Mungkinkah Gatot Nurmantyo Di-HRS-kan

Tanggal: 30 Sep 2017 11:29 wib.
Selasa, 26 September 2017, Gatot Nurmantyo sudah menyampaikan laporan “intelijennya” mengenai rencana pembelian 5.000 pucuk senjata oleh institusi non-militer kepada Presiden Joko Widodo. Dengan begitu, “bola” kasus ini sudah ada di kaki Jokowi. Sekarang tinggal bagaimana Jokowi memainkannya.

Dan, permainan pun menjadi semakin menarik.

Gatot, seperti yang diakuinya, telah melakukan kesalahan karena telah menyampaikan, mungkin lebih tepatnya membocorkan, informasi yang katanya A1 itu kepada sejumlah purnawirawan perwira tinggi TNI yang menghadiri silahturahmi di Mabes TNI pada 22 September 2017. Gatot bersalah karena seharusnya informasi tersebut hanya diperuntukkan bagi Presiden RI.

Pertanyaannya, kenapa Gatot melakukan kesalahan yang seharusnya bisa dihindarinya? Kenapa setelah Menko Polhukam Wiranto membeberkan informasi yang berbeda dengannya, barulah Gatot melaporkannya kepada Presiden?

Atau, mungkinkah sebelumnya Gatot pernah melaporkan informasi tentang 5.000 pucuk senjata tersebut kepada Presiden. Tetapi, karena Presiden terkesan tidak atau belum juga meresponnya, Gatot pun dengan terpaksa sengaja membocorkannya.

Seandainya kesalahan itu disengaja, pastinya Gatot bukan saja sudah mengukur resiko yang bakal dihadapinya, tetapi juga telah menyiapkan langkah-langkah yang akan dijalankannya. Bahkan, Gatot sudah menyiapkan Rencana A, Rencana B, dan seterusnya.

Lantas, apa yang memaksa Gatot melakukan kesalahan yang disengajanya?

“ ...Situasi yang sekarang ini yang sama-sama kita harus waspadai, ada semacam etika politik yang tidak bermoral, atau dikatakan pada saat ABRI yang dulu, itu terjadi sekarang ini.

Sehingga suatu saat apabila kami yang junior ini melakukan langkah di luar kepatutan para senior, itu karena kami bhayangkari ...”

Menurut Gatot, ada situasi yang patut diwaspadai. Dan, karena situasi tersebut ia akan melakukan langkah di luar kepatutan, atau di luar aturan atau bisa juga diartikan di luar tradisi.

Sebagaimana yang disampaikannya, pembelian 5.000 pucuk senjata itu masih dalam tahap perencanaan. Ini persis seperti isi dari rekaman suara Gatot yang memviral, “ ...ada kelompok institusi yang akan membeli 5.000 pucuk senjata, bukan militer ...”

Dari isi pidatonya terbaca jika Gatot dan TNI melihat adanya keterkaitan antara situasi yang harus diwaspadainya dengan rencana pembelian 5.000 pucuk senjata oleh institusi non-militer.

Intitusi non-militer yang dimaksud Gatot bukanlah institusi kelas recehan. Apalagi, Gatot pun mengatakan jika personel TNI pun akan dibeli.

Dengan “keluarnya” dan beredarnya informasi yang disampaikan oleh Gatot, maka persoalan ini menarik perhatian publik. Dan, karena sudah “bocor” atau sudah menjadi rahasia umum, maka mau tidak mau Jokowi harus menanggapi informasi yang disampaikannya.

Menko Polhukam Wiranto memang telah mengeluarkan data yang ditujukan untuk meluruskan informasi yang disampaikan Gatot. Terlepas dari apakah keterangan yang dikeluarkan Wiranto merupakan pelurusan atau tidak, ternyata isu ini telah mengangkat persoalan tentang administrasi pencatatan senjata.

Sebagaimana yang diberitakan, ada perbedaan catatan mengenai jumlah senjata yang dipesan oleh Badan Intelijen Negara. Polri mencatat BIN memesan 590 pucuk senjata pada PT Pindad. Sementara PT Pindad mencatat BIN memesan senjata sejumlah 517 pucuk.

Atas kesimpangsiuran data jumlah senjata ini, PT Pindad telah mengklarifikasinya. Lewat, Sekretaris Perusahaan PT Pindad Bayu A Fiantoro, perusahaan senjata itu menyatakan jumlah senjata yang dipesan BIN adalah 591 pucuk atau sama dengan data yang disampaikan Polri (Sumber: Tempo.co).

