Mengapa Mundurnya Airlangga Sebagai Ketum Golkar Memicu Spekulasi Jokowi Akan Menguasai Partai Beringin?

Pengunduran diri Airlangga Hartarto sebagai ketua umum Golkar telah membuahkan tanda tanya dan spekulasi di tengah publik. Peristiwa politik itu dianggap sebagai upaya Joko Widodo menguasai partai berlambang pohon beringin setelah turun dari kursi presiden.

Di sisi lain, pihak Istana dengan tegas membantah mundurnya Airlangga berkaitan dengan Presiden Jokowi. "Tidak ada kaitannya sama sekali dengan presiden,“ kata Koordinator Stafsus Presiden, Ari Dwipayana, Senin (12/08).

Begitupun sejumlah elit Partai Golkar, yang menyebut tidak ada tekanan dan langkah ini diambil untuk mempertimbangkan soliditas di dalam jajaran Partai Golkar. Bagaimanapun, spekulasi sempat mencuat di tengah publik. Buktinya, tagline Airlangga mundur sempat menjadi topik pembicaraan utama di X – dulu bernama Twitter.

Pada Selasa (13/08) malam, Rapat Pleno DPP Partai Golkar memutuskan memilih Agus Gumiwang sebagai Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum Partai Golkar. Beberapa dari mereka berspekulasi ini sebagai upaya Jokowi untuk memperoleh kendaraan politik setelah dirinya tidak lagi menjadi presiden. Ada pula yang menyinggung soal kepentingan pilkada. Namun, akun lain juga mengaitkan adanya indikasi urusan hukum. Tapi sekali lagi, Koordinator Stafsus Presiden, Ari Dwipayana menegaskan

“Pengunduran diri Bapak Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar adalah pilihan atau hak pribadi beliau yang selanjutnya sepenuhnya menjadi urusan internal Partai Golkar. Jadi tidak ada kaitannya sama sekali dengan Presiden".

Airlangga, kata Arie, tetap menjalankan tugas sebagai Menko Perekonomian di kabinet. Sampai saat ini Bapak Airlangga Hartarto tetap menjalankan tugasnya membantu Presiden Jokowi sebagai Menteri Koordinator Perekonomian RI. Dari semalam sampai hari ini beliau mendampingi bapak presiden di Ibu Kota Nusantara. 

Direktur Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno mengatakan selama ini Airlangga Hartato dan Golkar diterjang hembusan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub). Tapi isu ini tidak pernah jadi kenyataan, sampai akhirnya Airlangga mengundurkan diri dari ketum Golkar.

“Selama ini memang isu terkait dengan Munaslub itu tak pernah sukses. Itu tentu sepertinya karena Airlangga mendapat dukungan dari internal Golkar dan sesuai dengan jadwal Munas Golkar itu di Desember akhir. Tapi sehari dua hari ini Airlangga secara terbuka mundur dan tentu saja membuat tanda tanya publik,” kata Adi.

Sebagai gambaran, hembusan Munaslub sudah terjadi sejak 2023 saat Golkar belum mengambil sikap menentukan calon presiden yang disebut pilihan Jokowi. Namun, saat itu Jokowi membantah melakukan intervensi Golkar dengan menyebut itu urusan internal Golkar. Terbaru, Ketua Dewan Penasihat Golkar, Luhut Binsar Pandjaitan kembali menyinggung Munaslub, pada hari Kamis. Ia mempertanyakan kesalahan Airlangga hingga ada pihak yang mendorong Munaslub Partai Golkar.

"Apa yang salah dengan Ketua Umum (Partai Golkar) Airlangga Hartarto? Saya di kabinet sama-sama dengan dia dan dia melaksanakan tugasnya dengan baik,” katanya.

Ia juga menyinggung Airlangga “mencapai prestasi yang cukup baik”. Dan, Luhut meminta kader Partai Golkar supaya tidak mau diintimidasi dan dipengaruhi pihak-pihak yang menginginkan munaslub. Sehari kemudian, Airlangga membantah isu itu. Tidak ada Munaslub, Munas bulan Desember, Di hari yang sama, Airlangga juga melakukan pertemuan dengan Presiden Jokowi, namun menteri koordinator perekonomian ini mengatakan isi percakapannya sebagai update ekonomi

