Kepuasan Publik Terhadap Penegakan Hukum di Era Prabowo Naik Drastis

Kinerja 100 hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendapatkan apresiasi tinggi dari masyarakat. Berdasarkan survei terbaru yang dirilis oleh Litbang Kompas, tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran mencapai angka 80,9 persen. Salah satu aspek yang mengalami peningkatan signifikan adalah bidang penegakan hukum, yang mencatat tingkat kepuasan sebesar 72,1 persen.

Kenaikan ini menjadi sorotan, terutama jika dibandingkan dengan tingkat kepuasan di era pemerintahan sebelumnya. Di era Prabowo, kepuasan terhadap penegakan hukum naik drastis sebesar 14,7 persen dibandingkan era Jokowi. Hal ini menunjukkan bahwa langkah-langkah konkret yang dilakukan oleh pemerintahan baru berhasil mendapatkan kepercayaan publik.

Sejak dilantik, Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmennya untuk memperbaiki sistem penegakan hukum di Indonesia. Salah satu langkah utama adalah memperkuat independensi lembaga-lembaga penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan Agung, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Prabowo juga menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses hukum.

“Penegakan hukum harus berpihak pada keadilan, bukan pada kepentingan golongan tertentu. Pemerintah akan terus mengawal proses hukum agar berjalan sesuai prinsip hukum yang berlaku,” ujar Prabowo dalam salah satu pidatonya di Istana Negara. Komitmen ini diwujudkan melalui berbagai kebijakan, termasuk penyederhanaan prosedur hukum dan pengawasan ketat terhadap penanganan kasus-kasus besar.

Hasil survei Litbang Kompas menunjukkan bahwa masyarakat merasakan dampak positif dari perubahan kebijakan di bidang hukum. Peningkatan kepercayaan publik ini terlihat dari berbagai opini yang menyatakan bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran mampu menghadirkan rasa keadilan lebih baik dibandingkan sebelumnya. Selain itu, langkah tegas dalam pemberantasan korupsi juga menjadi salah satu alasan utama tingginya tingkat kepuasan.

Salah satu responden survei, Indah Sari, seorang akademisi di Jakarta, mengungkapkan bahwa reformasi hukum di era Prabowo memberikan harapan baru. “Kami melihat ada tindakan nyata untuk memperbaiki sistem hukum. Ini sesuatu yang kami tunggu-tunggu,” ujarnya.

Meskipun tingkat kepuasan terhadap penegakan hukum meningkat, pemerintahan Prabowo masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa pihak mengingatkan bahwa menjaga konsistensi adalah kunci untuk mempertahankan kepercayaan publik. Selain itu, isu-isu seperti mafia hukum dan ketidakadilan dalam proses hukum tetap menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.

“Kenaikan kepuasan ini adalah awal yang baik, tetapi jangan sampai terlena. Pemerintah harus terus memperkuat integritas sistem hukum dan menindak tegas oknum-oknum yang merusak citra penegakan hukum,” kata pengamat hukum, Bambang Wijanarko.

Dengan tingkat kepuasan yang tinggi dalam waktu 100 hari pertama, pemerintahan Prabowo-Gibran telah menunjukkan arah yang menjanjikan. Namun, harapan masyarakat agar reformasi hukum terus berlanjut harus dijadikan motivasi untuk bekerja lebih keras. Jika konsistensi ini bisa dijaga, tidak menutup kemungkinan bahwa era Prabowo akan dikenang sebagai masa kebangkitan sistem hukum Indonesia.

Tingginya tingkat kepuasan ini menjadi bukti bahwa publik menginginkan perubahan yang nyata dan terasa dalam kehidupan sehari-hari. Kini, tugas pemerintah adalah menjaga momentum ini agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga hingga akhir masa jabatan.