya mendukung pencalonan Anies Baswedan — figur yang populer dan punya basis pemilih kuat, termasuk di kalangan pemilih Islam moderat-konservatif yang juga menjadi salah satu segmen dasar PKS. Namun dukungan itu kemudian dicabut, dan PKS memilih untuk bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju Plus yang mengusung pasangan lain.

Perubahan arah dukungan ini kemudian menyulut kritik tajam dari sejumlah loyalis Anies, termasuk Geisz Chalifah yang menyebut bahwa PKS “tidak mengantisipasi kemarahan warga Jakarta”—terutama para pendukung Anies—yang merasa kecewa atas perubahan itu. Menurutnya, keputusan partai itu memicu kemarahan yang tidak hanya berdampak di Jakarta, tetapi juga merembet ke wilayah lain seperti Bekasi, Depok, dan Jawa Barat.

Jika kritik seperti ini hanya sebatas opini personal, mungkin bisa diabaikan. Namun banyak pengamat politik mengamati bahwa darah daging suara partai juga bersumber dari persepsi konsistensi dan integritas—nama besar figur yang sebelumnya didukung, jika sudah “ditinggalkan”, akan menciptakan kepingan kekecewaan yang terekam dalam memori kolektif pemilih.

Simfoni Kekalahan: Depok dan Basis Suara yang Terseret

Depok sering disebut sebagai salah satu basis kuat PKS selama puluhan tahun terakhir. Ketika dominasi itu runtuh dalam Pilkada terakhir, banyak analis politik lokal melihatnya bukan karena isu lokal semata, tetapi sebagai indikator gelombang kekecewaan terhadap PKS. Ini bukan argumen kosong: secara faktual, kemenangan suara yang sebelumnya solid berubah arah ketika pemilih merasa aspirasi mereka tidak lagi sama dengan arah partai.

Kekalahan di Depok ini, meskipun terjadi secara lokal, memunculkan narasi yang kuat: ketika partai dianggap melanggar “janji politik” — dalam hal ini konsistensi dukungan terhadap figur populer seperti Anies — maka konsekuensinya adalah erosi basis suara tradisional.

PKS di Kancah Nasional: 2019 vs 2024

Data suara nasional menunjukkan tren yang menarik dan juga dapat menjadi sinyal peringatan.


Pada Pemilu 2019, PKS memperoleh sekitar 8,21% suara sah nasional dalam perolehan suara legislatif.
Dalam Pemilu 2024, PKS berada sekitar 8,42% suara nasional—sebuah kenaikan kecil namun tetap di kisaran yang relatif stagnan.


Angka-angka ini menunjukkan bahwa PKS masih mempertahankan suara nasional pada level stabil, tetapi tidak mampu melonjak signifikan, meskipun mereka menargetkan angka besar sebelum pemilu sebelumnya.

Apakah stagnasi ini berbahaya? Dalam sistem electoral kompetitif seperti Indonesia, jawaban singkatnya adalah iya — partai yang stagnan cenderung kehilangan relevansi dibanding pesaing yang terus berkembang, apalagi jika kehilangan momentum figur sentral yang berpotensi memikat suara.

Ancaman 2029: Ketika Pemilih “Tak Terikat” Beralih Arah

Skenario 2029 semakin nyata jika PKS kehilangan jalur pemilih potensial yang selama ini tertarik melalui hubungan dengan figur seperti Anies. Ini bukan spekulasi kosong: pemilih modern menjadi lebih rasional, tetapi juga lebih mudah kecewa ketika ekspektasi tidak terpenuhi. Ketidakpastian politik di 2029 bisa membuat sebagian pemilih semula condong ke PKS mencari alternatif lain—entah itu partai lain, figur independen, atau bahkan golput.

Dalam konteks ini, tanpa figur sentral yang kuat dan proses konsolidasi yang transparan, PKS bisa berada dalam risiko stagnasi suara atau bahkan penurunan dibanding 2024—terutama bila narasi “partai yang tidak konsisten” terus menguat di media sosial dan ruang publik.

Kepemimpinan Partai: Figur Presiden PKS yang Kurang Terkenal

BERBEDA DENGAN beberapa partai lain yang memiliki figur sekelas Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, atau bahkan Anies Baswedan sendiri, Presiden PKS periode 2025–2030 kurang dikenal luas di publik umum. Ini menciptakan masalah ganda: bukan hanya kehilangan koneksi dengan basis pemilih yang kecewa, tetapi juga kesulitan membangun narasi positif yang kuat di luar segmen pemilih tradisional PKS.

Harga Tinggi Ketidakkonsistenan Politik

Langkah PKS dalam mencabut dukungan kepada Anies Baswedan mungkin tampak sebagai keputusan taktis dalam konstelasi koalisi. Namun dampaknya jauh lebih strategis: ia merusak kepercayaan pemilih yang sudah terbentuk, memicu kekecewaan, dan menciptakan celah besar yang bisa dimanfaatkan pesaing politik.

Jika PKS ingin menghindari penurunan suara signifikan di 2029, maka partai perlu:


Memperbaiki hubungan dengan basis pemilih yang kecewa,
Memperkuat komunikasi nilai dan konsistensi politik,
Mengangkat figur sentral yang populer dan dipercaya publik, dan
Mengelola narasi partai secara transparan.


Tanpa langkah-langkah ini, stagnasi suara bisa berubah menjadi penurunan yang nyata — sebuah harga yang mahal dalam dinamika politik modern yang bergerak cepat dan selalu diukur oleh persepsi publik.