Sayangnya, dengan alasan tidak ingin berpolmik, Bayu enggan merinci merinci jenis senjata yang dipesan BIN. Hanya saja ia memastikan senjata pesanan BIN itu berspesifikasi non- militer dan bukan SS2-V2 seperti yang ramai dirumorkan.

Beredarnya rumor itu dikarenakan adanya informasi yang menyebut jika BIN pernah mengajukan permohonan pemesanan senjata berstandar TNI kepada Kemenhan. Oleh Menhan Ryamizard Ryacudu, permohonan tersebut ditolak.

"Tadinya kami larang, awalnya karena standar (TNI). Tapi kemudian sudah minta yang bukan standar, jadi senjata itu tidak terlalu mematikan," kata Ryamizard di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Selasa 26 September 2017 (Sumber: Tempo.co).

Seperti yang sudah dipersiapkan. Setelah informasi Gatot Nurmantyo dicoba untuk dibantah, sebuah video yang memperlihatkan sekelompok orang berpakaian mirip anggota Polri yang tengah menembakkan sejenis rocket propelled grenade  (RPG) beredar di dunia maya. Video itu juga diunggah oleh akun Instagram @tni_indonesia_update pada 26 September 2017.

Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto membenarkan sejumlah orang yang ada dalam video itu adalah anggota Polri. Namun, menurutnya, video itu diambil saat Polri masih menjadi bagian dari ABRI.

"Itu saat Polri masih bagian dari ABRI," kata Setyo pada 28 September 2017 (Detik.com).

Klarifikasi Setyo ini dibertakan Detik.com pada Kamis 28 September 2017 pukul 12:58 WIB.

Beberapa jam kemudian, keterangan Setyo berubah 180 derajat. Setya mengatakan senjata sejenis RPG yang dipakai oleh polisi dalam video yang tersebar di media sosial merupakan alat lama. Senjata itu pun digunakan hanya untuk pengenalan kepada anggota Brimob.

"Videoya video baru. Kalau dilihat smart phonenya, smart phone baru. Tetapi alatnya alat lama, pelontar Granat Infantery (PGI), PGI lama, untuk pengenalan senjata," kata Setyo di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jaksel, pada 28 September 2017 (Sumber: Detik.com)

Detik memberitakan perubahan penjelasan Setyo tersebut pada Kamis 28 September 2017 pukul 19:04 WIB.

Setyo memang perlu mengoreksi pernyataannya sebab dalam video yang beredar nampak sejumlah orang seperti tengah memotret dengan alat yang berbentuk seperti smartphone. Dan, saat Polri masih berada di ABRI, smartphone belum ada.

Namun, pelurusan Setyo atas klarifikasi yang disampaikan sebelumnya tersebut justru semakin menimbulkan pertanyaan, untuk apa Polri mengenalkan RPG dengan melatih Brimob menggunakannya?

Pertanyaannya, apakah informasi soal pembelian 5.000 pucuk senjata itu disasarkan Gatot kepada Polri dan BIN?

Jawabannya tidak tahu. Tetapi, jika menyimak isi rekaman suara Gatot,  pengungkapan informasi tersebut juga disasarkan pada oknumTNI yang dikomandoi oleh Gatot sendiri.

“ ...Bahkan TNI pun akan dibeli, jujur saya katakan, tidak semua institusi (TNI) bersih, ada yang punya keinginan dengan cara yang amoral untuk mengambil jabatan.

Saya berjanji, mereka akan saya buat merintih, bukan hanya menangis, biarpun itu jenderal, karena ini berbahaya...”

Jadi, jelas polemik ini bukan head to head antara Polri atau BIN dengan TNI. Tetapi, antara TNI dengan oknum-oknum yang memanfaatkan celah-celah prosedur pengadaan senjata, termasuk sistem pencatatannya.

Sebagaimana yang sudah diperkirakan, gegara pilihan sikapnya itu, Gatot Nurmantyo pun mendapat serangan.

Pada 28 September 2017, sejumlah foto layar dari artikel yang diposting situs resmi Kodam Mulawarman, Kodam-Mulawarman.mil.id, memviral di linimasa.

