Kasus Sumber Waras yang Bikin Gemes

Pemberitaan tentang kasus dugaan korupsi pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras selalu bikin gregetan, sedikitnya bikin gemes. Bagaimana tidak, kasus ini benar-benar telah mengobok-obok logika yang pastinya menguras banyak energi.

Belakangan, pemberitaan tentang kasus ini kembali menyeruak pasca pernyataan Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat yang merencanakan akan mengembalikan kerugian negara akibat pembelian lahan yang bermasalah tersebut.

Kompas.com memberitakannya dengan judul “Bahas Pengembalian Kerugian Lahan, Pemprov DKI Surati Yayasan Sumber Waras” http://megapolitan.kompas.com/read/2017/07/20/16112951/bahas-pengembalian-kerugian-lahan-pemprov-dki-surati-yayasan-sumber-waras

Di situ dituliskan, “Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan upaya penyelesaian temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pembelian lahan RS Sumber Waras sudah dia bicarakan dengan BPK DKI.

Djarot mengatakan pihaknya sudah mengirim surat kepada Yayasan Sumber Waras untuk terlibat dalam pengembalian kerugian uang negara itu.”

Sayangnya, Kompas.com tidak menuliskan kutipan pernyataan Djarot terkait rencana Pemprov DKI tersebut. Tetapi, dari http://www.viva.co.id/berita/metro/937948-soal-lahan-sumber-waras-dki-akan-kembalikan-kerugian-negara, pernyataan Djarot bisa didapat.

Bukan hanya Kompas.com, media lain pun tidak menuliskan kutipan langsung pernyataan Djarot tersebut.

Tetapi, apapun itu, ada tidak adanya kutipan Djarot, rencana Pemrov DKI yang akan mengembalikan kerugian negara akibat dari pembelian lahan RSSW ini bikin geregetan.

Logikanya sangat sederhana. Pembeli lahan RSSW adalah Pemrov DKI. Uang diambil dari APBD Pemprov DKI yang notabene milik rakyat DKI. Uang itu kemudian disetor kepada pemilik lahan. Kemudian, BPK menyatakan transaksi jual beli tersebut merugikan negara, dalam hal ini Pemprov DKI.

Dengan demikian, Pemprov DKI-lah yang dirugikan dalam transaksi ini. Sementara pihak penjual diuntungkan. Lantas, di mana logikanya pembeli yang dirugikan harus membayar kerugian yang dideritanya sendiri.

Kasus Sumber Waras ini bikin gemes lantaran si pembeli dan si penjual sama-sama tahu kalau lahan RSSW yang dijualbelikan tidak memiliki akses ke Jalan Kyai Tapa.

Kasus Sumber Waeas ini ibarat kata beli Inova, dapat mobil merek inova, tapi dengan mesin Avanza. Celakanya, si pembeli dan si penjual sama-sama tahu kalau daleman mobil Inova yang dijualbelikan itu bermesinkan Avanza. Itulah yang paling bikin

Kasus dugaan korupsi RSSW dan kasus dugaan korupsi yang menyeret nama Ahok lainnya memang sudah ditulis dalam buku “Usut Tuntas Korupsi Ahok” yang ditulis oleh DR. Marwan Batubara.

Sayangnya, buku tersebut sama sekali tidak mengangkat fakta baru. Bukan hanya itu, sumber informasi yang menjadi rujukan oleh penulis yang bergelar Doktor tersebut pun didapat dari media online non arus utama yang sarat akan pemberitaan hoax. Hasilnya, keberadaan “Usut Tuntas Korupsi Ahok” justru menjadi bahan olok-olok.

(“Usut Tuntas Korupsi Ahok” bisa menjadi pelajaran bagi blogger untuk tidak sekali-kali menjadikan media non mainstream sebagai sumber informasi. Sudah banyak kasus di mana media non arus utama menyebarkan informasi hoax.

Dan tidak sedikit dari blogger yang terseret kasus hukum gegara ikut menyebarluaskan informasi hoax yang bersumber dari media non mainstream.

Blogger harus bisa membedakan, mana berita dan mana opini. Kalau berita, wajib bagi blogger untuk hanya bersumberkan dari media arus utama. Sementara, untuk opini, blogger bisa mencomot dari media online mana pun, termasuk blog gratisan.

Itulah kenapa tidak satu pun tulisan yang saya unggah bersumberkan informasi dari media non mainstream. Termasuk saat saya menulis artikel terkait kasus dugaan korupsi RSSW).

