Komisi II DPR RI dan Kemendagri Tinjau Pembangunan di Papua Selatan, Dorong Penyelesaian Masalah Daerah Otonomi Baru

Tampang.com | Komisi II DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Papua Selatan dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemerintahan di Daerah Otonomi Baru (DOB) tersebut. Kunjungan ini menunjukkan komitmen serius dari pemerintah pusat dan legislatif untuk memastikan pembangunan di Papua Selatan berjalan sesuai harapan dan mampu mengatasi berbagai kendala yang ada.

Direktur Kewaspadaan Nasional Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Sri Handoko Taruna, menyampaikan bahwa kunjungan kerja ini sangat penting untuk mendapatkan gambaran langsung kondisi pembangunan di lapangan dan merumuskan solusi atas permasalahan yang dihadapi. “Ini merupakan langkah positif dengan banyak manfaat yang dapat diterima,” ujarnya dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (16/5/2025).

Pada pertemuan tersebut, berbagai masukan dan usulan solusi disampaikan untuk mempercepat pembangunan di Papua Selatan. Handoko berharap Pemerintah Provinsi Papua Selatan dapat menindaklanjuti semua masukan tersebut demi kesejahteraan masyarakat setempat. Hadir pula perwakilan dari Ditjen Otonomi Daerah dan Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri yang secara cermat mencatat seluruh masukan untuk kemudian diharmonisasikan dalam koordinasi berikutnya, termasuk terkait pengaturan batas wilayah.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, menjelaskan bahwa kunjungan ini bertujuan membuka ruang dialog secara terbuka untuk mendengarkan aspirasi sekaligus mengidentifikasi hambatan yang ada di lapangan. “Kami ingin dialog yang tidak ada batas dan jarak, agar bisa merumuskan kebijakan yang partisipatif dan berkeadilan,” tegas Bahtra.

Evaluasi terhadap pelaksanaan pemerintahan di DOB ini sangat krusial, karena keberhasilannya akan menentukan kelanjutan pembangunan yang berdampak langsung pada stabilitas sosial dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua Selatan. “Pembentukan DOB di Tanah Papua adalah momen bersejarah yang mengandung cita-cita luhur untuk mempercepat pembangunan,” tambah Bahtra.

Sementara itu, Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut. Ia melaporkan perkembangan terkini pembangunan di wilayahnya dan berharap proses monitoring dan evaluasi ini dapat memacu percepatan pembangunan serta pelayanan publik melalui sinergi dengan pemerintah pusat dan kabupaten-kabupaten terkait.

“Kendala yang kami hadapi masih bisa diatasi dengan koordinasi dan konsultasi bersama pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten dalam wilayah kami,” jelas Apolo.

Pertemuan ini dihadiri pula oleh dua Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima dan Zulfikar Arse Sadikin, sejumlah anggota Komisi II DPR RI, Ketua DPRP Papua Selatan Heribertus Silvinus Silubun, Ketua MRP Papua Selatan Damianus Katayu, perwakilan pemerintah kabupaten, Forkopimda Papua Selatan, tokoh masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya.