Pengamat: PPP Harus Sepakati Dulu Aturan Calon Ketum Eksternal Sebelum Bahas Nama Jokowi

Jakarta, Tampang.com – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tengah dihadapkan pada dilema internal terkait pemilihan ketua umum. Pengamat Politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, menilai bahwa PPP harus mencapai kesepakatan internal terlebih dahulu mengenai boleh tidaknya tokoh eksternal menjadi ketua umum, sebelum membahas nama-nama besar seperti mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

 

"Ada yang berpendapat siapa pun boleh jadi ketum asalkan bisa bawa PPP lolos ke Parlemen, dan ada pihak-pihak lain di PPP yang mengatakan bahwa siapa yang mau jadi ketum PPP harus sesuai AD/ART di mana calon ketum PPP minimal 1 tahun jadi pengurus di PPP," kata Adi Prayitno saat dihubungi wartawan, Kamis (29/5/2025).

"Itulah yang sampai hari ini tidak clear apakah PPP boleh mencalonkan non-kader sebagai ketua umum," sambungnya.


Peran Jokowi Sebagai Daya Dorong Elektoral

Jika perdebatan di internal selesai, PPP baru bisa mendiskusikan nama-nama eksternal yang selama ini digadang-gadang menjadi ketum. Adi mengatakan, langkah PPP yang melirik Jokowi sebagai calon ketum cukup masuk akal. Nama besar Jokowi diyakini dapat memenuhi kebutuhan partai untuk kembali lolos ke parlemen pada Pemilu 2029.

"Saya kira wajar kalau PPP juga merilik Jokowi untuk dinominasikan sebagai calon ketua umum PPP karena PPP itu berharap betul di 2029 lolos lagi ke Parlemen," kata dia.

Adi Prayitno menambahkan, PPP pasti tengah mencari figur yang bisa menjadi daya dorong elektoral partai, salah satunya melalui Jokowi yang bukan kader PPP. Namun, Adi mengingatkan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden ke-7 tersebut.

"Kalau misalnya Jokowi masuk nominasi dan PPP mempersilakan Jokowi, mau atau tidak itu saja, karena kuncinya ada di Jokowi," ucap dia.


Harapan PPP untuk Kembali ke DPR

Sebelumnya, Ketua Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Ade Irfan Pulungan juga menilai Jokowi dapat mengantarkan partai berlambang Ka'bah itu kembali ke DPR pada 2029. Menurutnya, Presiden ke-7 Republik Indonesia itu merupakan sosok yang layak memimpin PPP untuk periode berikutnya.

“Kalau ada yang menawarkan beliau menjadi Ketua Umum PPP, itu sangat luar biasa. Dan kalau dia merespons itu, menurut saya sebuah anugerah bagi PPP," ujar Irfan saat berbincang dengan Kompas.com, Selasa (27/5/2025).

"Insya Allah kalau PPP dipimpin oleh Pak Jokowi, insya Allah bertiga dan kembali ke Senayan. Mudah-mudahan bisa menjadi lima besar sehingga mendapat pimpinan di DPR," sambungnya.

Sebagai informasi, PPP untuk pertama kalinya gagal mendapatkan kursi di DPR sejak mengikuti pemilihan umum (pemilu) sejak 1977. Dalam Pemilu 2024, partai berlambang Ka'bah itu mendapatkan 5.878.777 suara atau 3,87 persen suara, yang tidak mencapai ambang batas parlemen (parliamentary threshold/PT) sebesar 4 persen.

 

Menurut Irfan, pengalaman Jokowi di bidang politik dan pemerintahan sangat tepat untuk memimpin PPP. Apalagi, Irfan melihat Jokowi sebagai sosok yang mengerti sejarah dan perkembangan PPP selama ini.

"Tentu sosok-sosok yang seperti itu saya pikir cukup capable jika PPP itu dipimpin oleh orang yang sudah memiliki pengalaman politik yang cukup panjang, ya, dan cukup lama pengalaman dari pemerintahannya untuk bisa memimpin sebuah partai," ujar Irfan.

Irfan berharap, figur Jokowi dapat membawa pembenahan dan transformasi bagi partai. "Saya pikir figur Pak Jokowi yang cocok untuk memimpin PPP supaya ada pembenahan, ya, ada semacam pembaruan, ya, transformasi yang dilakukan oleh Pak Jokowi," ujar eks Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) itu.

Keterlibatan tokoh eksternal, khususnya Jokowi, dinilai sebagai jalan keluar bagi PPP untuk bangkit dari keterpurukan dan kembali meraih kursi di parlemen. Namun, semua itu bergantung pada kesepakatan internal PPP dan kesediaan Jokowi sendiri.