Secara garis besar, artikel yang sudah dihapus tersebut berisi nyinyiran kepada Budi Gunawan selaku Kepala BIN. Bukan hanya itu, lewat artikel tersebut situs resmi Kodam Mulawarman menyenggol Polri atas kasus chat mesum yang disangkakan kepada Rizieq Shihab

Lebih parah lagi, artikel tersebut memosisikan TNI sebagai institusi yang memiliki kedekatan dengan Muslim Cyber Army dan berseberangan dengan pendukung Ahok yang disebut dalam artikel tersebut sebagai Bani Taplak..

Pangdam Mulawarman Mayor Jenderal TNI Sonhadji sudah menyampaikan klarifikasinya. Ia mengakui jika pengunggah konten tersebut adalah anggotanya. Menurut penjelasannya, anak buahnya tersebut mendapatkan materi artikel yang diunggahnya dari percakapan WhatAapp.

Dan pada Jumat, 29 September 2017, penanggung jawab atas diunggahnya 3 artikel tersebut, Wakil Kepala Penerangan Kodam VI Mulawarman, Letkol Inf Muhammad Iqbal akhirnya dicopot dari jabatannya,

Tetapi, nasi sudah menjadi bubur. Unggahan artikel itu berbuah semakin membesarnya sentimen negatif pada Gatot Nurmantyo dan juga TNI. Politisi pun tidak menyia-nyiakan kesempatan emas ini untuk menyerang Gatot dan TNI. Kecaman bahkan hujatan pun menghujani linimasa jagad maya.

Artikel itu seolah menjadi penguat atas tuduhan-tuduhan yang dialamatkan kepada Gatot dan TNI sebelumnya. Contohnya, setelah rekaman suara Gatot beredar, akun @joxzin_jogja lebih dulu menyebarkan ilustrasi berjudul “Membongkar Gerombolan Akun-Akun Bayaran Pendukung Si Kopiah Putih”.

Sekali pun pelacakan netizen atas akun penyebar hoax ini sudah mengarah ke satu nama, tetapi, masih belum ditemukan satu simpul pasti antara identitas akun dengan pengelolanya. Karenanya, sosok di balik akun yang dari kicauannya begitu mendukung Jokowi dan Ahok masih belum diketahui.

Dua serangan kepada Gatot Nurmantyo tersebut masih tergolong ecek-ecek. Padahal, kelompok yang tengah dihadapi oleh Gatot adalah sekumpulan orang yang memiliki akses dan asset yang bisa jadi tidak terbatas.

Karena untuk menyerang Gatot secara fisik sangat sulit, maka yang paling memungkinkan adalah melakukan serangan untuk membunuh karakter Gatot.

Dengan hanya satu isu negatif, bahkan hanya hoax, Gatot akan dihabisi. Saat ini, dengan adanya polarisasi, sebuah isu akan diterima sebagai suatu kebenaran oleh satu kelompok dan ditolak oleh kelompok lainnya. Contohnya, chat mesum Habib Rizieq Shihab (HRS).

Masalahnya, si pembuat maupun si penyebar isu akan belajar dari kasus chat mesum HRS dan foto mesum Abraham Samad.

Dalam foto mesum Samad, jika melihat posisi Samad dan Fitriani Lim, jelas foto itu diambil oleh orang ketiga yang berada di dalam kamar satu kamar yang sama dengan pasangan yang sedang bugil tersebut. Artinya, Samad dan Fitriani berbuat mesum di hadapan orang ketiga.

Sementara chat mesum HRS-Firza Husaen dipenuhi kejanggalan mulai dari kronologis kejadian sampai pada materi chat-nya itu sendiri. Contoh yang paling menarik, obrolan HRS dalam sekali kirim diketik panjang kali lebar hingga berkalimat-kalimat. Mungkinkah HRS yang sedang horny masih bisa mengetik sepanjang itu?  

Karenanya isu negatif yang akan disarangkan kepada Gatot akan lebih sempurna dari sebelumnya. Dan, serangan itu tidak harus bermuatan seks.

Jika melihat serangan-serangan yang diarahkan kepada  Gatot sebelumnya, seperti soal pemakaian peci putih saat sholat Jumat bersama dengan peserta Aksi 212, Gatot akan dikaitkan dengan kelompok Islam radikal.

Tetapi, apapun itu, apakah akan dikaitkan dengan kelompok Islam radikal, seks, atau lainnya, Gatot Nurmantyo harus bersiap diri untuk di-HRS-kan.

Sumber:

https://www.kompasiana.com/gatotswandito/59cf01f9cd3bce4434292113/gegara-kesalahan-cantiknya-gatot-nurmantyo-bisa-di-hrs-kan
Copyright © Tampang.com
All rights reserved