Pimpinan KPK Usur Partai Politik Dapat Dana Besar dari APBN Agar Tak Korupsi

Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto mengusulkan agar partai politik di Indonesia mendapatkan dana besar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai langkah strategis untuk mengurangi praktik korupsi yang marak terjadi di negeri ini. Menurut Fitroh, satu dari sekian banyak penyebab utama korupsi adalah mahalnya sistem politik yang harus dijalani para calon pejabat untuk bisa berkompetisi dalam pemilihan, baik di tingkat desa hingga presiden.

Dalam pemaparannya, Fitroh mengemukakan bahwa biaya untuk menjadi seorang pejabat publik cenderung mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun ke tahun. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi para calon politikus, yang tidak jarang harus mengeluarkan dana besar untuk kampanye, logistik, dan berbagai kebutuhan lainnya saat meraih suara publik. Dampak dari situasi ini, menurutnya, sering kali memaksa mereka untuk melakukan korupsi guna menutupi biaya yang telah dikeluarkan untuk meraih jabatan.

"Jika kita bisa memberikan dukungan finansial yang cukup kepada partai politik dari APBN, diharapkan partai-partai tidak perlu lagi mengandalkan penggalangan dana yang berpotensi menyebabkan penyimpangan," ujar Fitroh dalam sebuah seminar tentang pencegahan korupsi yang dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat dan pejabat pemerintahan.

Usulan ini menarik perhatian banyak pihak, terutama mengingat fakta bahwa banyak kasus korupsi di Indonesia berakar dari pemberian uang secara ilegal yang diharapkan dapat membiayai kebutuhan kampanye para calon. Partai politik yang berjalan pada jalur yang benar dan memiliki dukungan dana cukup akan berpeluang lebih besar untuk tidak terjerumus dalam praktik-praktik yang merugikan negara.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh berbagai lembaga independen, kültur politik di Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh unsur uang. Pada saat calon legislatif bahkan calon kepala daerah harus mengeluarkan miliaran rupiah untuk hanya sekedar merebut kursi, maka potensi untuk melakukan tindakan korupsi semakin tinggi. "Kami berharap, dengan dukungan dana dari negara, partai politik dapat lebih fokus pada program yang berorientasi pada publik ketimbang mengincar keuntungan finansial pribadi," tuturnya.

Fitroh juga menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana yang diberikan kepada partai politik tersebut. Rancangan pengawasan yang ketat harus diterapkan untuk memastikan bahwa dana publik digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, diharapkan dapat terciptanya iklim politik yang lebih bersih dan lebih bebas dari korupsi. 

Selain itu, upaya mendapati dukungan keuangan dari APBN juga bertujuan untuk menciptakan kesadaran di kalangan masyarakat tentang pentingnya pemilihan dan dukungan terhadap partai politik yang berintegritas. Jika partai politik memiliki dana yang cukup dari pemerintah, rakyat diharapkan lebih percaya pada kemampuan mereka untuk menjalankan pemerintahan dan tidak terpengaruh dengan janji-janji kosong atau praktik-praktik curang lainnya.

Kedepannya, skema pendanaan ini bisa jadi menjadi formula baru dalam pencegahan korupsi di Indonesia. Dengan adanya dukungan yang kuat dari pemerintah, diharapkan para politician dapat kembali ke jalur yang benar dan memprioritaskan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi. Penggalangan dukungan dari APBN ini bisa menjadi langkah strategis untuk membangun sistem politik yang lebih sehat dan berkeadilan.