Pipin Sopian: 10 Tahun PKS Selalu Kritis dan Konstruktif, Menolak Kebijakan yang Memberatkan Rakyat

Pipin Sopian, Jubir Partai Keadilan Sejahtera (PKS), telah menyatakan bahwa pemilu terakhir (2024) di Indonesia tidak berjalan dengan baik, dan ada kecacatan dalam proses demokrasi. Menurutnya, rakyat berharap kepada pemerintah baru untuk membawa perbaikan dalam demokrasi, menciptakan lapangan kerja yang baik, tanpa mengancam pihak lain, dan tanpa membatasi proses demokrasi itu sendiri.

Selama 10 tahun terakhir, PKS telah memainkan peran kritis dan konstruktif dalam bidang politik di Indonesia. Partai ini menolak kebijakan-kebijakan tertentu yang dianggap tidak menguntungkan rakyat, seperti:


penolakan terhadap Undang-Undang Ibu Kota Nusantara (IKN),
penolakan kenaikan biaya haji, serta
penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja.


Alumni Ilmu Politik UI ini menegaskan bahwa penolakan tersebut bukanlah usaha sabotase terhadap pemerintah, melainkan bagian dari upaya rasionalisasi terhadap proses kebijakan yang dianggap kurang tepat.

Sebagai partai oposisi, PKS telah berusaha menjalin kerjasama dengan pemerintah yang berkuasa untuk kepentingan rakyat.

Menurut Pipin Sopian, kerjasama antara pemerintah dan oposisi haruslah difokuskan pada kepentingan rakyat, tanpa terjebak dalam politik yang mengancam stabilitas negara. PKS menekankan perlunya adanya dialog yang konstruktif antara pemerintah dan oposisi guna mencapai kesepakatan yang berpihak kepada kepentingan rakyat.

Dalam pandangan PKS, peran oposisi yang kritis dan konstruktif sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan pemerintah benar-benar menguntungkan rakyat. Partai ini bertekad untuk terus memberikan voice of reason dan kontrol sosial terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintah, sekaligus memberikan alternatif-alternatif kebijakan yang lebih baik demi kesejahteraan rakyat.

Pernyataan Bakal Calon Bupati Purwakarta dari PKS ini mencerminkan tekad PKS untuk tetap menjaga prinsip-prinsip demokrasi dalam bertindak di panggung politik. Harapannya adalah agar perbaikan dalam demokrasi dan lapangan kerja dapat tercapai tanpa mengorbankan proses demokrasi itu sendiri.