Pertemuan Prabowo-Megawati Fokus pada Diskusi Ide, Bukan Koalisi PDIP

Tampang.com | Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tidak membahas rencana bergabungnya PDIP ke dalam koalisi pemerintah. Hubungan kedua pihak tetap baik, dengan Megawati masih menjabat sebagai Pengarah BRIN.


Pertemuan Empat Mata Tanpa Bahas Koalisi

Prasetyo Hadi menyatakan bahwa pembicaraan antara Prabowo dan Megawati bersifat tertutup dan hanya dihadiri oleh kedua tokoh. “Kita nggak tahu ya, pembicaraan hanya berdua, hanya empat mata. Rasa-rasanya bukan perkara itu (koalisi),” ujarnya. Ia menambahkan bahwa tidak semua partai perlu bergabung dengan pemerintahan untuk menjaga dinamika demokrasi.

PDIP Tetap Berperan Meski di Luar Koalisi

Meski PDIP belum bergabung dengan koalisi pendukung pemerintah, Prasetyo menekankan bahwa hubungan antara partai tersebut dengan pemerintahan tetap harmonis. Megawati masih aktif sebagai Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), menunjukkan kolaborasi yang berjalan baik.

Suasana Hangat dan Diskusi Mendalam

Pertemuan yang berlangsung di kediaman Megawati di Menteng, Jakarta Pusat, pada 7 Maret 2025 itu berjalan selama 1,5 jam. Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, yang hadir di lokasi (meski tidak ikut dalam diskusi), menggambarkan suasana pertemuan sebagai hangat dan akrab. Meski topik spesifik tidak diungkap, diduga percakapan berkisar pada pertukaran ide tentang masa depan Indonesia.

Politik Dinamis Tanpa Tekanan Koalisi

Pernyataan Prasetyo mengindikasikan bahwa pemerintahan Prabowo tidak memaksakan partai oposisi seperti PDIP untuk bergabung dalam koalisi. Pendekatan ini mencerminkan sikap inklusif, di mana kerja sama bisa terjalin tanpa keharusan bergabung secara formal.

Pertemuan ini memperlihatkan upaya menjaga komunikasi politik yang sehat antara pemerintah dan oposisi. Fokus pada diskusi ide, bukan koalisi, menandakan prioritas pada kebijakan ketimbang kepentingan jangka pendek politik praktis.