Kader PKS Ancang-Ancang Akan Keluar Dari Keanggotaan Jika...

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sudah lelah menjadi oposisi 10 tahun, sudah tidak tahan lagi untuk masuk menjadi jajaran pendukung di pemerintahan. Walaupun pendukung PKS sangat tidak suka dengan pemerintahan Jokowi yang tidak sesuai dengan janji-janji di awal pemerintahannya.

Jokowi menginginkan anak-anaknya dan menantunya menjadi penjabat di pemerintahan, membangun dinasti Jokowi, karena adanya pembatasa masa berkuasa hanya 2 periode (10 tahun). Jokowi pun balik badan tidak mau lagi mengikuti garis ketentuan partai, ngotot untuk mencalonkan anaknya menjadi wakil presiden dengan mengubah undang-undang.

DPR/MPR pun tidak ada artinya sama sekali, seperti segolongan pengangguran yang hanya bisa setuju dan tidak ada sama sekali marwah kewibawaan hasil kerja berupa undang-undang, dirubah oleh Mahkamah Konstitusi, DPR/MPR hanya diam seribu bahasa sambil menikmati gaji dan sogokan dari pemerintahan Jokowi. Kemudian perubahan undang-undang tentang btasa minimum kepala daerah yang sebelumnya minimum 30 tahun pada saat mendaftar, dirubah oleh Mahkamah Agung menjadi 30 tahun pada saat menjabat, DPR pun hanya berpangku tangan dengan senyum sumringah seperti anak kecil diberi permen, tanpa ada perasaan keputusan yang dibuatnya dirubah hanya oleh segelintir orang. Tidak ada marwah dan kewibawaan sama sekali, DPR/MPR saat ini, seperti seonggok daging busuk yang tidak bermanfaat.

PKS, partai yang memiliki militan pendukung, mulai gerah dengan dukungannya kepada Bobby Nasution di pilgub Sumatera Utara. Kader dan simpatisan PKs tidak menyangka sama sekali PKS bisa mendukung Bobby Nasution, menantu Jokowi. Alasannya tidak masuk akal, hanya karena dukungan ke Edy Rahmayadi sedikit, jadi lebih baik dukung Bobby. Padahal PDI-P siap mendukung Edy Rahmayadi, dan tidak mungkin untuk mendukung Bobby, menantu Jokowi. PDI-P sangat tidak mungkin untuk mendukung dinasti Jokowi, PDI-P sudah ditikam oleh Jokowi, dilucuti, dikuliti dan sekarang mau dihabisi di pilkada 2024 supaya tidak ada calon dari PDI-P menjadi kepala daerah.

Kader dan simpatisan PKS ancang-ancang akan meninggalkan PKS jika benar-benar akan mencalonkan kelompok pendukung pemerintah, yang telah berhasil merubah-rubah undang-undang pemilu. Berarti PKS setuju dengan kelakuan dari pemerintah saat ini, ugal-ugalan dalam menggunakan APBN. Walaupun PKS menempatkan presiden partai menjadi calon wakil gubernur Jakarta dan membuat pilkada hanya diikuti oleh 1 pasangan dan kotak kosong, maka PKS ikut bertanggung jawab dengan busuknya demokrasi saat ini. Mungkin saja, pemilihan legislatif selanjutnya suara PKS akan jatuh terjerembab seperti PPP, yang gagal masuk senayan.

Pencalonan Anies Baswedan di Pilgub Jakarta, merupakan simbol perlawan terhadap kebobrokan demokrasi sejak Jokowi menjadi presiden. Semoga PKS, PKB dan Nasdem, tetap mendukung Anies Baswedan dan PDI-P bisa bergabung untuk menjadi wakil gubernurnya, sehingga persiapan pemilu 2029, kerjasama antara PKS, PKB, Nasdem dan PDI-P bisa terjadi.

Selangkah lagi kader dan simpatisan akan keluar dan meninggalkan PKS jika bergabung dengan partai koalisi Indonesia maju. Dan mereka akan mengucapkan "Good Bye PKS!"