Mungkinkah Gatot Nurmantyo dan Wiranto Bermain Dalam Satu Orkestrasi

Pada 24 September 2017, atau 2 hari setelah Radio Elshinta mencuit bocoran rekaman suara Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo yang menginformasikan adanya rencana pembelian 5.000 pucuk senjata militer oleh institusi non-militer, Menko Polhukam Wiranto memberikan keterangannya..

Dalam keterangannya, Wiranto membantah informasi yang disampaikan oleh Gatot saat menggelar pertemuan tertutup dengan purnawirawan perwira TNI di Mabes TNI pada 22 September 2017. Menurut Wiranto, jumlah senjata bukan 5.000 pucuk, tetapi hanya 500 pucuk senjata laras. Ke-500 pucuk senjata itu dibeli BIN dar PT Pindad.

Keterangan Wiranto tersebut kemudian diposisikan sebagai pelurusan atau klarifikasi atas informasi yang dibocorkan oleh Gatot. Dengan demikian, informasi yang dibocorkan oleh Gatot diposisikan sebagai hoax atau tidak benar.

Kurang dari seminggu setelah Wiranto memberikan keterangan pressnya, pada 30 September 2017, media memberitakan tentang ditahannya Stand Alone Grenade Launcher (SAGL) Kal 40x46 mm sebanyak 280 pucuk beserta 5.932 butir Amunition Castior 40 mm oleh BAIS TNI

Ratusan pucuk senjata beserta ribuan amunisi bikinan Bulgaria yang diakui sebagai milik Polri itu ditahan di Bandara Soekarno-Hatta sejak kedatangannya pada malam hari tanggal 29 September 2017.

Dengan diberitakannya penahanan persenjataan impor yang disertai foto berikut pengakuan dari Polri sebagai pemiliknya, maka secara otomatis informasi yang dibocorkan oleh Gatot telah mendapatkan pembenarannya.

Tetapi, informasi yang dibocorkan Gatot tidak akan mendapatkan kebenarannya jika data yang dikeluarkan oleh Wiranto sama persis dengan data persenjataan milik Polri yang ditahan oleh BAIS.

Pertanyaannya, kenapa data yang dikeluarkan oleh Wiranto berbeda dari data persenjataan bikinan Bulgaria yang didatangkan oleh Polri?

Padahal dalam keterangannya, Wiranto mengaku sudah mengonfirmasikan persoalan ini kepada Kepala BIN, Kapolri, Panglima TNI, dan pihak-pihak terkait lainnya. Terlebih, Wiranto pun turut menghadiri silahturahmi purnawirawan Pati TNI di Mabes TNI saat Gatot membocorkan informasinya.

Pengiriman persenjataan dari luar negeri ke Indonesia pastinya telah melalui serangkaian tahap perizinan. Sebelum dikirimkan dari negara asalnya sampai tiba dan diturunkan di Bandara Soeta, seluruh perizinan pastinya sudah dilalui. Dan, untuk itu pastinya membutuhkan waktu yang tidak sedikit.

Karenanya, sangat kecil kemungkinan jika Wiranto tidak mendapatkan informasi tentang rencana kedatangan ratusan pucuk senjata dan ribuan amunisi di Bandara Soeta.

Dalam soal pengumpulan informasi dan mengolahnya, Wiranto bukanlah sosok yang bisa dipandang sebelah mata. “Selamatnya” Wiranto dari konflik 1998 merupakan bukti nyata atas kemampuan dalam mengumpulkan dan mengolah informasi.

Bagi Wiranto yang pada saat reformasi bergulir memegang tongkat komando ABRI, keakuratan informasi menjadi kunci atas tindakan-tindakan yang harus diambilnya.

Dalam situasi di mana tidak jelas lagi siapa kawan siapa lawan, sedikit saja kesalahan pada informasi atau salah dalam mengolah data, maka sejarah perjalan bangsa ini tidak bakal seperti sekarang ini.

