Mendikti Satryo Kena Reshuffle, Gerindra Tegaskan Presiden Prabowo Punya Kewenangan

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, memberikan tanggapan terkait reshuffle yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto terhadap Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Satryo Soemantri Brodjonegoro. Muzani menegaskan bahwa keputusan untuk melakukan reshuffle adalah hak prerogatif Presiden Prabowo sebagai kepala negara.

Dalam pernyataan yang disampaikan di Gedung MPR, Jakarta Pusat, pada Rabu (19/2/2025), Muzani menjelaskan bahwa reshuffle adalah bagian dari kewenangan Presiden dalam mengevaluasi dan menilai kinerja menteri-menterinya. "Selama menjalankan tugasnya, Presiden memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi dan penilaian terhadap semua kinerja para pembantunya," ungkap Muzani.

Hak Prerogatif Presiden dalam Reshuffle, Gerindra, sebagai partai yang turut mendukung pemerintahan Presiden Prabowo, menegaskan bahwa keputusan reshuffle adalah bagian dari hak prerogatif yang dimiliki oleh setiap presiden. Muzani juga menambahkan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan efektivitas pemerintahan dan memastikan keberhasilan program-program yang diusung oleh Presiden.

"Presiden Prabowo, sebagai kepala negara, memiliki hak penuh untuk melakukan perubahan di kabinet demi kemajuan bangsa. Evaluasi terhadap kinerja menteri adalah bagian dari proses yang wajar dalam sebuah pemerintahan," lanjut Muzani.

Satryo Soemantri Brodjonegoro, yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), digantikan dalam reshuffle yang dilakukan oleh Presiden Prabowo. Meskipun alasan spesifik penggantian Satryo belum diungkapkan secara resmi, kebijakan reshuffle ini menunjukkan keseriusan Presiden Prabowo dalam menjaga kinerja pemerintahan dan akuntabilitas para pembantunya.

Satryo, yang sebelumnya merupakan tokoh terkemuka di dunia akademik dan teknologi, dinilai telah memberikan kontribusi yang signifikan selama masa jabatannya. Namun, sesuai dengan prinsip pemerintahan yang terus beradaptasi dengan dinamika perubahan, keputusan reshuffle ini diambil dengan harapan dapat membawa perbaikan dan peningkatan dalam kinerja kementerian.

Muzani juga menegaskan bahwa keputusan reshuffle ini bertujuan untuk memperkuat pemerintahan Prabowo agar dapat lebih efektif dan produktif dalam mengimplementasikan program-program strategis. Reshuffle, menurutnya, bukanlah hal yang mengejutkan dalam dunia politik, karena evaluasi dan penyesuaian adalah bagian dari dinamika pemerintahan yang sehat.

"Tujuan akhir dari reshuffle adalah untuk memastikan bahwa setiap menteri dapat menjalankan tugasnya dengan lebih baik demi kesejahteraan rakyat dan kemajuan Indonesia," kata Muzani.

Sebagai informasi, reshuffle ini merupakan langkah penting dalam menyusun susunan kabinet yang lebih solid dan berorientasi pada hasil yang lebih maksimal bagi masyarakat Indonesia. Dengan demikian, Gerindra tetap memberikan dukungannya penuh kepada Presiden Prabowo dalam setiap kebijakan yang diambil demi kemajuan bangsa.

Partai Gerindra, melalui Muzani, kembali menegaskan bahwa mereka akan selalu mendukung keputusan Presiden Prabowo dalam hal reshuffle maupun kebijakan lainnya yang dianggap dapat meningkatkan kinerja dan keberhasilan pemerintahan. Gerindra juga memastikan bahwa proses evaluasi dan reshuffle ini adalah bagian dari langkah untuk memperkuat dan memperbaiki sistem pemerintahan yang ada.