Sabtu (10/08/2024), Airlangga dilaporkan telah mengirimkan surat pengunduran diri sebagai ketum Golkar. Dan, Minggu (11/08) kepada publik ia menyampaikan lengser orang nomor satu di partai berlambang beringin. Berdasarkan AD/ART Golkar, Munaslub adalah Musyawarah Nasional yang diselenggarakan dalam keadaan luar biasa dan memperoleh permintaan/persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 Dewan Pimpinan Daerah Provinsi. Keadaan luar biasa itu salah satunya, partai dalam keadaan terancam atau menghadapi hal ihwal kegentingan yang memaksa, Golkar pernah menyelenggarakan Munaslub pada 2016. Munaslub ini dipicu dualisme kepemimpinan dalam pengurusan antara Aburizal Bakrie dan Agung Laksono yang dimulai sejak akhir 2014.

Airlangga Hartato terpilih sebagai ketum Golkar periode 2019-2024 secara aklamasi. Golkar mengalami kenaikan jumlah kursi di parlemen dari 85 (2019) menjadi 102 (2024). Partai yang lahir era orde baru ini juga otomatis naik peringkat dari tiga menjadi dua di parlemen, Semua ini terjadi di era Airlangga Hartato.

“Karena memang Airlangga itu dinilai sebagai ketua umum yang sebenarnya sukses. Membuat Golkar naik, suaranya dipilih di 2024 dan juga dianggap sebagai menteri ekonomi yang juga sukses. Jadi itu yang sebenarnya membuat tanda tanya,” kata Adi.

Ada banyak faktor, dan ini masih sebatas teori, kata para pengamat politik. Mulai dari kebiasaan umum yang terjadi di internal Golkar dalam dinamika perebutan kursi ketum, faksi-faksi yang punya kepentingan berbeda, pilkada sampai kepentingan Jokowi.

Kebiasaan umum perebutan kursi ketum, Direktur Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno tak menutup kemungkinan mundurnya Airlangga disebabkan kecendrungan umum konflik Partai Golkar memperebutkan kursi ketum. Hal ini bisa dilihat dalam Munaslub yang terjadi pada 2016 menyusul konflik dualisme pengurusan berkepanjangan antara kubu Abu Rizal Bakrie dan Agung Laksono. Munaslub ini kemudian ditutup dengan pemilihan Setya Novanto sebagai ketum.

Jauh sebelum itu pada 2004, Akbar Tanjung yang telah membawa Golkar menjadi partai nomor satu di parlemen terdepak oleh Jusuf Kalla dari kursi ketua umum karena harus berurusan dengan hukum. “Jadi kalau tiba-tiba Airlangga mundur, ya ini tentu semakin memperpanjang, betapa memang suksesi kepemimpinan di Golkar itu selalu diwarnai oleh kondisi-kondisi tidak normal. 

Faksi yang kompleks dan kepentingan elit, Golkar merupakan partai besar yang memiliki banyak faksi. Dalam hal formal, partai ini setidaknya memiliki tiga sayap organisasi besar yaitu pemuda (AMPG, AMPI), wanita (KPPG) dan buruh (SOKSI, KSPSI, KORPRI). Partai ini memiliki 832.842 anggota.

Aditya Perdana, Direktur Eksekutif Algoritma mengatakan faktor “aksi yang kompleks ini memiliki kepentingan masing-masing yang kemungkinan berada di balik mundurnya Airlangga.

“Ya, karena satu itu ada kepentingan Golkar sendiri di mana faksinya itu cukup banyak. Kita harus paham itu… Belum lagi faksi Indonesia Barat, Indonesia Timur. Belum faksinya orang per orang. Belum lagi melihat ada HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) juga di situ, ada kelompok NU, macam-macam.” katanya.

“Mungkin orang-orang Golkar yang juga punya bukan hanya kepentingan politik tapi juga terkait dengan pemerintahan - Itu juga bertarung satu sama lain. Berkompetisi satu sama lain,” tambahnya.

Pilkada, Pendaftaran pasangan calon pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2024 akan berlangsung akhir bulan ini. Aditya menyebut proses pencalonan pilkada sebagai transaksional di setiap partai politik dalam menentukan koalisi di daerah-daerah. Ada kemungkinan kemunduran Airlangga dikaitkan dengan pilkada karena garis komando koalisi terpusat: Koalisi Indonesia Maju (KIM) dalam pemilu presiden tetap digunakan untuk pemilihan daerah-daerah.

“Itu nggak gampang untuk dikelola, karena tentu akan menimbulkan riak-riak kekecewaan. Bentuk ketidakpatuhannya segala macam,” kata Aditya.