Sebenarnya, kalau saja Marwan mau, media mainstream pun banyak memberitakan tentang kuatnya dugaan tindak pidana korupsi dalam dalam pembelian lahan RSSW. Bahkan, konten yang diberitakan oleh media mainstream tentang kasus ini lebih menggigit ketimbang media abal-abal.

Buku ini juga bikin gemes. Sampai-sampai belum mendownload sudah ilfill duluan.

Padahal, dengan bersumberkan informasi yang diberitakan oleh media arus utama pun belasan tulisan telah ditayangkan.

Dan ini adalah salah satu contoh berita Kompas.com yang tidak kalah menghentak. Menariknya berita Kompas.com yang dimuat pada Agustus 2015 itu justru banyak diabaikan oleh penentang Ahok.

Berikut adalah berita yang dimuat di Kompas.com tersebut.

Direktur Rumah Sakit Sumber Waras Abraham Tedjanegara mengakui lokasi rumah sakit yang berlokasi di Grogol, Jakarta Barat, itu rawan banjir. Ia mengatakan, apabila sedang terjadi banjir besar di Jakarta, dapat dipastikan RS Sumber Warast tergenang air. 

"Kalau Jakarta banjir, baru di sini banjir," kata dia saat berdialog dengan para anggota DPRD DKI di RS Sumber Waras, Rabu (19/8/2015). 

Meski demikian, Abraham membantah informasi yang menyebutkan RS Sumber Waras sering mengalami banjir. Ia menjamin RS Sumber Waras tidak akan mengalami banjir hanya karena turun hujan deras. 

"Kalau cuma hujan biasa enggak akan kena banjir," ujar dia. 

Seperti diberitakan, Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan pembelian lahan di RS Sumber Waras oleh Pemerintah Provinsi DKI pada tahun 2014 terindikasi merugikan negara. Lahan yang dinilai rawan banjir turut menjadi salah satu indikator yang dinilai oleh BPK.

http://lipsus.kompas.com/kaleidoskop/read/2015/08/19/16033351/Direksi.RS.Sumber.Waras.Akui.Lahan.Mereka.Rawan.Banjir?utm_source=RD&utm_medium=box&utm_campaign=Kaitrd

Contoh berita Kompas lainnya,

Hal tersebut dijawab oleh Direktur Utama Yayasan Kesehatan Sumber Waras Abraham Tetdjanegara dengan menunjukkan sebuah peta lahan yang ada di RS Sumber Waras.

Abraham menjelaskan bahwa lahan yang ada di RS Sumber Waras terbagi menjadi dua sertifikat. Jika datang dari pintu masuk RS Sumber Waras yang berada di Jalan Kiai Tapa, sisi kiri merupakan lahan yang diakui oleh Abraham masih dalam sengketa.

Akses masuk ke RS Sumber Waras ada pada lahan sengketa itu. Lahan yang dibeli oleh Pemprov DKI ada pada sisi kanan yang merupakan milik Yayasan Kesehatan Sumber Waras.

Dengan menunjukkan peta, Abraham mengatakan bahwa lahan yang dibeli Pemprov tidak bersinggungan dengan Jalan Kiai Tapa, tetapi dengan Jalan Tomang Utara.

"Jika akses di Jalan Kiai Tapa ditutup, apakah ada akses lain?" ujar Triwisaksana. "Tidak ada," ujar Abraham. "Berarti kalau bidang tanah di Kiai Tapa ditutup, tidak ada akses ke lahan yang dibeli DKI?" tanya anggota Pansus lain, Sanusi.

"Ya, ya, tidak ada," ujar Abraham. Mengenai hal itu, Triwisaksana menyimpulkan bahwa akses ke lahan RS Sumber Waras yang dibeli Pemprov tidak sesuai dengan kajian Dinas Kesehatan.

Hal tersebut diamini oleh penjelasan Abraham melalui peta lahan dan juga pemeriksaan langsung di lokasi.

http://megapolitan.kompas.com/read/2015/08/19/15205551/Dirut.Sumber.Waras.Akui.Tak.Ada.Akses.Masuk.di.Lahan.yang.Dibeli.Pemprov.DK%20I

Yang bikin gemes, KPK seolah mengabaikan beragam keterangan yang menyebut lahan RSSW rawan banjir dan tidak memiliki akses ke Jalan Kyai Tapa.

Dan, yang tidak kalah gemesin, mau melanjutkan artikel ini, tapi belum apa-apa sudah lebih dari 950 kata.