Mahfud: Hukum Indonesia Rusak Karena Dikendalikan Oleh Selera Elite

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, memberikan pandangannya mengenai situasi politik dan hukum di Indonesia saat ini. Menurutnya, kondisi politik di Tanah Air tercemar oleh praktik-praktik yang tidak sehat, terutama terkait dengan penyalahgunaan kekuasaan dalam pembagian jabatan yang sering terjadi.

Mahfud merasa khawatir dengan pola berpolitik di Indonesia yang seringkali dipenuhi dengan intrik dan pembagian jabatan yang bertujuan untuk memperkuat kedudukan politik penguasa. "Sekarang ini kita berpolitik agak kurang bagus loh. Kalau ada kegiatan politik, lalu bagi-bagi jabatan, jumlah jabatan tidak penting ditambah dan macam-macamlah," ujar Mahfud saat ditemui di Teuku Umar, Jakarta.

Namun, tidak hanya urusan politik yang menjadi perhatian Mahfud, cara berhukum di Indonesia juga disorotnya. Menurutnya, kondisi berhukum di Tanah Air juga sedang dalam posisi yang tidak baik. Hal ini tercermin dari proses perumusan Undang-Undang (UU), dimana pembuatannya cenderung dipengaruhi oleh kepentingan kelompok elit yang tidak memperhatikan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

"Cara kita berhukum saat ini sedang agak rusak. Ketika membuat UU lalu diselerakan dengan selera-selera elite yang punya kepentingan jangka pendek dan kepentingan kelompok kecil. Itu dalam berhukum, sehingga dituangkan dalam UU," papar Mahfud.

Pendapat Mahfud ini sejalan dengan pandangan banyak kalangan yang menganggap bahwa elit politik dan ekonomi di Indonesia memiliki peran yang besar dalam menentukan arah kebijakan pemerintah. Akibatnya, kepentingan-kepentingan sempit elit tersebut kerap kali mengalahkan kepentingan publik secara umum.

Dalam hal ini, Mahfud MD menegaskan perlunya pembenahan terhadap sistem politik dan hukum di Indonesia. Perlu adanya upaya nyata untuk memberantas praktek-praktek nepotisme, korupsi, dan politisasi jabatan yang merugikan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam prakteknya, implementasi prinsip Good Governance dan Clean Government menjadi suatu hal yang sangat diperlukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Ditambah dengan pengawasan yang ketat terhadap proses penyusunan peraturan dan kebijakan publik, diharapkan nantinya tidak akan ada lagi kepentingan sempit yang dominan dalam merumuskan kebijakan yang seharusnya bertujuan untuk kepentingan umum.