Jokowi Menitipkan 4 Nama Jadi Menteri ke Prabowo, Refly Harun: Apakah 4 Orang Itu Sangat Berjasa di Kecurangan Pemilu ?

Presiden Jokowi disebut-sebut terlibat dalam penentuan kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming, dengan menitipkan 4 nama yang harus masuk di dalamnya. Hal ini dibeberkan oleh Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun. Namun, hal tersebut kemudian dibantah oleh pihak Istana dan putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming.

Pihak Istana membantah isu bahwa Jokowi menitipkan sejumlah nama untuk ditempatkan sebagai menteri kabinet Prabowo-Gibran. Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwi Payana, menegaskan bahwa pengangkatan menteri dalam kabinet selanjutnya merupakan hak prerogatif Presiden terpilih setelah dilantik. Menurut Ari, saat ini Presiden Jokowi fokus untuk menentukan agenda pemerintahan hingga akhir masa jabatannya. 

Gibran Rakabuming Raka juga memberikan bantahan terkait isu ini, dengan menegaskan bahwa keputusan penempatan menteri akan sepenuhnya ditentukan oleh Prabowo. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan Jokowi akan memberi masukan dalam proses penyusunan kabinet. Hal ini juga disampaikan oleh Refly Harun saat menyatakan bahwa Jokowi telah menitipkan 4 nama untuk masuk ke dalam kabinet Prabowo-Gibran. Nama-nama yang disebutkan oleh Refly Harun sebagai titipan dari Jokowi untuk Prabowo adalah Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Apakah mereka orang-orang yang sangat berjasa di kecurangan pemilu?

Bantahan-bantahan ini cukup membuat masyarakat penasaran terkait dinamika hubungan antara Jokowi, Prabowo, dan Gibran, serta sejauh mana peran Jokowi dalam pembentukan kabinet Prabowo-Gibran. Dradjad Wibowo, Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, bahkan mengungkapkan bahwa popularitas Jokowi menjadi alasan mengapa perannya begitu signifikan di pemerintahan Prabowo-Gibran nanti.

Jika Mahkamah Konstitusi telah mengumumkan pemenang pemilihan presiden 2024. Pemerintah yang akan datang, yang akan berperan penting dalam pengaturan kabinet, bukan pemerintahan sebelumnya.