Masa Jabatan Anies Sandi Disambut Rusunawa dan PR Lainnya

Hingga kini, sejumlah warga penghuni rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) di DKI Jakarta masih menunggak pembayaran hingga Rp 33 miliar.

Untuk itu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggunakan berbagai cara agar para penghuni Rusunawa mau membayar uang sewa.

Setelah Pemprov DKI melayangkan peringatan keras, sebanyak 30 persen penghuni Rusunawa mau membayar uang sewa. Sedangkan 70 persen lainnya sampai akhir Agustus belum juga melunasi tunggakan.

Pengamat perkotaan dari Universitas Trisakti, Yayat Supriyatna mengatakan masalah tunggakan tersebut akan menjadi salah satu pekerjaan rumah gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta yang baru, Anies Rasyid Baswedan-Sandiaga Uno.

"Apakah (Anies-Sandi) akan mengeluarkan mereka dari rumah susun, memaafkan atau memberi sanksi," kata Yayat, Selasa (10/10/2017) malam.

Selain soal PR terkait tunggakan rumah susun, PR lain yang harus digarap Anies dan Sandi adalah prioritas mewujudkan janji-janji kampanye sesuai visi misinya.

Salah satunya untuk program rumah dengan down payment (uang muka) nol rupiah. Anies dan Sandi, kata Yayat, harus memiliki prioritas mengenai wilayah yang pertama kali dibangun dan siapa warga yang didahulukan untuk mendapatkannya.

"Yang paling penting dari apa yang dijanjikan waktu kampanye, Anies-Sandi harus punya program prioritas. Apakah transportasi, kesehatan, dan janji-janji yang lain. Itu (prioritas) tergantung dari visi misi, dan bagaimana kebijakan itu diimplemantiskan," kata Yayat.

Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat yang akan mengakhiri masa jabatannya pekan depan, juga menyebut sejumlah PR untuk periode kepemimpinan Anies-Sandi. Ada 4 hal yang menurut Djarot belum terselesaikan hingga akhir masa jabatannya, meliputi: soal kemacetan, permukiman, persampahan, dan program normalisasi sungai.