PDI-P Akan Pro Pemerintahan Prabowo Jika Visi Sama Meski Tak Dapat Jatah Menteri

Ketua DPP PDI-P Said Abdullah telah mengumumkan bahwa partainya akan memberikan dukungan kepada pemerintahan Prabowo Subianto. Hal ini menjadi perhatian publik karena sebelumnya terdapat indikasi bahwa PDI-P, sebagai partai oposisi, mungkin tidak akan bersedia bekerja sama dengan pemerintahan yang dipimpin oleh Prabowo. Meskipun PDI-P siap mendukung pemerintahan Prabowo, partai ini mengklaim bahwa tidak masalah jika mereka tidak mendapatkan jatah menteri di dalam kabinet Prabowo.

Menurut Said Abdullah, PDI-P memiliki visi yang sejalan dengan Prabowo Subianto dalam upaya memajukan bangsa. Meskipun posisi menteri bukanlah hal yang utama bagi partai, PDI-P memiliki komitmen untuk turut serta dalam membangun kebijakan yang pro rakyat. Meskipun tak mendapat jatah menteri, PDI-P berjanji akan berkontribusi dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintahan.

Terlepas dari pernyataan tersebut, terdapat pernyataan dari Gerindra yang menyebutkan bahwa Prabowo Subianto berkeinginan untuk membentuk "zaken kabinet", yaitu kabinet yang diisi oleh para pakar di bidangnya. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar di kalangan masyarakat, terutama terkait dengan peran partai politik dalam kabinet. Jika Prabowo benar-benar mengedepankan kriteria keahlian dalam pembentukan kabinetnya, peran partai politik mungkin tidak sebesar dalam penentuan posisi menteri di dalam kabinet.

Meski demikian, sikap PDI-P yang tetap pro terhadap pemerintahan Prabowo Subianto meskipun tanpa jatah menteri menunjukkan kematangan politik partai ini. Keputusan PDI-P untuk fokus pada visi yang sejalan dengan Prabowo dalam menyelesaikan masalah-masalah nasional di atas kepentingan jatah menteri merupakan langkah yang patut diapresiasi. Hal ini juga bisa dianggap sebagai bentuk keseriusan dalam membangun kolaborasi antarpartai untuk kepentingan nasional.

Selain itu, keputusan PDI-P ini juga menunjukkan bahwa partai tersebut tidak terjebak dalam dinamika politik yang hanya mempertimbangkan kepentingan partikular semata. Dukungan PDI-P terhadap pemerintahan Prabowo secara prinsipil dikarenakan visi yang sejalan, bukan karena pertimbangan kepentingan jatah menteri. Hal ini merupakan sinyal positif bagi stabilitas politik di Indonesia, terutama setelah kontestasi politik yang cukup sengit dalam Pemilu 2019.

Namun, meskipun PDI-P telah menyatakan dukungannya terhadap pemerintahan Prabowo, tentu masih perlu adanya pembicaraan lebih lanjut terkait dengan bentuk kontribusi partai tersebut dalam pemerintahan. Kehadiran partai politik yang memiliki jumlah kursi terbesar di parlemen merupakan hal yang strategis dalam mendukung stabilitas pemerintahan. Oleh karena itu, pembicaraan terbuka antara PDI-P dan Prabowo Subianto akan menjadi langkah awal yang penting dalam membangun kolaborasi yang efektif.