Istana Janji Tak Cuma Berikan MBG ke Rakyat Papua, Sekolah Diperbaiki

Pemerintah pusat memastikan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua tidak akan berjalan sendiri tanpa perbaikan fasilitas pendidikan. Pernyataan ini disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi sebagai respons atas aksi unjuk rasa warga di Wamena, Papua Pegunungan, yang menolak program tersebut dan menuntut peningkatan kualitas pendidikan.

Aksi demonstrasi yang digelar pada Senin (17/2/25) itu sempat diwarnai ketegangan, dengan massa yang terdiri dari pelajar dan mahasiswa bentrok dengan aparat. Polisi bahkan terpaksa menembakkan gas air mata untuk mengendalikan situasi setelah massa melempar batu dan menggunakan ketapel.

Dalam keterangannya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (18/2/25), Prasetyo menegaskan bahwa pemerintah akan menerapkan pendekatan khusus dalam menjalankan program MBG di Papua.

"Kita sedang menangani ini secara khusus. Untuk Papua memang harus ada pendekatan berbeda, tidak bisa disamakan dengan daerah lain," ujar Prasetyo.

Prasetyo memastikan bahwa pemerintah tidak hanya akan memberikan makan bergizi gratis, tetapi juga berkomitmen memperbaiki fasilitas pendidikan di Papua. Menurutnya, pembangunan infrastruktur sekolah harus menjadi prioritas agar anak-anak Papua mendapatkan akses pendidikan yang layak.

"Kami ingin membantu saudara-saudara kita di Papua mengejar ketertinggalan, termasuk dalam hal pendidikan. Fasilitas belajar harus segera diperbaiki," tegasnya.

Selain itu, pemerintah pusat juga akan melibatkan pemerintah daerah dalam merancang program pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Papua.

Tak hanya sekolah, Prasetyo mengakui adanya kesenjangan fasilitas kesehatan antara Papua dan Pulau Jawa. Ia mengatakan bahwa hal ini juga menjadi perhatian pemerintah, bersama dengan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi di Papua.

"Fasilitas kesehatan, infrastruktur, dan ekonomi juga harus segera dibangun agar kesejahteraan masyarakat Papua bisa meningkat," tambahnya.

Sehari sebelum pernyataan Prasetyo, aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa dan pelajar di Wamena berakhir ricuh. Mereka menolak program MBG dengan alasan bahwa pendidikan dan fasilitas sekolah yang lebih baik adalah kebutuhan yang lebih mendesak.

Wakapolres Jayawijaya Kompol I Wayan Laba membenarkan adanya aksi demonstrasi tersebut. Ia menjelaskan bahwa kericuhan terjadi saat aparat kepolisian berusaha memisahkan kelompok mahasiswa dan pelajar dengan kelompok lain yang diduga hendak mengganggu keamanan.

Karena situasi semakin tidak terkendali, polisi akhirnya menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa.

"Ada sedikit kericuhan karena ada lemparan batu dan ketapel ke arah aparat, sehingga kami terpaksa mengambil tindakan," jelas Wayan.

Meskipun aksi ini berujung ricuh, tuntutan para demonstran telah sampai ke telinga pemerintah pusat. Masyarakat berharap agar pemerintah tidak hanya fokus pada pemberian makanan bergizi gratis, tetapi juga memperhatikan aspek pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang lebih luas di Papua.

Bagi masyarakat Papua, janji pemerintah untuk memperbaiki sekolah dan fasilitas publik adalah harapan besar yang harus segera direalisasikan. Selama ini, akses pendidikan di Papua memang menjadi persoalan utama, dengan banyak sekolah yang kekurangan fasilitas dasar, tenaga pengajar yang terbatas, serta minimnya akses transportasi menuju sekolah.

"Kalau hanya kasih makan gratis tapi sekolah tetap rusak, anak-anak kami tetap sulit belajar," ujar seorang warga Wamena yang ikut dalam aksi demonstrasi.

Selain itu, masyarakat juga meminta agar pendekatan pemerintah dalam membangun Papua dilakukan dengan cara yang lebih humanis dan sesuai dengan kebutuhan lokal.

Kini, masyarakat Papua menantikan langkah konkret dari pemerintah pusat untuk membuktikan janji mereka, tidak hanya sekadar memberikan makan gratis, tetapi juga membangun masa depan Papua melalui pendidikan yang lebih baik.