Mahfud MD Khawatir Korupsi Makin Banyak Jika Kementerian Bertambah

Mantan Calon Wakil Presiden Nomor Urut Tiga Pilpres 2024, Mahfud MD, turut menanggapi adanya wacana penambahan 40 menteri dalam kabinet Indonesia. Mahfud menilai penambahan kementerian ini justru bisa berdampak negatif, di mana rencana ini bisa menjadi sumber korupsi semakin banyak.

Menurut Mahfud MD, penambahan kementerian sebanyak 40 unit bisa mengakibatkan birokrasi pemerintahan semakin membesar. Dengan semakin banyaknya kementerian, maka kontrol terhadap setiap unit kerja menjadi semakin sulit. Hal ini bisa menjadi celah bagi praktik korupsi untuk semakin merajalela.

"Ketika kementerian bertambah banyak, birokrasi semakin membesar. Kontrol semakin sulit, dan ini bisa menjadi sumber korupsi yang semakin banyak," tutur Mahfud MD.

Selain itu, Mahfud MD juga menyoroti masalah ganjil genapnya jumlah kementerian. Menurutnya, penambahan jumlah kementerian haruslah didukung oleh pertimbangan yang matang dan tidak semata-mata untuk memenuhi kepentingan politik. "Saya kira jumlah itu harus ditimbang terutama jangan yang bagian-bagian itu angka ganjil dan genap, saya kira itu harus proporsional," ujarnya.

Mahfud MD menegaskan bahwa pemerintah harus berfokus pada efisiensi birokrasi dan meminimalisir celah korupsi. "Yang perlu dikurangi adalah jumlah menteri yang berkaitan dengan politik, bukan yang berkaitan dengan pembangunan dan kesejahteraan rakyat," katanya.

Ia pun menekankan bahwa semakin banyaknya kementerian juga berpotensi menambah anggaran belanja negara. Hal ini menjadi beban tambahan bagi pemerintah, terutama dalam situasi di mana pendapatan negara menghadapi tekanan akibat pandemi Covid-19.

Dalam konteks penanganan pandemi, Mahfud MD berpendapat bahwa fokus utama pemerintah seharusnya lebih kepada penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional. "Saat ini yang terpenting adalah bagaimana menangani pandemi dan pemulihan ekonomi, bukan memperbanyak kementerian," ungkapnya.

Sebagai mantan pejabat negara dan tokoh hukum, Mahfud MD memiliki pengalaman dan pemahaman yang mendalam terkait sistem birokrasi dan pencegahan korupsi. Kritik yang disampaikannya terkait rencana penambahan kementerian merupakan suara yang patut diperhatikan dalam upaya menyelamatkan integritas pemerintahan.

Sebagai penutup, pernyataan Mahfud MD terkait rencana penambahan kementerian menjadi panggilan bagi pemerintah untuk lebih memperhatikan dampak dari kebijakan tersebut. Dengan mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak, diharapkan langkah-langkah pemerintah dapat lebih terukur dan mampu mendukung terciptanya pemerintahan yang bersih dan efisien.