KPK Teliti Pembiayaan Politik: Waspadai Risiko Balas Budi dan Korupsi

Tampang.com | Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa timnya saat ini tengah berdiskusi dengan berbagai partai politik dan peserta pemilu guna menggali informasi langsung dari lapangan. Diharapkan keterlibatan parpol dapat memberikan gambaran utuh mengenai tantangan pembiayaan politik saat ini.


“KPK tentu berharap setiap parpol memberikan informasi secara menyeluruh. Dengan begitu, diagnosis dan rekomendasi KPK bisa lebih tajam dan tepat sasaran,” ujar Budi di Gedung Merah Putih, Jakarta, Jumat (16/5/2025).



Fokus Kajian: Biaya Tinggi dan Celah Korupsi

Kajian ini mencakup beberapa aspek penting, antara lain:



Penyebab utama tingginya biaya pemilu


Strategi menekan beban biaya politik


Upaya mencegah penyalahgunaan jabatan untuk mengembalikan modal politik



KPK juga memberi perhatian pada risiko benturan kepentingan antara pejabat publik dan para penyumbang dana politik. Praktik balas budi seperti pemberian proyek kepada donatur dianggap sebagai pintu masuk terjadinya korupsi.


Usulan Dana Besar untuk Parpol, Solusi Cegah Korupsi?

Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, sebelumnya mengusulkan solusi kontroversial: pemerintah sebaiknya memberikan dana besar dari APBN untuk partai politik, agar tidak bergantung pada sumbangan eksternal yang berpotensi menciptakan konflik kepentingan.


“Penyebab utama korupsi adalah mahalnya ongkos politik dari desa hingga ke pusat. Pejabat pasti punya modal, bahkan pemodal. Dan timbal baliknya, para pemodal diberi akses ke proyek-proyek daerah,” ungkap Fitroh dalam sebuah webinar, Kamis (15/5/2025).



Seleksi Kader Parpol Juga Jadi Sorotan

Selain soal dana, Fitroh juga menekankan pentingnya proses rekrutmen internal partai politik. Menurutnya, partai harus menyeleksi kadernya secara ketat sebelum diusulkan menjadi calon pejabat legislatif maupun eksekutif.


“Harus ada parameter yang jelas untuk menilai integritas dan kapasitas calon. Ini krusial agar pejabat publik benar-benar berasal dari proses yang sehat,” tandasnya.



Langkah Awal Menuju Politik yang Lebih Bersih

Kajian ini menjadi langkah awal yang penting dalam mendorong perbaikan sistem politik Indonesia. Dengan pendekatan berbasis data dan diskusi langsung bersama pelaku politik, diharapkan KPK dapat merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam mencegah korupsi sejak tahap pencalonan pejabat.

Langkah ini juga menjadi sinyal kuat bahwa pembenahan sistem pembiayaan politik adalah bagian penting dari agenda pemberantasan korupsi jangka panjang.