Jokowi: Kalian (PDIP) Hebat Kalau Bisa Kalahkan Saya!

Oleh Dr. Tonton Taufik Rachman

Peristiwa politik selanjutnya setelah Pemilu, 14 Februari 2024, yaitu Pilkada 2024 yang akan dilaksanakan tanggal 27 November 2024.

Jokowi bersungguh-sungguh mempersiapkan strategi untuk mensukseskan Pilkada 2024 sebagai batu loncatan untuk berkuasa kembali di Pemilu 2029 dengan dinasti Jokowi.

Jokowi akan kembali mempermalukan PDIP, karena DPR akan kembali impoten dalam membuat aturan bansos. Walaupun ketua DPR Puan Maharani, dari PDIP, tetapi inisiatifnya kalah jauh dengan taktik licik cara berkuasa Jokowi dalam berpolitik. Jokowi bisa menggunakan dana bansos untuk kampanye dan sudah terbukti sukses menempatkan anak sulungnya menjadi wakil presiden. Aturan bansos sangat penting, jangan sampai uang rakyat dijadikan alat kampanye untuk memenangkan calon yang sesuai keinginan penguasa, bansos jadi money politics.

DPR akan tidur kembali walaupun banyaknya kecurangan pemilu akibat penyaluran bansos yang ugal-ugalan, karena anggota DPR sekarang akan diam jika disogok untuk diam dalam pengaturan aturan pemilu dan bansos.

Jokowi pernah berkata ke Andi Widjajanto, " Kalian (PDIP) hebat kalau bisa kalahkan saya!". Hal ini akan terbukti kembali, PDIP akan keok, karena ketidakmampuan mengantisipasi strategi Jokowi.

Seharusnya PDIP sebagai mayoritas di DPR bisa mengajak partai lainnya untuk mengatur ulang aturan pemilu dengan baik.

Beberapa aturan pemilu yang harus diperbaiki:


Aturan penyaluran bansos hanya bisa disalurkan 2 bulan sebelum pemilu atau pilkada.
Bansos hanya bisa disalurkan melalui kementrian sosial, tidak boleh oleh presiden ataupun kementrian lainnya.
Penjelasan "Nepotisme" diperjelas
Perubahan undang-undang atau aturan lain, hanya berlaku untuk waktu yang akan datang atau dalam waktu persiapan yang lebih lama, tidak bisa digunakan dalam waktu dekat.


Jika aturan pemilu dan pilkada bisa diperbaiki, maka kesempatan memanfaatkan kewenangan posisi presiden yang sedang menjabat bisa dihambat, sehingga membuat pemilu kembali jujur dan adil.

Jika PDIP tidak bergabung dengan koalisi perubahan, maka dinasti Jokowi akan melenggang kangkung dengan tenang tanpa ada kekuatan yang bisa menandingi, karena suara anti Jokowi akan terpecah. Tetapi jika PDIP ingin menghentikan dinasti Jokowi di pemerintahan selanjutnya, sudah seharusnya bergabung dengan koalisi perubahan, bukan memecah suara dan ingin berdiri sendiri.