Bahkan, sebagai pemain kunci 1998, keterlambatan atas pasokan dan olahan informasi dapat mengakibatkan kerusakan fatal. Ketepatan Wiranto yang datang mendahului Prabowo Subianto ke Cendana untuk menemui Presiden Soeharo menjadi buktinya.

Karenaya tidak mengherankan jika dalam situasi politik tanah ar seperti sekarang ini, Wiranto mendapat kepercayaan sebagai Menko Polhukam.

Lantas, apakah mungkin hanya soal pengadaan senjata saja Wiranto tidak berhasil mendapatkan informasi utuh sehingga tidak mengetahui rencana kedatangan persenjataan di Bandara Soekarno Hatta?

Bagaimana pun juga, Gatot Nurmantyo adalah yunior dari Wiranto. Keduanya pun menapaki puncak karir kemiliterannya di jalur yang sama. Baik Gatot maupun Wiranto sama-sama menjabat Pangkostrad yang berlanjut dengan memangku jabatan KSAD sebelum kemudian menjadi panglima angkata bersenjata di republik ini.

Jika saja data yang dikeluarkan oleh Wiranto sama dengan data tentang persenjataan milik Polri yang ditahan oleh BAIS, sudah pasti serangan kepada Gatot akan semakin menggila. Stempel penyebar hoax sudah pasti dilekatkan pada Gatot Nurmantyo. Bebulian akan semakin menjadi-jadi.

Saat berlangsungnya referendum Timor Timur, Wiranto yang saat itu memegang tongkat komando tertinggi ABRI sempat merasakan perihnya mendapat serangan, bukan saja dari media nasional, tetapi juga media internasional.

CNN misalnya. Media internasional ini menayangkan rekaman Wiranto saat menyanyikan lagu lawas “Feeling”. Rekaman itu hanya ditayangkan setengah layar. Sementara setengaah lainnya ditampilkan rekaman seorang nenek yang tengah bersusah payah mendaki sebuah bukit kecil.

Sebagai senior dan purnawirawan TNI, Wiranto tidak mungkin membiarkan Gatot Nurmantyo “dilukai”. Apalagi jika luka itu sampai menjalar ke institusi yang saat ini dikomandoi oleh Gatot.

Sebagai Menko Polhukam, Wiranto tidak mungkin membiarkan polemik ini berlanjut dan memanas. Selain itu, Wiranto pun tidak akan membiarkan salah satu pihak dipersalahkan dalam persoalan ini.

Karenanya, Wiranto menyebut impor senjata yang dilakukan oleh Polri tidak akan mengganggu keamanan nasional.

"Bahwa tidak ada satu hal yang menyebabkan gangguan keamanan nasional, itu dulu saya jamin. Peristiwa ini, jadi yang saya jamin adalah bahwa masalah internal ini kita selesaikan dan tidak menganggu keamanan nasional," kata Wiranto di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur, pada 1 Oktober 2017 (Sumber: KOMPAS.COM)

Sebagaimana yang diberitakan, selama 3 tahun terakhir Polri sudah 3 kali melakukan pembelian persenjataan serupa. Lantas, kenapa baru pada pada 2017 yang dipermasalahkan. Begitu pertanyaan yang banyak dilontarkan oleh pengamat, politisi, akademisi, LSM.

Menurut Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Setyo Wasisto, pengadaan senjata tersebut sudah sesuai dengan prosedur, mulai dari perencanaan dan proses lelang.

"Kemudian proses berikutnya di-review staf Irwasum dan BPKP. Sampai dengan pengadaannya dan pembeliannya pihak ketiga dan proses masuk ke Indonesia dan masuk ke pabean Soekarno-Hatta," kata Setyo pada 30 September 2017 (Sumber: KOMPAS.COM)

Dalam kesempatan yang sama, Setyo membantah adanya penahanan persenjataan milik Polri oleh BAIS TNI.

"Dankor Brimob sudah tahu dan meminta rekomendasi ke BAIS TNI. Prosedurnya memang demikian, barang masuk dulu ke Indonesia kemudian untuk dikarantina dan dicek BAIS TNI. Lalu dikeluarkan rekomendasi TNI," ucap Setyo.

