Kepala Daerah Terpilih Dilarang Angkat Staf Khusus dan Tenaga Ahli

Kepala daerah terpilih yang dilantik setelah 20 Februari 2025 dilarang mengangkat staf khusus maupun tenaga ahli. Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN), Zudan Arif Fakhrullah, dalam rapat seleksi CPNS dan PPPK di kantor Gubernur Sulawesi Selatan pada awal Februari 2025.

"Kepala daerah yang terpilih tidak boleh mengangkat pegawai baru. Jika ada gubernur, bupati, atau wali kota yang tetap melakukannya, maka akan dikenai sanksi dari pemerintah pusat," ujar Zudan dalam keterangan tertulis pada Selasa (11/2/2025).

Menurut Zudan, jumlah pegawai daerah, terutama tenaga administrasi, sudah sangat banyak. Sementara itu, anggaran daerah terbatas, sehingga pengangkatan pegawai baru akan membebani keuangan daerah. Oleh karena itu, kebijakan ini bertujuan untuk mengefisiensikan anggaran serta meningkatkan efektivitas birokrasi pemerintahan daerah.

Pemerintah pusat menegaskan bahwa larangan ini bertujuan untuk mengurangi pemborosan anggaran yang kerap terjadi akibat rekrutmen pegawai yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Beberapa alasan utama kebijakan ini, antara lain:

Jumlah Pegawai yang Sudah Berlebih Zudan menyebutkan bahwa saat ini jumlah pegawai di daerah sudah sangat banyak, terutama dalam kategori tenaga administrasi. Pemerintah ingin memastikan bahwa setiap pegawai yang ada benar-benar memiliki tugas dan fungsi yang jelas dalam struktur pemerintahan daerah.

Efisiensi Anggaran Banyak daerah yang mengalami keterbatasan anggaran, sehingga pengangkatan pegawai baru dinilai hanya akan menambah beban keuangan. Dana yang ada sebaiknya dialokasikan untuk program pembangunan dan peningkatan pelayanan publik.

Meningkatkan Profesionalisme dan Kinerja Dengan tidak adanya staf khusus atau tenaga ahli tambahan, kepala daerah diharapkan dapat lebih mengoptimalkan sumber daya manusia yang sudah ada dalam pemerintahan. Hal ini akan mendorong peningkatan profesionalisme dan efisiensi kerja di tingkat daerah.

Pemerintah pusat menegaskan akan memberikan sanksi tegas bagi kepala daerah yang tetap mengangkat staf khusus atau tenaga ahli setelah 20 Februari 2025. Meski belum dijelaskan secara rinci, sanksi tersebut bisa berupa pemotongan anggaran hingga tindakan administratif lainnya. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa aturan yang telah ditetapkan dapat berjalan dengan efektif dan tidak disalahgunakan oleh pejabat daerah.

Kebijakan ini mendapat beragam respons dari berbagai pihak. Beberapa kepala daerah mendukung langkah ini karena dianggap mampu menekan pemborosan anggaran dan meningkatkan efisiensi pemerintahan. Namun, ada juga yang mempertanyakan bagaimana kepala daerah dapat menjalankan tugasnya tanpa tenaga ahli yang bisa membantu dalam bidang tertentu.

Sejumlah pengamat kebijakan publik menilai bahwa larangan ini bisa menjadi langkah awal untuk reformasi birokrasi di daerah. Dengan pembatasan jumlah pegawai, diharapkan hanya orang-orang yang benar-benar kompeten dan sesuai kebutuhan yang akan menduduki posisi strategis di pemerintahan daerah.

Di sisi lain, beberapa kepala daerah yang baru terpilih merasa kebijakan ini cukup memberatkan karena mereka membutuhkan tenaga ahli dalam menjalankan visi dan misi yang telah dijanjikan kepada masyarakat.

Larangan pengangkatan staf khusus dan tenaga ahli bagi kepala daerah terpilih setelah 20 Februari 2025 merupakan kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi pemborosan anggaran dan meningkatkan efisiensi birokrasi pemerintahan daerah. Meskipun menuai pro dan kontra, kebijakan ini diharapkan dapat mendorong pengelolaan sumber daya manusia yang lebih optimal di tingkat daerah serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.

Keputusan ini juga menjadi pengingat bagi kepala daerah untuk lebih selektif dalam mengelola pegawai yang sudah ada dan memaksimalkan kinerja mereka tanpa harus menambah jumlah staf baru. Dengan demikian, pemerintahan daerah dapat berjalan lebih efektif tanpa membebani anggaran yang terbatas.