Lima Fraksi Menyetujui LGBT, Pengamat: Terjadi Disparitas Wakil Rakyat dengan Rakyatnya

Tampang - Setelah Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan, menyampaikan terkait lima fraksi yang menyetujui perilaku lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT), beragam komentar mulai mencuat. Salah satunya disampaikan oleh Direktur Pusdikham Uhamka, maneger Nasution, yang menyatakan bahwa adanya hal tersebut menunjukkan saat ini terjadi disparitas antara wakil rakyat dengan rakyat itu sendiri.

Sebagai Negara yang menjunjung nilai-nilai moral, Maneger menyatakan bahwa prilaku LGBT sangat tidak diharapkan di Indonesia. Keinginan masyarakat tersebut seharusnya menjadi aspirasi dalam pembuatan UU, bukan malah kondisi sebaliknya.

"Aspirasi publik yang justru berlawanan dengan partai politik atau pun para anggota DPR, yang sejatinya mewakili suara rakyat. Lihat saja publik maunya A, tapi partai politik di DPR maunya B," kata Maneger dalam keterangan tertulisannya, Ahad (21/1).

Maneger juga lebih lanjut menyatakan bahwa masyarakat perlu mencatat parpol mana saja yang mendukung adanya LGBT di Indonesia.

"Parpol-parpol yang menyetujui LGBT yang jelas-jelas tidak sesuai dengan Pancasila, konstitusi, UU, budaya dan agama-agama di Indonesia. Publik berhak mengevaluasi partai-partai itu," ujarnya.