Menurut dia, jika dalam pengecekan tersebut, bisa jadi tidak diloloskan. Namun, hal itu belum pernah terjadi.

Namun, hasil rapat koordinasi yang dipimpin oleh Wiranto memutuskan sebanyak 280 senjata jenis Stand Alone Grenade Launcher (SAGL) Kal 40 x 46 milimeter tersebut akan dikeluarkan dengan menggunakan rekomendasi dari Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.

"SAGL 40 x 46 yang masih tertahan di Bea Cukai bandara Soetta akan segera dikeluarkan rekomendasi dari Panglima TNI," ujar Wiranto saat memberikan keterangan usai rapat koordinasi terbatas tingkat menteri di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, pada 6 Oktober 2017 (Sumber: KOMPAS.COM)

"Amunisi ada tiga macam, ada asap, ada gas air mata dan ada yang tajam. Amunisi tajamnya ini nanti dititip di Mabes TNI. Sehingga setiap saat kalau mau ambil dibutuhkan suatu proses untuk itu," kata Wiranto.

Dengan keputusan rapat koordinasi tersebut bisa dibilang informasi yang disampaikan oleh Gatot semakin mendapatkan pembenarannya.

Dan, jika pengadaan pengadaan persenjataan tersebut sudah menyelesaikan sejumlah prosedur, sama seperti pengadaan sebelumnya, maka ada kemungkinan jika penahanan persenjataan tersebut bukan karena faktor prosedur.

Dalam informasi yang dibocorkannya Gatot mengatakan, ““Situasi yang sekarang ini yang sama-sama kita harus waspadai, ada semacam etika politik yang tidak bermoral, atau dikatakan pada saat ABRI yang dulu, itu terjadi sekarang ini.”

Dari bocoran suara Gatot tersebut bisa ditarik kesimpulan jika masalahnya ada pada penyimpangan dalam penggunaan persenjataan, bukan pada prosedur pengadaannya.

Jika penahanan tersebut baru dilakukan pada pengiriman yang ketiga pada tahun 2017, maka terjadinya penyimpangan dalam penggunaan persenjataan tersebut baru dilakukan dan baru diketahui setelah pegiriman yang kedua. Atau, ada indikasi akan terjadinya penyimpangan setelah pengiriman yang ketiga.

Dan, kalau berkaca pada solusi yang dihasilkan oleh rapat koordinasi polhukam yang memutuskan agar amunisi tajam milik Polri yang diimpor itu diserahkan kepada pihak TNI, maka Gatot memiliki bukti yang menguatkan informasi yang disampaikannya.

Bukti tersebut pastinya tidak akan dibeberkan dan akan tetap dirahasiakan. Sama seperti misteriusnya keberadaan Jokowi saat berlangsungnya Aksi 411. Dan, sama juga seperti perbedaan status keamanan jelang 4 Desember 2016 di mana Polri menetapkan status Siaga 1, sementara pada 2 Desember 2016 status yang sama tidak diberlakukan. Padahal, jelang 2 Desember 2016 Polri mengatakan adanya rencana makar. Apa yang sebenarnya terjadi pada 4 Desember 2016?

Tetapi, apa pun itu, sebenarnya Wiranto bisa saja mengatakan jika persoalan tentang persenjataan Polri sudah tuntas tanpa menyebut adanya penyerahan amunisi tajam milik Polri kepada TNI. Apalagi, soal penahanan persenjataan milik Polri tersebut bisa diselesaikan pada saat rapat itu juga.

Tetapi, Wiranto tidak melakukannya. Wiranto lebih memilih untuk mengungkapkannya yang sama artinya dengan membenarkan informasi tentang adanya etika politik tidak bermoral yang disampaikan oleh Gatot.

Pertanyaannya, apakah Wiranto dan Gatot berada dalam satu orkestrasi yang sama? Ataukah, Wiranto mendukung Gatot dengan caranya sendiri?

Itulah pertanyaan yang tidak akan pernah mendapatkan jawabannya.