Peneliti Terorisme UI : Menkominfo tidak Menyelesaikan Masalah Terorisme malah Memperkeruh Suasana Media Sosial

Tampang.com-  Kasus pemblokiran Telegram yang dilakukan Kemenkominfo dengan alasan karena telegram sering digunakan ISIS dan jaringannya untuk berkomunikasi, menuai pro dan kontra. Tidak sedikit netizen yang mengeluh karena tidak bisa lagi mengakses telegram lewat web sitenya. Tidak sedikit netizen yang mengkhawatirkan pemerintah nantinya juga akan menutup media sosial lainnya bila dianggap media ini bisa jadi jalan ISIS atau jaringan terorisme lainnya melakukan komunikasi.

Peneliti terorisme dari Universitas Indonesia ( UI ), Ridwan Habib turut angkat bicara mengenai kasus ini. Habib menegaskan bahwa dengan menutup telegram tidak akan menyelesaikan masalah ini. "Bukan aplikasinya yang harus diblokir, tapi kontennya yang harus diawasa" tegas Ridwan.

Lebih jauh Ridwan Habib menjelaskan bahwa dengan ditutupnya telegram ini justru akan menyulitkan intelijen memantau pergerakan ISIS karena inteljen kita jadi tidak bisa menusup ke grup telegram ISIS. 

"Jika itu diblokir, pemantauan intelijen kita jadi jauh lebih sulit" jelas habib lagi. Penggunaan telegram sebagai salah satu media untuk ISIS berkomunikasi hanya salah satu metode saja, ISIS masih punya banyak cara untuk berkomunikasi seperti lewat WA, Line atau media sosial lainnya.

Menurut Ridwan Habib, menkominfo gagal memahami masalah esensi isis dan Telegram Channel. Menutup telegram justru akan menimbulkan resistensi dari masyarakat umum. "masyarakat akan jadi marah pada pemerintah, justru itu yang ditunggu oleh ISIS" tegas Ridwan.

Ridwan Habib yang juga merupakan Direktur Riset Indonesia Terorism Monitoring, menilai tindakan menkominfo ini tidak akan menyelesaikan masalah terorisme khususnya jalur komunikasi ISIS dan jaringannya tapi malah memperkeruh suasana di media sosial. "Sekarang ini yang berkembang justru Jokowi yang dikesankan menjadi diktator. Apa pak menteri ingin presidennya dibenci rakyat" ujar Ridwan.

Masalah terorisme, kominfo sudah semestinya meminta saran terlebih dahulu kepada instansi yang tekait dengan terorisme, "ranah kominfo tidak tidak disitu, itu ranah intelijen siber, lembaga sandi negara yang akan menjadi badan sandi dan siber negara, bukan ranah kominfo" tegas Ridwan Habib.

Bayangkan jika ISIS menggunakan media sosial lainnya, dan pemerintah juga melakukan tindakan untuk menutup semua media sosial yang dianggap digunakan sebagai alat komunikasi ISIS atau jaringan terorisme lainnya, kita bisa kembali di jaman saat  menggunakan Handphone hanya untuk sms dan telphon saja.