Jumlah Politisi dan Relawan Partai Gerindra yang Menjadi Komisaris BUMN Melonjak

Jumlah politisi dan relawan Partai Gerindra yang mengisi jabatan komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah bertambah. Ada tokoh terbaru yang bergabung ke dalam deretan tersebut, yaitu Burhanuddin Abdullah.

 Sebelumnya, telah ada beberapa politisi dan kader Gerindra yang menduduki posisi komisaris di sejumlah BUMN, di antaranya adalah Fuad Bawazier, Simon Aloysius Mantiri, Siti Nurizka Puteri Jaya, Felicitas Tallulembang, Fauzi Baadilla, dan Isra Daming Pramulya.

Fuad Bawazier, mantan menteri keuangan era pemerintahan Presiden Soeharto, ditunjuk sebagai Komisaris Utama (Komut) BUMN Holding Industri Pertambangan Indonesia MIND ID pada bulan Juni. Fuad bergabung dengan Gerindra sejak tahun 2015 dan pernah menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 1999-2009. Selain itu, Fuad juga menjadi salah satu pakar di Tim Kampanye Nasional (TKN) yang mengusung Prabowo-Gibran pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

 Simon Aloysius Mantiri, yang merupakan Anggota Dewan Pembina DPP Partai Gerindra, diangkat menjadi komisaris utama PT Pertamina (Persero) pada bulan Juni. Simon juga merupakan Wakil Bendahara Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029. Sebelumnya, ia pernah menjadi Personal Assistant to The CEO PT Nusantara Energy, perusahaan milik Prabowo yang bergerak di bidang pertambangan dan perkebunan.

Siti Nurizka Puteri Jaya (Rizka) ditunjuk sebagai komisaris utama PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) Palembang yang merupakan anak usaha Pupuk Indonesia. Rizka merupakan anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra dan sempat menjabat sebagai kepala pemberdayaan wanita DPP Partai Gerindra (2015-2020) serta kepala hukum administrasi DPP Partai Gerindra.

 Felicitas Tallulembang, mantan anggota DPR fraksi Gerindra 2014-2019, ditunjuk sebagai Komisaris Independen PT Bank Syariah Indonesia (BSI) pada Juni 2024. Fauzi Baadilla, yang sebelumnya dikenal sebagai aktor, juga terlibat dalam politik dan pernah menjadi Koordinator Nasional Rumah Besar Relawan Prabowo 08.

Isra Daming Pramulya, Sekretaris Dewan Perwakilan Daerah Gerindra di Provinsi Sulawesi Barat, diangkat sebagai Komisaris PT Brantas Abipraya (Persero). Di sisi lain, Burhanuddin Abdullah, Mantan Gubernur Bank Indonesia (BI), saat ini diumumkan sebagai Komisaris Utama PT PLN (Persero) menggantikan Agus Martowardojo. Burhanuddin juga merupakan Ketua Dewan Pakar Gerindra.

 Pada catatan terpisah, Burhanuddin Abdullah saat ini diumumkan menjadi Komisaris Utama PT PLN (Persero) menggantikan Agus Martowardojo. Burhanuddin juga merupakan Ketua Dewan Pakar Gerindra.

Keterlibatan politisi dan relawan Partai Gerindra dalam posisi strategis di BUMN menarik perhatian banyak pihak. Hal ini memunculkan pertanyaan tentang keterkaitan antara politik dan dunia bisnis, serta aspek legitimasi dan transparansi dalam penempatan pejabat di perusahaan-perusahaan BUMN.

 Dalam konteks ini, perlu dicermati apakah penunjukan politisi dan relawan partai politik sebagai komisaris dapat memberikan dampak positif atau justru menimbulkan kekhawatiran terkait risiko konflik kepentingan. Seiring dengan hal tersebut, transparansi dalam proses seleksi dan penunjukan pejabat BUMN menjadi krusial untuk memastikan integritas dan kinerja perusahaan tetap terjaga.

Selain itu, partisipasi politisi dan relawan partai politik dalam struktur manajemen BUMN juga menimbulkan perhatian terkait dengan aspek pengalaman dan kompetensi yang dibutuhkan untuk menduduki posisi strategis tersebut. Sehingga, perlu adanya mekanisme yang jelas dalam menilai kualifikasi dan kinerja calon komisaris BUMN untuk memastikan bahwa penunjukan tersebut memenuhi standar profesionalisme serta kepentingan publik yang lebih luas.

 Perkembangan ini juga menunjukkan pertumbuhan pengaruh politik dalam dunia bisnis, dimana keterkaitan antara partai politik dengan pengelolaan BUMN memperlihatkan dinamika yang perlu dipertimbangkan secara cermat untuk menjaga asas good governance, transparansi, dan akuntabilitas.

Dalam menghadapi dinamika ini, perlu adanya kehati-hatian dan kewaspadaan untuk memastikan bahwa penunjukan pejabat BUMN didasari oleh pertimbangan yang mendalam dari segi profesionalisme, independensi, dan kompetensi. Sehingga, pengelolaan perusahaan BUMN dapat tetap berjalan dengan baik demi kepentingan publik dan perekonomian nasional secara keseluruhan.

 Keberhasilan penunjukan pejabat BUMN, termasuk di dalamnya para komisaris, tentu tidak hanya ditentukan oleh latar belakang politik atau keanggotaan partai politik, melainkan juga oleh kemampuan untuk mengelola perusahaan secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab.

Kontroversi seputar penunjukan politisi dan relawan partai politik sebagai komisaris BUMN menunjukkan bahwa perlu adanya tata kelola yang baik dalam proses pemilihan dan penempatan pejabat di perusahaan-perusahaan BUMN. Dengan demikian, kepercayaan dari masyarakat dan stakeholders terhadap integritas dan profesionalisme BUMN dapat terus terjaga.

 Pengembangan norma-norma etika yang kuat dan implementasi mekanisme kontrol yang transparan, merupakan upaya yang penting dalam memastikan bahwa penempatan pejabat di BUMN didasari oleh pertimbangan yang profesional dan tidak terpengaruh oleh faktor politik semata. Hal ini juga akan berdampak pada citra dan kredibilitas perusahaan BUMN dalam menjalankan fungsinya sebagai penggerak utama ekonomi nasional.