NasDem Ungkap Sikap Surya Paloh soal Isu Presiden Kembali Dipilih MPR

Ketua DPP Partai NasDem, Willy Aditya, mengungkapkan sikap Ketum Surya Paloh terkait wacana pemilihan presiden kembali melalui MPR melalui amandemen UUD 1945. Willy Aditya menegaskan bahwa Surya Paloh dan NasDem sangat berhati-hati terkait isu fundamental dalam sistem kenegaraan tersebut.

Menurut Willy Aditya, dalam sebuah pertemuan, Surya Paloh memberikan instruksi kepada fraksi MPR untuk melanjutkan wacana tersebut, dan tidak berhenti di situ. Hal ini menunjukkan bahwa NasDem sangat berhati-hati dan mempelopori isu tersebut, serta diingatkan untuk tidak main-main dalam membahas hal yang sangat fundamental ini.

Willy Aditya juga menekankan bahwa wacana amandemen konstitusi ini harus dihadapi secara objektif dengan belajar dari pengalaman empat kali amandemen pada tahun 1999-2002. Menurutnya, hal ini harus diambil sebagai pembelajaran, bukan sebagai kritik yang sekedar berdasarkan ekstremitas berpikir yang empirik.

Lebih lanjut, Willy Aditya juga mengungkapkan bahwa NasDem saat ini sedang melakukan riset terkait isu ini. Ia juga menekankan pentingnya dialog dalam menghadapi isu tersebut. NasDem berencana memberikan rekomendasi kepada MPR periode selanjutnya untuk mengamandemen UUD 1945.

Bukan hanya NasDem, Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet), juga memberikan komentarnya terkait isu ini. Bamsoet menyatakan bahwa seluruh partai politik sepakat untuk melakukan amandemen penyempurnaan dari UUD 1945 yang ada, termasuk dalam hal penataan kembali sistem politik dan sistem demokrasi di Indonesia.

Dalam konteks ini, tampaknya Surya Paloh dan NasDem menjadi salah satu garda terdepan yang ingin memastikan bahwa proses amandemen tersebut dilakukan dengan hati-hati dan dengan memperhitungkan segala konsekuensinya. Sikap hati-hati ini sejalan dengan semangat meningkatkan kualitas demokrasi dan sistem politik di Indonesia.

Adanya riset yang dilakukan oleh NasDem juga menunjukkan bahwa partai tersebut tidak mengambil langkah ini dengan gegabah, namun dengan landasan data dan argumentasi yang kuat. Hal ini sejalan dengan semangat memperkuat landasan hukum dan perundang-undangan di Indonesia.

Dalam konteks perpolitikan Indonesia, amandemen UUD 1945 bukanlah hal yang mudah dan tidak bisa dianggap enteng. Proses ini harus melibatkan seluruh pihak secara bijaksana, termasuk pengalaman dari amandemen sebelumnya, agar Indonesia dapat melanjutkan perkembangan demokrasi dan sistem politik yang lebih baik kedepannya. Oleh karena itu, sikap hati-hati dan objektif yang diperlihatkan oleh Surya Paloh dan NasDem harus diapresiasi sebagai langkah yang konstruktif untuk memperkuat fondasi demokrasi Indonesia.