Keras, Rieke PDI-P Minta Program Pensiun Tambahan Dibatalkan, Sebut Cari Kerja Susah

Anggota DPR RI dari Fraksi PDI-P Rieke Diah Pitaloka memprotes soal program pensiun tambahan yang sedang digodok pemerintah. Penerapan program ini juga tak tepat mengingat saat ini rakyat sedang sulit mencari kerja dan terancam pemutusan hubungan kerja (PHK), Protes ini disampaikan Rieke di tengah Sidang Paripurna ke-6 Masa Persidangan I 2024-2025, Selasa (10/9/2024).

Ketidaksetujuan Rieke terhadap program pensiun tambahan yang saat ini tengah digodok pemerintah menjadi sorotan publik. Sebagai seorang anggota DPR yang peduli terhadap nasib rakyat, Rieke menyuarakan keprihatinannya terhadap kebijakan tersebut, terutama dalam situasi ekonomi yang sedang sulit akibat pandemi COVID-19.

Menurut Rieke, penerapan program pensiun tambahan ini sangat tidak tepat di tengah kondisi yang sulit bagi rakyat untuk mencari pekerjaan. Dampak dari pandemi COVID-19 telah membuat banyak orang kehilangan pekerjaan dan makin mempersempit peluang untuk mencari penghasilan tambahan. Bahkan, terancam pemutusan hubungan kerja (PHK) yang semakin marak di berbagai sektor.

Rieke juga menyoroti bahwa upaya untuk mencari pekerjaan saat ini sangat sulit. Banyak orang tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari karena kesulitan dalam mencari pekerjaan baru atau penghasilan tambahan. Dalam kondisi seperti ini, pemberlakuan program pensiun tambahan dapat semakin memperburuk kondisi ekonomi masyarakat.

Dalam konteks ini, Rieke menegaskan bahwa kebijakan pemerintah seharusnya lebih memperhatikan kondisi riil masyarakat dan memprioritaskan langkah-langkah yang dapat membantu masyarakat mengatasi kesulitan ekonomi yang dihadapi. Hal ini merupakan bentuk kepedulian dan tanggung jawab sosial pemerintah terhadap rakyatnya.

Publik pun turut mengapresiasi sikap Rieke yang gigih dalam menyuarakan pendapatnya terkait kebijakan pemerintah. Melalui suaranya sebagai anggota DPR, Rieke berupaya untuk mengawal kebijakan yang diambil agar lebih memperhatikan kondisi rakyat secara menyeluruh.

Di sisi lain, pemerintah dinilai harus lebih berhati-hati dalam menetapkan kebijakan terkait program pensiun tambahan. Semestinya, kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan dan kondisi riil masyarakat, terutama dalam situasi ekonomi yang memprihatinkan.

Sebagai anggota DPR yang peduli terhadap kepentingan rakyat, Rieke Diah Pitaloka mewakili suara masyarakat yang merasakan dampak langsung dari kebijakan pemerintah. Semoga suaranya dapat menjadi perhatian bagi pihak terkait untuk mempertimbangkan ulang program pensiun tambahan tersebut.

Dengan begitu, diharapkan kebijakan yang diambil oleh pemerintah dapat memberikan dampak positif dan membantu masyarakat mengatasi kesulitan ekonomi yang sedang dialami. Semoga ke depannya, kebijakan yang diambil pemerintah dapat lebih tepat sasaran untuk kesejahteraan rakyat Indonesia.